Hukum Nasional

Sabtu, 1 Agustus 2020 - 16:10 WIB

3 bulan yang lalu

ILUSTRASI - Pihak kepolisian melakukan konferensi pers pengungkapan kasus mafia tanah [foto; mediapurnapolri]

ILUSTRASI - Pihak kepolisian melakukan konferensi pers pengungkapan kasus mafia tanah [foto; mediapurnapolri]

Lelaku Mafia di Tanah Sengketa, Menyoal Kinerja ‘Gercep’ Penyidik Polres Bogor [bagian kedua]

TBOnline [BOGOR] — Hampir 5 bulan sudah, laporan Imung atas pengrusakan dan penyerobotan lahan milik nya yang menjadi sengketa di wilayah Kemang Kiara, RT001/RW005, Desa Kemang, Kecamatan Kemang- bernomor; LP/B/118/III/2020/JBR/RES BGR yang dibuat pada 11 Maret 2020 ngendon di Polres Bogor tanpa kini diketahui ujung ceritanya.

Kuasa hukum Imung, Rasmi Hasibuan saat di Polres Bogor [foto; Pencus Hutabarat]

Mungkin satu-satunya bukti kerja penyidik yang jadi pegangan Imung hanya surat perintah penyelidikan bernomor; SP.Lidik/306/III/2020/Reskrim yang dikeluarkan Polres Bogor sebagai respon atas laporannya. “Hingga kini belum ada tindak lanjut lagi, bahkan SP2HP pun tidak pernah diterima,” ujar Rasmi Hasibuan, kuasa hukum Imung, Kamis [30/07].

Kegusaran Rasmi atas lelet nya kinerja kepolisian ini, menurutnya karena situasi dan kondisi di lahan yang jadi perkara sengketa ini dapat menjadi arena konflik bila tidak ditangani cepat aparat penegak hukum. “Karena pada lokasi lahan yang dilaporkan Imung, kini semakin banyak bangunan liar yang diduga didirikan salah satu terlapor sebagai tempat jual beli. Hal ini jelas tidak kondusif karena bakal berujung konflik dan bisa mengancam kamtibmas,” tandas nya.

Rasmi yang dijumpai ketika tengah menyiapkan permohonan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan [SP2HP] yang ditujukan kepada Kapolres Bogor c.q. Kasatreskrim Polres Bogor atas laporan bernomor; LP/B/118/III/2020/JBR/RES BGR ini, misuh karena jargon gercep [gerak cepat] sebagai apresiasi atas kinerja Polres Bogor dalam menangani perkara selama ini, justru berbanding terbalik ketika menangani perkara kliennya. “Jelas jargon gercep tidak sesuai dengan apa yang dibanggakan selama ini, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah Imung yang sudah begitu lama berproses di Sat Reskrim Polres Bogor, yang sampai saat ini belum jelas dan boleh dikatakan seperti tidak bertaji, karena bahkan klien saya belum pernah sama sekali menerima laporan perkembangan [SP2HP] atas laporannya tersebut,” ucap Rasmi.

Lokasi lahan sengketa di Kemang yang dipagari pihak Irsan Nasution [foto; Hutabarat]

Yang membuat Rasmi kian mutung, ialah karena laporan Imung ini bukan sekali saja namun sudah dua kali dan belum ada yang ditindaklanjuti.

Diketahui laporan mula Imung ke Polres Bogor yang ditangani Unit IV Sat Reskrim Polres Bogor ialah laporan bernomor; 06/KH-RHP/P/1/2020.

Laporan ini ditujukan kepada pihak yang mengaku-ngaku maupun menduduki lahan yang diklaim Imung sebagai tanah waris miliknya, terlapor ini antara lain; Irsan Nasution, Ibu Aam, Ibu Ana, Jaenudin serta pihak Indomaret.

Spanduk yang dipasang pihak Irsan Nasution di lahan sengketa [foto; Hutabarat]

Kemudian seiring berjalannya penyelesaian sengketa, pihak terlapor malah melakukan lagi tindakan melawan hukum berupa pengrusakan terhadap beberapa warung di lokasi, inilah kemudian yang menjadi dasar pihak Imung melaporkan kembali kasus ini ke Polres Bogor. “Padahal sebelum klien saya membuat laporan yang kedua terkait penyerobotan lahan, sudah pernah dulu dilakukan mediasi di Aula Desa Kemang yang dihadiri para pihak yang bersengketa. Pada saat mediasi tersebut sudah disepakati oleh para pihak untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum di atas tanah tersebut, bahkan kesepakatan ini disaksikan pemerintah setempat,” lanjutnya. Namun disayangkan, kata Rasmi, hanya berselang beberapa hari setelah mediasi, pihak Irsan Nasution justru mengarahkan massa untuk merusak warung, bahkan nyaris menyandera pom bensin mini milik warga yang dimana dulu nya pemilik warung ini membayar kontrakan kepada Irsan Nasution. “Padahal sejak sengketa tanah ini mencuat dan masih dalam status quo, terdapat kesepakatan yang diketahui pihak desa pada saat acara mediasi, yang memutuskan untuk menunda pembayaran kontrakan sampai status tanah jelas kepemilikannya, dan sementara itu pemilik warung dibolehkan untuk berusaha,” kata Rasmi.

Lebih jauh, bahkan pihak Irsan Nasution secara sepihak memagari tanah sengketa seluas ± 300 m2 ini. “Ia mengklaim lahan tersebut berdasarkan AJB yang diakuinya,” sebut Rasmi.

Rasmi Hasibuan Menduga Ada Kongkalingkong Dalam Penanganan Perkara

Kepada TBO, Rasmi Hasibuan yang bertindak sebagai kuasa hukum Imung memperlihatkan surat permohonan SP2HP yang ia tujukan kepada Kapolres Bogor c.q. Kasatreskrim Polres Bogor yang ditembuskan juga kepada Irwasda Polda Jabar, Kabid Propam, Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Jabar dan Kompolnas RI. “Harusnya sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat [1] Peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 [satu] kali setiap bulan. Hal Ini saya sampaikan dalam surat kepada Kapolres Bogor ini,” katanya.

Surat permohonan SP2HP kepada Kapolres Bogir yang dilayangkan Rasmi Hasibuan untuk menindaklanjuti laporan kliennya Imung [foto; hutabarat]

Terlebih dalam perkara lahan Imung ini,  penanganan perkara oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bogor sudah berjalan 5 bulan, namun tidak ada kejelasan perkembangan karena sampai saat ini penyidik tidak pernah memberikan SP2HP kepada pelapor.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat [1] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa; SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat [1] sekurang-kurangnya memuat tentang : Pokok perkara, Tindakan penyelidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, Masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyelidikan, Rencana tindakan selanjutnya dan Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajiban demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

“Untuk itu sehubungan dengan laporan polisi bernomor: LP/B/118/III/2020/JBR/RES BGR terkait pidana pengerusakan dan larangan memakai tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana dan Pasal 6 Ayat [1] UU No:51/PRP. Maka kami selaku kuasa hukum dari Sdr. Imung menegaskan kepada Kapolres Bogor bahwa atas laporan tersebut diatas, klien belum mendapatkan pemberitahuan mengenai perkembangan atas pelaporan yang dilakukan,” tegas Rasmi.

Apalagi pada Pasal 31 Ayat [2] Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan, yang meliputi 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang atau 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

H. Entang. Kades Kemang, Kecamatan Kemang, Kab. Bogor [foto: pencus hutabarat]

“Saya menduga ada permainan dalam perkara tanah sengketa ini, dimana Sat Reskrim Polres Bogor terkesan tutup mata, dugaan kongkalingkong menguat karena sampai saat ini para pihak terlapor yang merusak warung dan papan nama, satu pun belum pernah dipanggil dan bebas berkeliaran. Bahkan pernah suatu saat kami sempat dilecehkan dan dihina, kemudian atas pelecehan dimaksud kita sudah pernah menyampaikan kepada salah seorang penyidik yang menangani kasus tanah sengketa ini, namun satu pun tidak pernah ditindaklanjuti seakan-akan pihak terlapor kebal hukum,” tukas Rasmi. red***

Artikel ini telah dibaca 2605 kali

Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A
Baca Lainnya