Mandagie “Semprot” Pernyataan Nuh Terkait Media Seizin Dewan Pers

Heintje Mandagie, salah satu pemohon uji materi UU Pers No. 40/1999 (Foto; Tbo)

TBOnline [JAKARTA] – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia [DPP SPRI] Heintje Mandagie menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh yang beredar di berbagai media online bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian (PT) dan SIUP dianggap belum cukup sehingga harus mendapat izin dari Dewan Pers, dengan analogi pengembang perumahan meski sudah mengantongi izin tetapi harus juga mendapat pula Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dari Dewan Pers.

Pernyataan M. Nuh ini disampaikan pada saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makasar belum lama ini. Ia mengibaratkan, perusahaan pers sebagai keluarga sehingga yang belum mendaftar harus segera mendaftar agar menjadi bagian dalam keluarga. Karena menurutnya, kalau ada anak di luar nikah maka harus didaftar agar dapat warisan.

Bacaan Lainnya

Menangapi hal itu, Mandagie yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia menilai, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh tidak memahami sejarah dan tujuan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Pernyataan Ketua Dewan Pers itu sama saja mengkhianati perjuangan para tokoh pers nasional yang dulu susah payah menuntut Departemen Penerangan dan Dewan Pers dibubarkan karena selama puluhan tahun dianggap telah memasung kemerdekaan pers,” urai Mandagie melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Tujuan dibubarkannya Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers ketika itu, menurut Mandagie, salah satu alasannya adalah untuk menghapuskan syarat pendirian perusahaan pers dari kewajiban mengantongi Surat ijin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP karena dianggap terlalu berbelit-belit dan memakan waktu lama. Sulitnya mengurus SIUPP di Departemen Penerangan RI ketika itu membuat pers Indonesia sulit berkembang. “Kewajiban memiliki SIUPP sengaja ditiadakan oleh pemerintah pada era itu agar tidak terjadi lagi pembredelan terhadap media massa, sehingga kemerdekaan pers yang diperjuangkan para tokoh pers akhirnya bisa tertuang dalam Undang-Undang Pers yang baru yakni UU Nomor 40 Tahun 1999,” ulas Mandagie.

Mandagie juga menambahkan, pemerintah bersama seluruh insan pers ketika itu sepakat menyederhanakan pendirian perusahaan pers agar tidak perlu ada lagi ijin berupa SIUPP demi tujuan menjamin kebebasan pers dari ancaman pembredelan media massa. “Peniadaan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pembubaran Departemen Penerangan dan Dewan pers pada masa itu adalah sejarah perjuangan kemerdekaan pers yang saat ini tergerus atau terlupakan oleh kebijakan Dewan Pers,” ujar Mandagi.

Jika sekarang ini muncul upaya Dewan Pers menjadikan lembaganya sebagai regulator yang mengeluarkan izin bagi perusahaan pers, menurut Mandagie, akan sangat berbahaya bagi kebebasan pers. “Itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan pers,” pungkasnya.

Mandagie juga memberi peringatan keras kepada seluruh anggota Dewan Pers yang ada agar tidak mengganggu dan merusak kemerdekaan pers yang dijamin UU Pers. “Beginilah jadinya jika anggota Dewan Pers yang ada sekarang dipenuhi orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan inti dari UU Pers itu sendiri,” tegasnya.

Menutup press release nya, Mandagie menandaskan, pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan praktek jurnalistik oleh pengelola media massa atau perusahaan pers tidak boleh serta merta membuat kebijakan sepihak yang justru merusak kemerdekaan pers dan hak azasi manusia.  “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara diatur dalam pasal 4 UU Pers, serta setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 7,” pungkas Mandagie seraya meminta Dewan Pers memahami hal itu agar tidak ada lagi perusahaan pers dituding illegal atau tidak sah karena belum diverifikasi.

Lebih jauh Mandagie meminta agar Dewan Pers tidak lagi mengganggu puluhan ribu media massa yang dituduh abal-abal karena seluruh media tersebut bakal diakomodir Dewan Pers Indonesia sebagai konstituennya yang akan segera diverifikasi dan disertifikasi melalui organisasi-organisasi pers konstituen DPI. Ilham A. Rao

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *