Berita Daerah Headline Nasional

Kamis, 18 Februari 2021 - 10:07 WIB

7 hari yang lalu

ILUSTRASI - penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kemensos RI (foto : radar pekalongan online)

ILUSTRASI - penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kemensos RI (foto : radar pekalongan online)

Panas !!! Musa Weliansyah Sebut Kerugian Diatas Rp3 Miliar Tiap Bulan Dalam Program BPNT di Lebak

TBOnline [LEBAK] — Dugaan penyelewengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lebak-Banten yang kini tengah dalam pemeriksaan Irjen Kemensos dan Tim Jam Intel Kejagung RI, ditanggapi anggota DPRD Musa Weliansyah.

Musa Weliansyah, anggota DPRD Kabupaten Lebak Fraksi PPP (foto : ist)

Musa yang sejak lama menyoroti dugaan ketidakberesan dalam penyaluran BPNT ini mengungkap meski sudah ada perubahan pedoman umum (pedum) ke I tahun 2020 yang melarang Kades, Perangkat Desa, PNS, BPD, Pelaksana BPNT terlibat dalam urusan bansos ini, namun pelaksanaannya di lapangan masih semberawut bahkan nyaris tidak ada perubahan.

“Justru mereka para oknum malah melimpahkan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk menjadi e-warong menggantikan dirinya, saya sudah mengantongi data ini semua,” ungkap Musa kepada TBO, Kamis (18/02/21).

Baca Juga : Dugaan Penyelewengan BPNT di Lebak, Kemensos Akan Panggil Pihak Terkait

Menurut politisi PPP ini, berbagai persoalan terkait BPNT di Lebak bukan baru kali ini saja mencuat, namun sudah hampir satu tahun, sayangnya Kadinsos Lebak tidak bisa melakukan tindakan tegas, bahkan terkesan membiarkan.

“Saya menduga adanya kedekatan khusus Kadinsos dengan supplier PT. APA,” kata Musa.

Untuk itu ia mendukung Irjen Kemensos melakukan penelusuran, investigasi dan audit terhadap agen BPNT, Supplier, Dinsos dan KPM.

Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak (Foto : Ist)

“Fraksi PPP mengapresiasi serta mendukung penelusuran yang dilakukan Irjen Kemensos dan Kejaksaan Agung RI terhadap program BPNT di Kabupaten Lebak, saya kira bukan rahasia lagi adanya agen dadakan, Oknum Kades, Ketua APDESI, Perangkat Desa, BPD, PNS, TKSK yang menjadi agen BPNT dan supplier komoditi BPNT,” tukasnya.

Menurutnya, program penanganan fakir miskin di Kabupaten Lebak selama ini mayoritas melanggar pedoman umum (pedum) dan mengakibatkan kerugian negara hingga diatas Rp3 Miliar setiap bulan akibat komoditi yang diterima KPM sistem paket yang tidak sesuai dengan harga pasar.

“Dalam program BPNT e-warong hampir seluruhnya menjual beras medium Rp11.000 sampai Rp12.000 per Kg. Padahal jelas sama ini beras yang dipasok supplier ke agen-agen adalah beras medium bukan beras premium, harusnya dijual Rp9.000/Kg,” jelasnya.

Baca Juga : Tanggapi Dugaan Penyelewengan BPNT, Sekda Lebak Tunggu Hasil Pemeriksaan Kemensos dan Kejagung

Begitu pula komoditi lain seperti ayam, kacang hijau, telur, jeruk dan apel semuanya diatas harga pasar dan bukan atas permintaan KPM.

“Komoditi yang diterima bila dibandingkan dengan harga pasar, setiap bulan KPM terima paket sembako di harga Rp150 ribu, ini artinya ada kerugian negara Rp50 Ribu per KPM, jika kita kalikan jumlah KPM 110.000 di tahun 2020. Maka kerugian negara mencapai Rp5,5 Miliar setiap bulannya,” tandasnya.

Lebih jauh Musa menerangkan bahwa Fraksi PPP berharap ke depan agar BPNT segera dihilangkan dan diganti dengan bantuan tunai seperti PKH.

“Agar KPM bisa belanja kepada warung tetangga. Jadi bubarkan agen BPNT atau e-warong, karena program penanganan fakir miskin bantuan sembako pangan (BPNT) hanya menimbulkan konflik kepentingan, banyaknya supplier calo dan supplier dadakan dengan menggandeng para oknum pejabat Dinsos, Oknum TKSK, Oknum Kades, Oknum Perangkat Desa. Saya menduga keterlibatan TKSK dgn oknum supplier juga,” sebutnya.

Terkait dugaan namanya yang santer disebut sebagai pelapor kasus dugaan penyelewengan BPNT di Lebak ini, Musa membantahnya.

“Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang melaporkan ke KPK,” ujarnya.

Eka Dharmana Putra, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Lebak (foto : bantenekspose)

Sementara itu, hingga berita ini tayang,  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Dharmana Putra belum dapat memberikan klarifikasinya, meski pesan permohonan wawancara TBO jelas terbaca di ponsel nya. Suud | Hadi | Ade KS

Artikel ini telah dibaca 381 kali

Baca Lainnya