Headline Laporan Utama

Minggu, 25 Februari 2018 - 19:06 WIB

3 tahun yang lalu

aksi pengrusakan dan pembakaran alat berat PT. KJJ, sumber foto (Hot News Batam)

aksi pengrusakan dan pembakaran alat berat PT. KJJ, sumber foto (Hot News Batam)

LELAKU “MAFIA” DI TANAH JEMAJA (Bagian 1)

Siapa “Sutradara” Aksi Massa ?

Kasus pembakaran dan pengrusakan 35 alat berat milik PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) perusahaan perkebunan karet di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau pada 29 Juni 2017 lalu, yang diduga dilakukan 12 orang hingga kini masih ditangani Polda Kepri.

Sebanyak 12 orang warga yang terdedah dalam bukti laporan polisi nomor : TBL/30/VI/2017/SPKT-Kepri, tersebut masing-masing: H. Syamsul Bakhri, Nudahir, Mus, Ijum, Johan, Afik, Anis, Gusdin Munandar, Desi, Eko, Saiful, Idrus War.

Dilansir dari Batamnews, Manajer Legal dan Humas PT KJJ Abdul Rachman menyebut kerugian perusahaan akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut mencapai Rp 100 miliar. Rahman bahkan mengklaim bahwa kasus ini merupakan kejahatan serius, terorganisir karena dilakukan secara massif dan profesional, bahkan diduga melibatkan instansi negara. Rahman mencontohkan jejak pegawai honor Pemkab Anambas dan oknum TNI dilokasi kejadian. “Ada honorer Pemkab juga disana. Selain itu ada oknum TNI yang terlibat, kami ada bukti dan akan kita laporkan ke Denpom TNI di pusat,” ujar Rahcman.

Klaim Rahman ini sempat dibantah pihak Danrem 033 Wira Pratama di Tanjungpinang, dengan mengatakan tidak ada keterlibatan oknum TNI, yang ada justru mencegah aksi massa. “Justru mereka (anggota TNI di lokasi) sedang mencegah agar jangan dibakar,” kata Mayor Inf. AR Sipahutar, Kepala Penerangan Korem 033 Wira Pratama.

Penelusuran TB Online, kait temait dengan kejadian ini. Sebelum aksi pembakaran dan pengrusakan Juni 2017 itu, setahun sebelumnya terdapat laporan informasi nomor : R/LI-27/V/2016/Ditreskrimsus tanggal 26 April 2016 kepada Polda Kepri. Laporan ini terkait akun facebook atas nama Syamsul Bakhri yang diduga melanggar UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3). “Melalui akun facebooknya, Syamsul Bakhri mencemarkan nama baik PT KJJ dan menyebarkan informasi tidak akurat, sehingga dapat mengompori sekaligus memprovokasi massa,” ujar sumber TB Online yang meminta namanya tidak disebut. Sumber ini bahkan menyebut hingga kini proses hukum terhadap akun facebook Syamsul Bahri masih ditangani Polda Kepri. “Informasinya hingga 3 kali dipanggil Polda, Syamsul selalu mangkir,” tukasnya.

Panit II, Subdit II Ditreskrimsus Polda Kepri, Julius M. Silaen yang dihubungi TB Online melalui pesan whatsapp hanya menjawab akan menanyakan kepada anggotanya, ketika ditanyakan informasi terkait tidak kooperatifnya Syamsul Bahri meski beberapa kali dipanggil polisi. “Ya, nanti coba saya tanya anggota dulu pak,” katanya, pada Kamis (22/2). Sayang hingga berita ini diturunkan Julius belum merampungkan pertanyaan TB Online, meski foto Syamsul Bahri telah dikirimkan padanya.

Abdul Haris (Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas)

Informasi terkait keberadaan PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Kepulauan Anambas kian menderas dengan dilaporkannya Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris ke Mabes Polri pada 6 April 2017 lalu. Selain Haris, pejabat yang dilaporkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sahtiar, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Augus Unggul. Kemudian Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Cathrina Dwi Retno Erni Winasih dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yunizar. Selain itu Ketua DPRD Anambas Imran.

Pemeriksaan orang nomor satu di Anambas itu merupakan tindak lanjut laporan pihak PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang dikuasakan kepada Mohamad Abdul Rahman dengan laporan polisi nomor : LP/359/IV/2017 Bareskrim. Abdul Haris diduga menyalahgunakan wewenang dan memperhambat keberadaan PT KJJ di Anambas.

Padahal, menurut Rahman, keberadaan KJJ sudah memiliki perizinan lengkap, termasuk izin dari Bupati Anambas terdahulu. Hanya saja, saat Abdul Haris menjadi bupati, melayangkan surat kepada KJJ untuk menghentikan segala aktivitas perusahaan di areal seluas 3.605 hektare.

Seperti diketahui, keberadaan perkebunan itu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Jemaja. (bersambung)

Juni “Jahanam” di Anambas

Kronologis pembakaran dan pengrusakan alat berat PT KJJ pada 29 Juni 2017, versi Abdul Rahman, Manajer Legal dan Humas PT KJJ

Abdul Rachman (Manager-Legal-dan-Humas PT.KJJ)

16 Juni 2017 Sejumlah alat berat dikirim ke lokasi PT KJJ, pada tanggal yang sama diberitahukan kepada Bupati Kepulauan Anambas, Kapolres Anambas mengenai dimulainya operasional.

17 Juni 2017 Pihak KJJ berkoordinasi langsung dengan Syahbandar Anambas di Letung untuk mempersiapkan kedatangan tongkang bermuatan alat berat

18 Juni 2017 Tongkang sampai ke Tanjung Pelapan.

19 Juni 2017 Tongkang dibongkar

20 Juni 2017 Warga Jemaja melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat H Syamsul Bahri, tokoh masyarakat Letung. Pertemuan juga dihadiri anggota Koramil Letung

21 Juni 2017 Terdapat aksi massa menolak. Mengancam membakar alat berat KJJ yang sudah diturunkan. Saat kedatangan massa, pihak PT KJJ menjelaskan mengenai perizinan. Massa tak peduli dan minta alat berat dikeluarkan.

22 Juni 2017 Dilakukan mediasi dengan pihak-pihak yang menolak, tapi karena pertemuannya malam, dan massa banyak, pihak PT KJJ tidak bisa hadir dengan alasan keamanan.

23 Juni 2017 Massa kembali menggelar aksi, membawa hasil rapat. Diultimatum KJJ untuk membawa alat berat dalam waktu 6 hari. “Kami selaku PT KJJ, sudah menjelaskan telah menyampaikan itu kepada pimpinan KJJ di Tanjungpinang,” ujar Rahman. Namun massa tak mau tahu, dan tetap mengancam akan membakar.

29 Juni 2017 Aksi massa membakar 35 alat berat milik PT KJJ.

(dirangkum dari batamnews & berbagai sumber)

Artikel ini telah dibaca 1281 kali

Jangan Lupa Tanggal 9 Desember 2020, Pilih Pasangan AMAN nomor 1 ( Adjo – Iman )
Baca Lainnya