Oase

Sabtu, 16 Januari 2021 - 08:52 WIB

4 bulan yang lalu

Penulis, Dudung Badrun dengan latar belakang alam Papua [dokumentasi pribadi]

Penulis, Dudung Badrun dengan latar belakang alam Papua [dokumentasi pribadi]

Pantaskah Mafia Pupuk di Indramayu Dijerat Hukuman Mati?

Oleh : H. Dudung Badrun,. SH,. MH *

Belum tuntas penangan kasus tipikor atas suap sejumlah pejabat Kabupaten Indramayu yang dilakukan kontraktor Carsa yang sudah dihukum oleh Pengadilan Tipikor —yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap—sekarang berlanjut dengan menyeret ARM, anggota DPRD Jawa Barat dan kemungkinan masih terbuka dengan yang lainnya.

Sayang, kondisi ini justru tidak menjadi perhatian dan efek jera bagi aparat Pemkab Indramayu dan pengusaha yang terlibat dalam pendistribusian pupuk di kabupaten ini untuk musim tanam 2021.

Indramayu, kabupaten yang masuk dalam daerah pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2013 maka berkewajiban memenuhi kebutuhan pertanian antara lain pupuk.

Mafia pupuk bersubsidi yang sangat merugikan petani (foto ilustrasi : lampungpost)

Lebih jauh, untuk musim tanam tahun 2021 Menteri Pertanian menerbitkan Permentan tahun 2020 yang mengatur harga eceran pupuk untuk musim tanam tahun 2021 dengan harga eceran UREA Rp 225.000 per kuintal dan SP36 Rp 240.000 per kuintalnya, namun fakta di lapangan UREA dan SP36 seperti menghilang dari peredaran, bahkan sekarang muncul calo melalui kelompok tani dan pedagang dengan prosedur yang mengada-ada dengan menaikan harga pupuk seenak perutnya, harga UREA dipatok Rp 500.000 dari harga resmi Rp 225.000 dan harga SP36 dibanderol Rp 700.000 dari harga resmi Rp 240.000.

“Atas fakta diatas agar KPK segera bertindak terhadap oknum-oknum pejabat dan pihak-pihak yang memainkan kebutuhan rakyat yang sedang kesulitan karena pandemi COVID 19 ini”

Hal ini sejalan dengan penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri, bahwa dalam suasana tertentu dapat diterapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Maka kami mendukung penerapan hukuman mati tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor untuk diterapkan dalam kasus mafia pupuk di Indramayu.

* Advokat dan Pimpinan Ponpes Al-Fataa Segeran Kidul, Indramayu

Artikel ini telah dibaca 591 kali

Baca Lainnya