Proyek Perkantoran Pemda Kotabaru di Sei Belimbingan Terbengkalai

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad Assegaf (Foto: Badrun)

Sekda: “Pada 2020 akan ditempati, prioritas sekarang infrastruktur”

TBOnline (KOTA BARU) – Proyek pembangunan gedung Pemda Kotabaru, Kalimantan Selatan yang dibangun bupati terdahulu di wilayah Sei Belimbingan hingga kini tidak jelas kelanjutannya. Publik semakin bingung karena sejak Kabupaten Kotabaru berganti bupati, dan kini dipimpin Sayed Jafar proyek perkantoran ini justru seperti terbengkalai.

Bacaan Lainnya

Dijumpai Target Buser diruang kerjanya, Kamis (3/0/2019) Sekda Kotabaru, Said Akhmad Assegaf menjelaskan perkantoran Pemda dan Bappeda tersebut akan ditempati tahun 2020 mendatang. “Karena yang menjadi prioritas terlebih dahulu yang diutamakan, yang paling dibutuhkan masyarakat itu adalah jalan (baca: infrastruktur) dimana poros jalan yang ada antara lintas Kecamatan, seperti Bakau, Sampanahan, Sungai Durian, dan Hampang ini yang diprioritaskan bupati karena sesuai misi yaitu meningkatkan agro industri, meningkatkan ekonomi masyarakat, kuncinya adalah akses Jalan,” imbuh Sekda.

Dilanjutkan Sekda, untuk sektor jalan ditahun 2018 kemarin hampir sudah selesai, baik pengerasan dan untuk LPP pengerasan ini sudah bisa dilewati  angkutan umum, roda dua, empat maupun roda enam. Bahkan sudah diaspalkan sebahagian. “Nah untuk tahun 2019 kita beralih ke perkantoran. Ini program pemerintah daerah, seperti Rumah Sakit yang tinggal sekian persen lagi selesai fisiknya dan Kantor Bupati maupun gedung Bapedda. Yang 3 ini yang akan diselesaikan dan Insyaallah nanti tahun 2020 sudah pindah,” katanya.

Adapun terkait SKTM yang diintegrasikan jadi BPJS, sikap pemerintah daerah karena Jamkesda pada 2019 tidak boleh ada lagi. “Karena ada arahan dari presiden itu semua diintegrasikan pada KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau BPJS Kesehatan. Dan ini sudah dirapatkan  bersama Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik, BPJS dan Dinas Sosial. Adapun masyarakat miskin yang ada di 2019 ini sudah tercover BPJS semua. Karena ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah yang sudah diatur dalam UUD 1945. Orang miskin yang terlantar dipelihara oleh negara, papar Sekda.

Menurut Sekda, masyarakat yang jauh dari kota tidak perlu lagi ke kabupaten kalau ditingkat Kecamatan maksimal terlayani. “Lain halnya kalau emergency karena perlu rujukan ke kabupaten,” sambungnya. Badrun

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *