Jangan Lupa Tanggal 9 Desember 2020 Coblos Nomor 1 Adjo Sardjono – Iman Adinugraha

Nasional

Kamis, 31 Mei 2018 - 11:46 WIB

2 tahun yang lalu

Kiri : Deni Rukmansyah (aktivis Forwal), Kanan / Baju Putih : Umar Rosyid (Panglima Badak Banten), Belakang : Suud (aktivis Forwal)

Kiri : Deni Rukmansyah (aktivis Forwal), Kanan / Baju Putih : Umar Rosyid (Panglima Badak Banten), Belakang : Suud (aktivis Forwal)

Program PTSL Diberitakan Pungli, Umar Rosyid Klarifikasi

TB-Online, Lebak

Pemberitaan disalah satu media online terkait dugaan pungli pada program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, direspon tokoh pemuda setempat Umar Rosyid, yang juga Panglima Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten (Badak Banten) beberapa waktu lalu. Menurut Umar isi berita tersebut tidak mendasar dan terkesan subyektif. “Saya menilai berita tersebut tidak mendasar dan terkesan subyektif,” katanya kepada wartawan,Senin (28/5/2018).

Lebih lanjut, Umar mengatakan program PTSL di Kecamatan Muncang sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat dan dijalankan BPN Kabupaten Lebak. “Saya kira program PTSL di tempat saya sudah sesuai dengan prosedur,” tandasnya.

Umar berharap kepada semua pihak agar mendukung program dari pemerintah seperti PTSL, karena kata Umar dirinya berani bertaruh demi membela masyarakat ketika ada yang mempermasalahkan, karena menurutnya program tersebut sangat membantu kepada masyarakat dan dapat meminimalisir adanya sengketa tanah ketika terjadi di masyarakat. “Jika terjadi ada yang mempermasalahkan program tersebut, demi masyarakat saya berani taruhkan segalanya,” tegasnya.

Sementara itu, Deni Rukmansyah dan Suud, aktivis Forwal (Forum Wartawan Lebak) menilai pemberitaan disalah satu media online terkait pungli program PTSL di Kecamatan Muncang sebagai praktek trial by the press atau peradilan oleh pers. “Pemberitaannya menjadi bias dan subyektif, tidak didukung data dan fakta. Inilah pers yang berjalan tidak sesuai fungsinya,” ungkap keduanya. Bahkan keduanya menyarankan agar Umar Rosyid dapat menggunakan hak nya dalam menghadapi pemberitaan yang tidak sesuai kode etik jurnalistik tersebut. “Bila dirasa perlu, Kang Umar Rosyid sebagai pihak yang merasa dirugikan terkait pemberitaan media online tersebut, bisa menggunakan hak nya. Undang-undang sudah mengatur terkait sengketa pers ini,” tutupnya. / Tim

Artikel ini telah dibaca 514 kali

Baca Lainnya