Polemik “Izin” Semen Jawa Asal Thailand

0
369
Warga Tolak PT Semen Jawa (kompas)

Target Buser, Sukabumi

Keberadaan PT Semen Jawa, pabrikan milik konglomerasi asal Thailand Siam Cement Group (SCG) yang berlokasi di Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi memang tidak henti-hentinya mengundang kontroversi.

Catatan Target Buser, polemik peradilan ini berpangkal ketika warga Desa Sirnaresmi bersikap antipati terhadap keberadaan pabrik yang dinilai warga kerap menimbulkan suara bising, debu serta pencemaran air alami terhadap lingkungan warga sekitar pabrik.

Buntut dari operasional pabrik yang tidak ramah lingkungan tersebut pun berlanjut dengan permintaan warga atas informasi publik berupa salinan otentik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persyaratan lainnya yang mendukung terbitnya IMB pabrik semen jawa (PT. SCG) yang ditujukan kepada Kepala BPMPT Kabupaten Sukabumi pada 5 September 2016. Permintaan warga ini rupanya tidak dikabulkan BPMPT, tidak puas warga Sirnaresmi kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada pertengahan Desember 2016.

Dari sini, butuh waktu 3 bulan lagi bagi warga Sirnaresmi untuk mewujudkan harapan melihat salinan perizinan PT Semen Jawa (SCG). Hingga pada Maret 2017 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengeluarkan putusan bernomor 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 yang menyatakan bahwa seluruh surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan berikut dokumen pendukungnya adalah informasi publik yang terbuka, bahkan lebih lanjut majelis KIP memerintahkan termohon (DPMPTSP sebelumnya BPMPT-red) untuk memenuhi permohonan informasi publik dengan memberikan salinan seluruh IMB pembangunan pabrik PT Semen Jawa beserta dokumen pendukung persyaratan penerbitan seluruh IMB, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan diterima termohon.

Namun rupanya putusan KIP Jawa Barat ini mengganjal dihati Pemkab Sukabumi, sehingga kemudian mendaftarkan gugatan ke PTUN Bandung terkait putusan KIP yang mengizinkan warga Sirnaresmi dan Cimanggu menerima IMB dan dokumen pendukung pendirian PT Semen Jawa (SCG).

Apa mau dikata, rupanya majelis hakim PTUN Bandung menolak gugatan Pemkab Sukabumi yang tidak puas atas putusan KIP. Putusan PTUN ini dibacakan pada 30 Mei 2017.

Mendapat hasil buruk di KIP Jawa Barat dan PTUN Bandung, Pemkab Sukabumi tidak juga jera, upaya hukum kabarnya dilanjutkan dengan mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi (PT) TUN Jawa Barat.

Ade Suryaman, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi yang dikonfimasi Target Buser melalui nomor pribadinya, Sabtu (26/8) menjelaskan permintaan kepada Pemkab Sukabumi terkait perizinan PT Semen Jawa seperti salah sasaran, karena menurutnya hak sudah berada di pemohon (PT Semen Jawa-red). “Izin sudah diserahkan Pemkab Sukabumi kepada pemohon, berarti haknya sudah ada dimereka (PT Semen Jawa-red), jadi PT Semen Jawa yang seharusnya menyerahkan izin,” tukasnya. Menguatkan argumennya, Ade menyederhanakan bahwa setiap pemohon mengajukan izin kepada Pemkab Sukabumi, setelah prosesnya selesai kemudian dikeluarkanlah izin, nah izin itu diberikan kepada pemohon. “Jadi kalau mereka (Penggugat/Warga-red)) meminta ke Pemkab Sukabumi, itu keliru karena izin sudah berada kepada yang bersangkutan (pemohon izin), itu yang saya pikirkan,” tegasnya. Menurut Ade, kalau izin tersebut diserahkan, nanti Pemkab Sukabumi akan digugat pemohon (PT Semen Jawa-red)”. Apalagi, putusan KIP Jawa Barat tersebut membingungkan karena hanya mengabulkan permohonan penggugat sebagian. “Kalau menguatkan sebagian kan tidak mutlak,” katanya.

Apa yang dilakukan Pemkab Sukabumi lanjut Ade merupakan perlindungan bagi investasi di Kabupaten Sukabumi.

Zul/Hutabarat/Yudi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of