Headline Oase

Sunday, 8 September 2019 - 10:48 WIB

2 weeks yang lalu

[ilustrasi] Wilayah dan provinsi Papua tetap merupakan bagian dari NKRI [foto: radarcirebon]

[ilustrasi] Wilayah dan provinsi Papua tetap merupakan bagian dari NKRI [foto: radarcirebon]

Papua Dibakar Amarah -Siapa Berdosa?

Tanah Papua yang belakangan kembali bergolak, sungguh menyayat hati bangsa ini. Laksana -bom waktu- yang dapat kapan saja meledak, masalah di Papua kenyataannya hingga kini tak pernah benar-benar mereda. Apa ada yang salah dengan cara kita menangani konflik di Papua? Ataukah benar sangkaan orang tentang penduduk asli Papua  yang mudah tersungut amarah?  

Penulis, Dudung Badrun bersama warga asli Papua [dokumen pribadi]

Kenyataannya berdasarkan pengalaman dan observasi saya ketika menangani perkara di Sorong, Nabire, Paniai, Biak Dieyei, Mimika dan Jayapura bahkan saya sampai jauh ke pedalaman yang kerap diidentikan sebagai daerah rawan, yakni Enarotali dan Wagete. Nyatanya saya bebas berkomunikasi dengan penduduk asli pedalaman yang hanya mengenakan Koteka bagi laki-laki dan Rumbai bagi perempuan -yang hanya menutupi pusar dan bagian bawah, sedangkan bagian dada masih terbuka-.

Masih segar dalam ingatan saya, ketika sapaan adek saya ucapkan pada warga, kemudian disambut hangat dengan salam khas Papua, dengan cara menekuk jari kemudian saling mengait dengan memasukan jari telunjuk dan jari manis.

Ada 3 [tiga] hal mendasar yang menurut saya menjadi pemantik ketidakpuasan masyarakat penduduk asli Papua dan penting dipahami pemerintah pusat.

Penulis, Dudung Badrun ketika menangani perkara hukum di PN Jayapura [dokumentasi pribadi]

PERTAMA, Penguasa pusat yang tidak konsisten atas kesepakatan di awal reformasi, yaitu masyarakat Papua diberi hak pengibaran identitas budayanya, yakni bendera bintang kejora, yang mana pernah dibolehkan ketika Gusdur menjabat sebagai presiden, lebih jauh Gusdur bahkan mengganti nama Irian menjadi Papua. Bahkan, pada era Presiden Megawati diterbitkan UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus [Otsus] bagi Provinsi Papua. Berdasarkan undang-undang ini, kemudian Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat [IPK-MA], yang memberikan hak bagi masyarakat adat untuk pemanfaatan kayu atas hutan seluas 1000 ha. Hak berupa IPK-MA ini digunakan guna meningkatkan perekonomian masyarakat penduduk asli Papua. Namun di era Presiden SBY dengan MS Kaban sebagai Menteri Kehutanan, hak masyarakat adat berupa IPK-MA ini dianggap illegal, sehingga banyak usaha kayu masyarakat yang tutup, yang berasal dari IPK-MA ini.

Bahkan saya sempat menangani 4 perkara illegal logging terkait IPK-MA masyarakat Kabupaten Sorong dan Raja Ampat di PN Sorong. Alhamdulillah keempatnya diputus bebas –oonslaag- oleh Pengadilan Negeri Sorong dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Miris, sejak era Presiden SBY sampai Presiden Jokowi sekarang, penduduk asli Papua yang hidup di tengah-tengah hutan tidak dapat lagi mengambil manfaat dari hasil hutan, sementara terdapat perusahaan besar yang mendapat hak pengelolaan ratusan bahkan jutaan hektar hutan.

Penulis, Dudung Badrun dengan latar belakang alam Papua [dokumentasi pribadi]

KEDUA, Masyarakat Papua seyogiyanya berhak atas dana otsus [Otonomi Khusus], tetapi dana tersebut penggunaannya digabung dengan DAU, DAK maupun Dana Perimbangan dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang sama dengan daerah lain, sehingga terkesan pemerintah pusat tidak serius memberdayakan masyarakat asli Papua.

KETIGA, Aparat penegak hukum tidak memberdayakan dan mengakomodir kearifan lokal seperti persoalan miras yang telah diatur dalam Perda, mestinya diberlakukan Peraturan Daerah [Perda] dengan Satpol PP sebagai penegaknya, namun yang terjadi aparat kepolisian bertindak menegakan tipiring [tindak pidana ringan] lewat KUHP. Selain itu, operasi yang dilakukan pihak kepolisian juga terkesan berlebihan, sehingga menghidupkan luka lama, yang dimanfaatkan oleh provokator. Wallahualam 

Penulis: Dudung Badrun – Advokat, Aktivis Sosial & Pegiat HAM, Dewan Redaksi Target Buser

 

Artikel ini telah dibaca 239 kali

Baca Lainnya