Hukum Nasional

Senin, 2 Maret 2020 - 07:30 WIB

4 bulan yang lalu

ILUSTRASI - Penjualan Tanah Kas Desa dibidik KPK [foto: mediaindonesia]

ILUSTRASI - Penjualan Tanah Kas Desa dibidik KPK [foto: mediaindonesia]

Patgulipat Lahan TKD Padang Rejo, Siapa Untung Dalam Tukar Guling?

TBOnline [BANYUASIN] — Perkara eks lahan milik Sudiran Ketua RT 04, Desa Padang Rejo, Kecamatan Air Kumbang-Banyuasin, seluas 3/4 hektar yang telah dijual dan beralih hak kepada seorang pengusaha, kemudian diduga dimanipulasi oleh Kades Padang Rejo Rahman, dengan modus menyulap lahan ini menjadi tanah kas desa [TKD] Padang Rejo, hingga kini masih menyisakan polemik dan misteri.

Kini dilokasi sesungguhnya lahan TKD Padang Rejo berada, telah membentang lahan usaha milik PT AHP dan terdapat rumah atau pemukiman yang ditinggali para pekerja serta kantor KUD.

Sementara Kades Rahman hingga berita ini diturunkan seperti enggan memberikan klarifikasi terkait proses administrasi tukar guling lahan TKD Padang Rejo tersebut, beberapa kali TBO mendatangi kantor desa, Rahman tak kunjung muncul.

Kuat dugaan, Kades Rahman meraup untung dari selisih harga jual TKD karena letaknya persis di persimpangan utama jalan, sementara lahan milik Sudiran yang sekarang berubah fungsi menjadi lahan TKD berlokasi menjorok ke dalam dan sudah ditanami sawit. Kedua lahan ini [tanah eks Sudiran dan TKD] jelas memiliki perbedaan nilai jual dan harga karena lokasi TKD Padang Rejo jelas lebih strategis.

Sudiran tidak membantah tukar guling lahan TKD dengan lahan eks miliknya ini. “Tanah itu gak hilang tapi tukar guling,” katanya.

Menurut Sudiran, pihak desa sempat mengumpulkan warga dan menanyai ihwal tukar guling lahan TKD ini. “Wong sini pro kontra sudah biasa. Tanah desa memang ditukar guling dengan punya saya kemudian ditanami sawit, waktu itu semua warga dikumpulkan dan pada setuju semua. Kalau lahan saya sudah lama dibeli, luasnya 3/4 hektar sekitar Rp 37,5 juta,” sambungnya.

Namun Sudiran tidak menjelaskan berapa nilai ganti rugi yang diberikan pihak perusahaan atas lahan TKD Padang Rejo, apakah sesuai dengan NJOP dan harga pasaran yang menguntungkan desa. Kemudian berapa sesungguhnya lahan TKD Padang Rejo yang tersisa sekarang.

Sudiran sempat mengakui terdapat dua sertifikat lahan seluas 3/4 hektar yang ia jual kepada pihak perusahaan, satu atas nama dirinya dan satu lagi dengan nama Sutrimo. “Dua sertifikat ini masih dipegang Kades Rahman. Kalau lahan saya digarap Bumdes,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pekerja PT AHP, Afing yang mengurusi lahan perusahaan eks TKD Padang Rejo yang diduga dijual Kades Rahman, mengaku bila lahan tersebut dimiliki bos nya bernama Imron, dan menurutnya sudah diizinkan Kades Rahman. “Pak Imron yang punya lahan plasma, dia yang berhubungan dengan Pak Rahman, kantornya ada di Palembang,” katanya pekan lalu.

Dilansir dari hukumonline.com – Tanah bengkok atas tanah kas desa adalah hak kelola yang melekat pada seorang pejabat desa selama ia menjabat jabatan tersebut, seperti lurah, kamituwo, kepala kampong. Tanah ini tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Namun, tanah ini tidak diperkenankan untuk disewakan kepada pihak ketiga.

Larangan memperjualbelikan tanah desa ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 Permendagri 4/2007 yang berbunyi: (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. (4)  Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Alhideman & Rahmad

Artikel ini telah dibaca 959 kali

Baca Lainnya