Kabupaten Sukabumi

Rabu, 7 Oktober 2020 - 22:41 WIB

2 minggu yang lalu

Pemerintah Kota Sukabumi Tolak Undang-Undang Omnibus Law

TBOnline [SUKABUMI] — Ribuan buruh dan mahasiswa siang tadi berunjuk rasa di sejumlah titik di wilayah Kota Sukabumi rabu (07-10-2020), masa yang tergabung dari kaum buruh dan mahasiswa berunjuk rasa terbagi di beberapa titik di wilayah Kota Sukabumi, ada empa (4) titik masa melakukan aksi , titik pertama (1) di Pendopo Kabupaten Sukabumi, titik kedua (2) di lapangan merdeka, titik ketiga (3) di gedung DPRD Kota Sukabumi, dan titik yang keempat (4) di Balai Kota Sukabumi.

Unjuk rasa mahasiswa dan buruh  dapat pengamanan ketat dari 1.400 aparat keamanan gabungan, terdiri dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dishub, personel gabungan tersebut di tempatkan di sejumlah titik wilayah di kota Sukabumi.

Berdasarkan pantauan TBOnline di lapangan, ribuan masa tersebut dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi, demonstran mulai bergerak ke Kota Sukabumi pukul 9.00. WIB sampai di lapangan merdeka Kota Sukabumi pukul. 10.00.WIB, tidak hanya masa dari buruh, melainkan ratusan masa dari sejumlah universitas sukabumi pun ikut dalam aksi penolakan Undang-undang Omnibus Law, massa terlihat telah memadati lapangan merdeka, setelah beberapa saat berkumpul, ratusan mahasiswa bergerak ke gedung DPRD Kota Sukabumi serta mendapat pengawalan ketat dari anggota kepolisian Polres Sukabumi kota.

Di depan gedung DPRD Kota Sukabumi demontrans tolak keras Undang-undang Omnibus Law cipta kerja, mahasiswa dan buruh di temuin Walikota Sukabumi H. Achmad Fahmi di gedung DPRD Kota Sukabumi, mahasiswa berdiskusi secara langsung dengan Walikota Sukabumi untuk mengambil kesepakatan bersama dalam menolak Undang-undang Omnibus Law dengan duduk di depan gedung DPRD Kota Sukabumi.

Walikota Sukabumi H. Achmad Fahmi naik keatas mobil dan ikut berorasi membacakan pernyataan sikap bahwa, pemerintah Kota Sukabumi menolak keras Undang-undang Omnibus Law cipta kerja.

Dalam pernyataan tersebut Walikota Sukabumi mengatakan, ” Bahwa sebagai mana dalam surat kesepakatan bersama saya ingin menyampaikan sehubungan telah di tetapkanya Omnibus Law cipta kerja menjadi Undang-undang kami atas nama Pemerintah Kota Sukabumi bersama seluruh lapisan masyarakat kota Sukabumi menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law, yang mana telah disahkan menjadi Undang-undang serta meminta di terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu, serta surat ini akan langsung kami kirimkan sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswa dan masyarakat yang kita cinta “, dengan orasinya. Kabiro Kota Sukabumi (Nuryasin Anwar)

Artikel ini telah dibaca 217 kali

Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A
Baca Lainnya