Headline Nasional

Kamis, 12 November 2020 - 10:33 WIB

6 bulan yang lalu

Masyarakat nelayan Matras menolak beroperasinya KIP di wilayah mereka (Foto : Andi Mulya)

Masyarakat nelayan Matras menolak beroperasinya KIP di wilayah mereka (Foto : Andi Mulya)

Nelayan Tolak KIP di Laut Matras, Bujang Musa : PT Timah Tidak Menghormati DPRD Bangka

TBOnline [BANGKA BELITUNG] —Penolakan terhadap aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT. Timah (Tbk) di wilayah Laut Matras, Kabupaten Bangka, digelar masyarakat nelayan setempat sejak Senin (09/11/2020).

Aksi penolakan masyarakat Matras ini, karena keberadaan 5 KIP dianggap masuk dalam wilayah nelayan, sehingga sangat mempengaruhi hasil tangkap.

“Selain itu, memang tidak ada sosialisasi dan kesepakatan kepada masyarakat nelayan sebelumnya,” imbuh seorang nelayan di lokasi aksi.

Ikan Bawal Putih, hasil tangkap nelayan sebelum KIP beroperasi (Foto : Andi Mulya)

Tidak hanya di sekitar laut Matras, aksi penolakan KIP oleh masyarakat nelayan pun dilakukan melalui dengar pendapat.

Hadir dalam pertemuan ini pihak PT.Timah, Kelurahan Matras, Sinar Jaya, kepala lingkungan, perwakilan masyarakat serta Direktur LKPI Kabupaten Bangka.

Di akhir pertemuan, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPRD Bangka Mendra menyimpulkan, jika belum ada kesepakatan dari warga yang menolak diharapkan KIP tidak beroperasi dulu.

Belum lagi keputusan ini dilaksanakan, di hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib sore, nyatanya 5 KIP tetap beroperasi.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aktivitas KIP di Laut Matras (Foto : Andi Mulya)

“Warga masyarakat akan melakukan demo lebih besar lagi kalau suara mereka tidak di dengar, tempat kenceng kami sudah di rusak, sungguh tak ada hati nurani. Wahai para pejabat yang ada di republik ini, dengarkan dan kasihanilah kami,” ujar para nelayan.

Ketua LKPI yang juga pengacara nelayan, Bujang Musa SH.,MH. (Foto : Andi Mulya)

Sementara itu, Direktur LKPI Bangka yang juga pengacara nelayan Bangka, Bujang Musa SH.,MH,. mengaku kecewa dengan kondisi Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT. Timah tetap masuk dan beroperasi di wilayah tangkap nelayan Matras dan sekitarnya.

“Di dalam rapat LKPI mewakili nelayan, karena LKPI Bangka dan Pusat menerima laporan. Sayangnya kami tidak banyak diberikan waktu oleh pimpinan rapat untuk mengurai keluhan nelayan,” kata Bujang Musa SH.,MH.

Menurutnya, polemik penolakan KIP di Laut Matras ini, karena tidak adanya kesepakatan dan masih ada penolakan dari nelayan, apalagi tidak ada sosialisasi dari pihak PT.Timah maupun mitra nya dengan nelayan Matras dan masyarakat pesisir pantai.

Salah satu Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT Timah yang beroperasi di wilayah Laut Matras (Foto : Andi Mulya)

Terlebih, lanjut Bujang Musa SH,.MH, hasil dari keputusan rapat dengar pendapat di DPRD Bangka, disepakati sebelum adanya kesepakatan antara pihak PT.Timah (Tbk) dan mitranya dengan masyarakat nelayan Matras, maka jangan sampai ada KIP yang beroperasi dan masuk ke Pantai Matras.

“Namun selesai hasil dan rapat dilakukan, Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT. Timah sudah datang dan langsung beroperasi di wilayah tangkap nelayan Matras. Berarti PT.Timah (Tbk) tidak menghormati DPRD Kabupaten Bangka. Padahal pihak PT. Timah sudah membuat konflik di masyarakat nelayan Matras dan sekitarnya karena tempat beroperasi KIP merupakan tempat nelayan mencari nafkah,” tandas Bujang Musa SH.,MH. Andi Mulya

Artikel ini telah dibaca 1860 kali

Baca Lainnya