Headline Nasional

Wednesday, 30 October 2019 - 08:48 WIB

1 month yang lalu

Kantor LPSK di Jakarta Timur [foto: istimewa]

Kantor LPSK di Jakarta Timur [foto: istimewa]

Mau Tahu Tentang Lingkup dan Cara Kerja LPSK? Begini Ceritanya

TBOnline [JAKARTA] – Banyak publik bertanya tentang langkah LPSK [Lembaga Perlindungan Saksi Korban] yang merespon cepat penyerangan terhadap mantan Menkopolhukam Wiranto yang terjadi di Pandeglang, Kamis [10/10/2019] lalu. LPSK dalam kejadian penusukan Wiranto ini bahkan mendatangi RSPAD, tempat Wiranto dirawat dan memberikan jaminan perawatan medis.

Apa karena Wiranto berstatus menteri maka LPSK memberikan perhatian khusus dan bagaimana sebetulnya lingkup tugas dan kewenangan LPSK yang jarang diketahui publik.

Ikuti wawancara singkat TBO dengan Humas LPSK Fakhrur Haqiqi, Senin [28/10/2019] di Kantor LPSK, Jl. Raya Bogor, Susukan, Ciracas – Jakarta Timur.

Bagaimana hingga kasus penusukan Wiranto ini menjadi perhatian khusus LPSK?

Begini, pada saat kejadian penusukan tersebut. LPSK langsung melakukan koordinasi dengan pihak aparat keamanan, dengan Densus 88 yang menyatakan bahwa penusukan terhadap Wiranto tersebut adalah serangan teroris. Maka sesuai dengan UU Nomor 5/2018 yang menyebutkan LPSK harus memberikan bantuan medis sesaat setelah kejadian penyerangan teroris, maka kita bergerak sesuai UU tersebut. jadi sebetulnya LPSK menjalankan perintah UU, tidak ada perlakukan khusus. Karena untuk terorisme sebetulnya hal ini sudah lama LPSK lakukan, seperti serangan teroris dalam Bom Thamrin, Bom Kampung Melayu, Bom Surabaya dll. Dan, dalam kasus serangan teroris di Menes, Pandeglang ini tidak hanya Wiranto, tapi juga ada beberapa korban sipil yang dilindungi LPSK.

Jadi sebetulnya kapan LPSK bergerak melindungi saksi dan korban?

Pertama, khusus untuk kasus terorisme, sesuai UU Nomor 5/2018 LPSK bergerak melakukan perlindungan atau bantuan medis sesaat setelah kejadian. Begitu aparat hukum menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan serangan teroris.

Kalau pada peradilan pidana biasa, LPSK melakukan perlindungan, setelah kasus tersebut dinyatakan tindak pidana oleh kepolisian. Dari mulai penyelidikan di kepolisian hingga putusan pengadilan, kalau saksi dan korban merasa terancam dan melaporkan ke LPSK kita akan memberikan perlindungan. Bahkan setelah putusan bila saksi korban atau pelapor masih merasa terancam kita lindungi. Jadi kuncinya pada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, LPSK tidak dapat bergerak bila kasus tersebut tidak dinyatakan tindak pidana.

Mengapa kerja LPSK jarang terekspose?

Kita melindungi saksi dan korban yang tengah berproses hukum peradilan, agar aman dari ancaman dan lain-lain, jadi misalnya tidak banyak di ekspose karena itu bagian dari perlindungan juga. Tetapi sebetulnya pada kasus-kasus besar LPSK ada kok.

Misalnya?

Kasus Kanjeng Dimas misalnya, selain pidana penipuan ada juga kasus pembunuhannya, itu saksi korbannya kita lindungi. Atau dalam kasus Nazarudin, meskipun ia tersangka namun ketika ia menjadi justice collaborator KPK, dan meminta perlindungan LPSK kita lindungi juga. Agar aman dalam bersaksi.

Ada wacana LPSK akan membuka perwakilan di provinsi?

Karena besarnya permintaan perlindungan masyarakat ke LPSK, namun itu baru usulan ke Kementerian PAN-RB, izin prinsip belum keluar. Kita tunggu saja. Yang penting dicatat, membuka perwakilan ditingkat provinsi agar semakin mudah dalam melakukan perlindungan kepada masyarakat.

Kasus apa yang paling tinggi melaporkan ke LPSK?

Dalam 9 bulan terakhir, kekerasan seksual terhadap anak dan perdagangan orang masih mendominasi. Ada sekitar 1500 an permohonan masuk.

 

Diakhir wawancara Humas LPSK Fakhrur Haqiqi atau yang biasa disapa Kiki menolak halus permintaan TBO untuk mendokumentasikan dirinya, ia tidak menyebut alasan secara lengkap. Mantan wartawan harian ini hanya mengizinkan TBO memfoto gedung LPSK. “Saya tidak perlu, gedung LPSK saja,” katanya sembari berkelakar takut tambah terkenal.  Johannes Hutabarat & Iar Agustin

 

 

Artikel ini telah dibaca 232 kali

Baca Lainnya