Metropolitan Nasional

Minggu, 4 September 2022 - 14:07 WIB

3 bulan yang lalu

HM. Jusuf Rizal, Ketua Umum Parsindo (Foto : Ist)

HM. Jusuf Rizal, Ketua Umum Parsindo (Foto : Ist)

Kritik Pemerintah Terkait Kebijakan Harga BBM, HM. Jusuf Rizal : Urusan Perut Rakyat Gampang Tersulut

TBOnline, JAKARTA ¤ Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan kenaikan BBM bersubsidi yang dapat membebani dan menyengsarakan rakyat.

“Kebijakan menaikkan harga BBM saat ini bukan waktu yang tepat, keputusan Presiden Jokowi akan menimbulkan beban berat bagi masyarakat setelah pandemi covid-19. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang dengan alternatif terakhir menaikkan harga BBM yang membebani rakyat ini, dengan mencari solusi lain yang lebih kecil dampaknya bagi masyarakat,” tutur Ketua Umum Partai Parsindo HM. Jusuf Rizal, dalam rilis yang diterima TBO, Minggu (4/9/2022). 

Jusuf Rizal yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-Amin (The President Center) pada Pilpres 2019 lalu, itu menyatakan meski pengaruh berbagai perkembangan politik dan ekonomi dunia (globalisasi) yang tentu membawa dampak bagi perekonomian Indonesia, namun hendaknya pemerintah juga perlu hati-hati dan cermat mengambil kebijakan terhadap nasib rakyat. Karena kebijakan menaikkan harga BBM memang lebih mudah dilakukan untuk menambal kekurangan maupun kebocoran anggaran keuangan negara, tapi itu memiliki resiko politik yang sangat besar saat rakyat sedang prihatin.

“Karena jika menyangkut perut, rakyat bisa melakukan apa saja. Jika menyangkut perut yang lapar karena harga yang tidak terjangkau, rakyat akan mudah tersulut. Maka pemerintah perlu kalkulasi resiko ekonomi dan politiknya,” ujar Ketum Paguyuban Loyalis HM. Soeharto itu.

Menurut pria berdarah Madura-Batak yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ini, Partai Parsindo mengusulkan seyogianya masalah ini dapat dibicarakan oleh pemerintah dengan DPR maupun masyarakat guna memperoleh masukan. Tidak bisa hanya berdasarkan perspektif ekonomi dan politik penguasa dan mengabaikan suara rakyat.

“Sebagai sumbang saran kepada pemerintah, Partai Parsindo mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga BBM untuk Pertaline yang naik 31%, Solar 25% dan Pertamax 14% dengan mencari solusi lain karena kesulitan keuangan pemerintah. Adapun usulan alternatif dari Partai Parsindo, antara lain menunda berbagai pembangunan untuk keseimbangan keuangan negara, kemudian menekan tingkat kebocoran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pengetatan anggaran di berbagai sektor,” katanya.

Selain itu, Partai Parsindo juga mengusulkan pemotongan gaji para pejabat, mulai DPR, MPR, DPD, Direksi BUMN hingga level tertentu ASN, kemudian menaikkan pajak barang mewah yang lebih tinggi, karena hanya dinikmati segelintir masyarakat Indonesia.

“Kita juga minta kepada pemerintah melegalkan perjudian namun dengan pengontrolan yang ekstra ketat, sebab ini bisa mendatangkan pemasukan bagi negara. Bila perlu buat wisata judi di tempat-tempat tertentu yang diawasi ketat. Kasus Ferdy Sambo yang terkait dengan judi online, menunjukkan potensi besar, dari pada hanya dikelola kelompok tertentu dan tidak menjadi pendapatan negara, legalisasi saja. Menteri Keuangan bisa hitung daripada ambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” tandas Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media dan Online Indonesia) itu.

Menurutnya, banyak raja-raja judi di luar negeri ingin membangun bisnisnya di Indonesia, namun terhalang kebijakan pelarangan judi. Jika dikelola ini akan menambah pendapatan dan juga pariwisata bagi Indonesia. red

Artikel ini telah dibaca 391 kali

“Kebaikan Berawal dari Sini” Danone-AQUA
Baca Lainnya