Hukum Metropolitan Nasional

Tuesday, 10 December 2019 - 01:37 WIB

1 month yang lalu

Wakil Ketua LPSK Achmadi [kanan] dan Edwin Partogi Pasaribu [tengah] saat memaparkan pentingnya saksi pelaku [justice collaborator] dalam penanganan korupsi di Indonesia, dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di LPSK [foto: istimewa]

Wakil Ketua LPSK Achmadi [kanan] dan Edwin Partogi Pasaribu [tengah] saat memaparkan pentingnya saksi pelaku [justice collaborator] dalam penanganan korupsi di Indonesia, dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di LPSK [foto: istimewa]

PERINGATI HARI ANTI KORUPSI – LPSK Usulkan Perpres Terkait Saksi Pelaku Dalam Penanganan Korupsi

TBOnline [JAKARTA] Memperingati hari anti korupsi sedunia, LPSK [Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban] menggelar konferensi pers di ruang media center LPSK, Senin [9/12].  Sebagai nara sumber hadir dua Wakil Ketua LPSK, Achmadi dan Edwin Partogi Pasaribu. Dalam pemaparannya LPSK menekankan pentingnya peran saksi pelaku atau justice collaborator dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. “Sejak tahun 2006 saksi pelaku atau justice collaborator ini telah diatur sebagai istilah baru di Indonesia melalui UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Achmadi.

Menurutnya peran saksi pelaku dalam penanganan korupsi tidak saja bertujuan agar mendapat hak pengurangan hukuman, pemisahan berkas dan pemberian penghargaan, namun juga menjadi sarana pengembalian aset negara. “Untuk itu aturan terkait saksi pelaku yang telah memenuhi syarat tidak saja menguntungkan dari segi pengungkapan perkara, namun juga pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi ini,” sambung Achmadi.

Untuk itu, Achmadi berharap terdapat kesamaan pandangan pada aparat penegak hukum [KPK, Kejaksaan dan Polisi] dalam mengoptimalkan peran saksi pelaku [justice collaborator] dalam penanganan tindak pidana korupsi ini. “Lawan korupsi, jangan takut bersaksi dan selamat hari anti korupsi,” ujar Achmadi dipenghujung pembicaraan.

Sementara itu, Edwin Partogi menunjukan slide jumlah saksi pelaku yang masih terbilang minim dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. “Bahkan permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi kepada LPSK cenderung memperlihatkan angka yang rendah,” katanya.

Untuk itu, pada hari anti korupsi se dunia ini, Edwin berharap adanya sebuah regulasi berupa peraturan presiden sebagai upaya penyamaan pandangan terhadap saksi pelaku atau justice collaborator dalam perkara korupsi. “Karena belum terdapat peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman semua penegak hukum terkait saksi pelaku dalam penanganan korupsi sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 31 tahun 2014 tentang  perlindungan saksi dan korban. Makanya kita mengusulkan agar diterbitkan peraturan presiden terkait hal ini,” sebut Edwin. Ilham & Johannes Hutabarat

Artikel ini telah dibaca 69 kali

Baca Lainnya