Nasional Oase

Jumat, 4 Mei 2018 - 01:33 WIB

3 tahun yang lalu

Melawan Kotak Kosong

Oleh : Stephan Handoko Wibowo

(Komisaris PT. Macan Muria Pressindo / Pimpinan Umum TARGET BUSER)

Jakarta, Pragmatisme Partai politik dengan melakukan politik transaksional untuk tujuan mendapat insentif politik jangka pendek dan kentalnya oligarki partai berkontribusi munculnya fenomena calon tunggal. Apalagi untuk mengusung kandidat dalam pilkada berada di tangan elit-elit partai ditingkat pusat. Keputusan sentralisasi semacam ini merupakan kemunduran demokrasi.

Munculnya kotak kosong disinyalir begitu beratnya persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah. Persyaratan kepemilikan minimal harus terpenuhi 20% kusi di DPRD dan kepemilikan 20% dari total jumlah suara sah. Begitupun calon pereorangan harus mendapat dukungan 6,5 sampai 10% dari jumlah total calon pemilih. Bagi anggota legislatif dan PNS harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Melawan kotak kosong dalam Pilkada sebenarnya memalukan, bukan justru membanggakan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada cara pandang mainstream bahwa melawan kotak kosong bermakna dominasi satu kandidat, baik popularitas maupun elektabilitas. Dominasi semacam ini, dalam kacamata personal sang kandidat, adalah sebuah “kehebatan“. Bagaimana tidak, nyaris tak ada yang berani menantang lantaran superdominasi tersebut.

Dalam kacamata sang kandidat, melawan kotak kosong adalah sebuah indikasi ketangguhan yang berlebihan, sampai tak ada yang bernyali untuk bersaing dalam kontestasi. Padahal, Pilkada adalah salah satu mekanisme demokrasi yang sudah sedemikian rupa didesain agar semua pihak berkesempatan untuk ikut bertanding. Kemudian pertanyaannya, apakah demokrasi di Daerah di mana Pilkada ternyata hanya mampu melahirkan satu pasangan calon dianggap gagal? enatahlah…

Tapi, apakah perlu kita menyalahkan demokrasi? Toh selama ini demokrasilah yang kita jadikan justifikasi untuk menumbangkan segala rezim yang aneh-aneh. Demokrasi kita jadikan peluru-peluru untuk menyalahkan dan membenarkan banyak pihak. Dan, demokrasi pula yang kita jadikan landasan untuk menjalankan Pilkada tersebut. Jadi, agak kurang etis jika kita salahkan. Jika masih tetap bersemangat untuk mencari yang salah, maka sebaiknya salahkan saja kotak kosong tersebut, sepaket dengan lawan dan partai-partai yang mendukungnya.

Lantas, Perlukah adanya Saksi, jika Pasangan Calon melawan Kotak Kosong ? saya rasa perlu, dengan tidak adanya saksi dalam pilkada kotak kosong berpotensi terjadinya kecurangan secara terstruktural dan sistematis, pengurangan suara di sejumlah TPS bisa terjadi karena Ketiadaan Saksi Kotak Kosong atau lemahnya fungsi pengawasan Pemilu, karena Undang-undang tidak memberikan ruang bagi saksi kotak kosong, sehingga membuka celah adanya potensi kecurangan yaitu hilangnya suara.

Seharusnya kotak kosong pun ada saksi, mengapa? Ya.. karena ia terpampang dalam surat suara yang sah, secara konstitusi harusnya dilindungi. Namun kenyataannya secara regulasi teknis untuk aturannya belum di atur. Sekiranya KPU cermat dan tanggap atas realitas politik yang kian berkembang diakar rumput, seumpama terjadi pelanggaran di Arena Tempat Pemungutan Suara (TPS), siapa yang akan menjadi saksi ? karena saksilah yang akan menggugat hasil suara.

Bukan tidak mungkin, potensi kecurangan head to head melawan kotak kosong ini akan ada, seperti : Adanya penambahan suara di sejumlah TPS dan mencoblos surat suara yang tidak terpakai, adanya intimidasi, praktik Money Politic, serta pengarahan perangkat secara massif disejumlah wilayah pemilihan. Maka fungsi pengawasan harus mampu mendeteksi dan menindak secara tegas pelaku kecurangan dalam pilkada melawan Kotak Kosong.

Lalu apakah mahalnya mahar dari partai pengusung. Sehingga, jika ada calon petahana yang kuat, maka calon lain dipastikan akan berhitung ulang untuk maju sebagai kandidat. Mengapa mesin partai yang seharusnya melakukan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Yang akibatnya, partai tak punya kader mumpuni untuk diusung dalam pilkada. Tak heran jika partai politik kerap kebingungan mencari kader partai yang berkualitas dan bisa “dijual”: memiliki elektabilitas.

Lebih dari itu, saya kira kita memang perlu melirik demokrasi dalam kacamata pemerataan. Apakah demokrasi elektoral sudah menyebar secara merata ke seluruh Indonesia dalam makna nan substantif atau belum. Karena ternyata dari data yang saya temukan di beberapa Situs berita, ada sekira 15 daerah yang akan melangsungkan Pilkada kali ini mengalami defisit calon pemimpin. Di setiap daerah tersebut, satu pasangan kandidat digadang-gadang akan berhadapan head to head dengan kotak kosong.

Berikut daftar 15 daerah di Indonesia yang melawan kotak kosong di Pilkada serentak 2018:
  1. Pilkada Kabupaten Tangerang, dengan pasangan calon Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli
  2. Pilkada Kota Tangerang, dengan pasangan calon Arief R Wismansyah-Sachrudin
  3. Pilkada Lebak, dengan pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi
  4. Pilkada Pasuruan dengan, pasangan calon Mohammad Irsyad Yusuf-Mujib Imron
  5. Pilkada Padang Lawas Utara, dengan pasangan calon Andar Amin Harahap-Hariro Harahap
  6. Pilkada Prabumulih, dengan pasangan calon Ridho Yahya-Andriansyah Fikri
  7. Pilkada Enrekang, dengan pasangan calon Muslimin Bando-Asman
  8. Pilkada Bone, dengan pasangan calon Andi Fahsar Mahdin Padjalangi-Ambo Dalle
  9. Pilkada Tapin, dengan pasangan calon Muhammad Arifin Arpan-Syafrudin Noor
  10. Pilkada Puncak, dengan pasangan calon Willem Wandik-Alus UK Murib
  11. Pilkada Jayawijaya, dengan pasangan calon Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi
  12. Pilkada Mamasa, dengan pasangan calon Ramlan Badawi-Marthinus Tiranda
  13. Pilkada Mamberamo Tengah, dengan pasangan calon Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak
  14. Pilkada Deli Serdang, dengan pasangan calon Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar
  15. Pilkada Minahasa Tenggara, dengan pasangan calon James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi

 

Lantas apa kira-kira yang dirasakan oleh pasangan calon yang ternyata harus berhadapan dengan kotak kosong? Pertama, pastilah bahagia karena kemenangan langsung ada di depan mata. Tidak perlu banyak pengorbanan politik lagi, terutama logistik. Kedua adalah bangga. Merasa tak tertandingi. Merasa sebagai the only king in the town. Sebenarnya lucu juga, dalam sebuah mekanisme demokrasi justru yang lahir adalah calon raja.

Tak ada yang berani menyemplungkan diri untuk bertanding dengan mereka karena yang dilawan adalah raja, alias yang merajai daerah tersebut. Bedanya tipis saja, dalam kerajaan tak mengenal wakil raja. Tapi, di dalam demokrasi elektoral lokal, kandidat raja sepaket dengan wakilnya. Dan, jangan-jangan semua inkubator kepemimpinan di daerah tersebut diketuai oleh mereka pula. Atau, setidaknya, kandidat tunggal tersebut satu-satunya patron politik untuk semua pemimpin organisasi-organisasi (inkubator kepemimpinan) di daerah tersebut. Ini baru sekedar asumsi saya alias sekedar “jangan-jangan” saja. Semoga tidak.

Dan, yang ketiga… ya, semestinya ada jenis perasaan ketiga yang dirasakan oleh kandidat yang akan berhadapan dengan kota kosong, yakni malu. Kata yang saya asumsikan di awal tulisan ini. Mengapa? Karena pertandingan yang seru adalah pertandingan yang dilakoni oleh dua atau beberapa pihak dengan kapasitas kemampuan yang hampir sama (level playing field). Ibarat memakai logika komparatif, harus apple to apple.

Nah, lantas jika kandidat di 15 daerah tersebut harus melawan kotak kosong, maka dalam logika komparatif di atas, sang kandidat pun sebenarnya berbeda tipis dengan kotak kosong yang menjadi lawannya. Atau, jika mau sedikit menyopankan bahasanya, maka bisa dimaknai kotak kosong selevel dengan para kandidat di 15 daerah tadi.

Tampaknya secara logika boleh jadi tak terlalu salah, sekalipun saya hakul yakin tak ada satu pun dari kandidat di 15 daerah tersebut bersedia mengamininya. Tapi, ya begitulah. Secara logika komparatif, pemenangnya sebenarnya adalah kotak kosong itu sendiri. Pasalnya, sekalipun sebenarnya pemenangnya secara meyakinkan adalah pasangan tunggal tersebut, toh level lawannya hanya kotak kosong. Jadi ya sama sajalah.

Terakhir tak kalah menarik. Pilkada melawan kotak kosong ini menimbulkan riak-riak politik, dari beberapa daerah yang saya kunjungi, sejumlah simpatisan pendukung kotak kosong mulai menggalang kekuatan sebagai penyeimbang untuk melawan calon tunggal. Hal ini sebagai bentuk kekecewaan karena kegagalan demokrasi yang telah menciptakan calon tunggal.

Penulis & Editor : R.Isk

Artikel ini telah dibaca 1080 kali

Jangan Lupa Tanggal 9 Desember 2020, Pilih Pasangan AMAN nomor 1 ( Adjo – Iman )
Baca Lainnya