Headline Oase

Thursday, 19 September 2019 - 15:10 WIB

4 months yang lalu

Ilustrasi - Menteri Agama ketika rapat bersama DPR [Foto: JPPN]

Ilustrasi - Menteri Agama ketika rapat bersama DPR [Foto: JPPN]

Menteri Agama Aman dari Tuduhan KKN, Karena Pengawasan Haji Hanya Basa Basi dan Formalitas Belaka

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, maka untuk tegaknya hukum dan demokrasi negara ini menerapkan teori trias politica yang berasal dari ajaran pemikir politik asal Perancis Mountesquieu, yang secara sederhana diterjemahkan bahwa kekuasaan negara didistribusikan ke dalam tiga kekuasaan yaitu Legislatif [pembuat UU yaitu DPR], Eksekutif [pelaksana UU yaitu Presiden] dan Yudikatif  [yang mengadili pelaksanaan UU yaitu Mahkamah Agung RI].

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh secara atributif menugaskan Menteri Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji dan umroh, sedang DPR dan DPD sebagai pengawas, berarti masuk merambah wilayah eksekutif yang pekerjaan teknis tersebut bersama inspektorat. Hal ini sama saja DPR mau turun kelas melakukan pekerjaan selevel eselon satu [Irjen], yang dalam UU Nomor 13 tahun 2008 disebutkan bahwa pengawasan internal dilakukan oleh Irjen. Namun karena tidak efektif maka dibentuklah pengawas eksternal yang melibatkan masyarakat, maka dibentuklah Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

KPHI telah banyak melakukan rekomendasi atas temuannya karena tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan, namun tugas dan fungsi itu kini diambil oleh DPR, yang menempatkan DPR, DPD dan BPK selevel Aparat Pengawas Internal Pemerintah [APIP]  sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 sudah berlaku pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 129, yang menyatakan bahwa Komisi Pengawas Haji Indonesia ( KPHI) dinyatakan bubar.

Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa menteri agama sebagai penyelenggara ibadah haji melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap dirinya, ketentuan dalam Pasal 43 menyebutkan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada DPR dan presiden paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan ibadah haji berakhir.

Dengan demikian bisa jadi hasil evaluasi menteri agama kepada DPR hanya formalitas saja dan tidak akan dibahas karena DPR sudah menjadi bagian dari pengawasan selevel eselon I yaitu Irjen [APIP].

Penulis: Dudung Badrun – Advokat, Aktivis Sosial & Pegiat HAM, Dewan Redaksi Target Buser

Artikel ini telah dibaca 263 kali

Baca Lainnya