Nasional

Kamis, 9 Juli 2020 - 16:42 WIB

3 bulan yang lalu

Ombudsman Banten Nilai Pandeglang Baik Dalam Kelola Bansos, Wabup Tanto : Kita Tetap Instrospeksi dan Evaluasi Kekurangan Kita

TBOnline [PANDEGLANG] – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Dedy Irsan mengatakan Kabupaten Pandeglang termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Banten dengan pengelolaan bansos yang cukup baik, ini terlihat dari sedikitnya jumlah pengaduan masyarakat perihal bantuan sosial dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Banten.

“Dimana dalam menghadapi masa pandemi covid-19 ini penyaluran bansos menjadi hal yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman,” ujar Dedy Irsan saat melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban terkait pelayanan publik di ruang kerja wakil bupati, Kamis [09/07].

Lebih lanjut ia mengatakan terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai [BST] di Provinsi Banten, Ombudsman mendapatkan berbagai laporan atau pengaduan dari masyarakat. “Ada sekitar 200 jumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman Banten, Kabupaten Pandeglang sendiri hanya ada 7 pengaduan. Artinya dengan sedikitnya pengaduan dari masyarakat, berarti pelayanan sudah baik. Kami berharap dengan sedikitnya jumlah pengaduan ini harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan,“ tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan sangat mengapresiasi penilaian Ombudsman Banten, dengan penilaian seperti itu berarti kinerja pemerintah daerah bidang sosial cukup optimal. “Minimnya pengaduan masyarakat tentang bansos ini kita sangat bersyukur, akan tetapi kita tetap introspeksi dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan kita, agar kedepannya lebih baik lagi,” kata Tanto.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan penilaian Ombudsman tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan dinsos dengan membuka posko pengaduan publik dalam penyaluran berbagai bantuan sosial. “Sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat dan juga sebagai upaya antisipasi kemungkinan adanya permasalahan yang timbul. Dengan adanya posko pengaduan publik ini, tentunya kita bisa mengetahui terkait permasalahan yang ada dan segera bisa menindaklanjuti,” ucapnya.

Ia menambahkan terkait masih adanya permasalahan dalam penyaluran bansos saat ini, pihaknya sedang dan terus melakukan musyawarah dengan pihak desa untuk mencocokan data penerima bansos. “Setelah kita mengecek data tersebut dengan pihak desa kami menemukan penerima bantuan yang tidak sesuai, seperti penerima bansos orangnya sudah meninggal, pindah domisili, sudah sejahtera dan lain sebagainya, ini yang menjadi konsentrasi kami, agar bantuan sosial ini betul-betul tepat sasaran dan transparan,” tutupnya.

Editor ; Redaksi

Naskah & Foto ; Humas Pemkab Pandeglang

Artikel ini telah dibaca 337 kali

Baca Lainnya