KPK Ringkus Sindikat “Mafia” Proyek Meikarta. Sempat Diprotes Kini Bikin Stres

0
586
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif pada saat konferensi pers OTT KPK dalam suap menyuap proyek Meikarta. (Foto Kompas)

TB- Online, JAKARTA

Di lansir dari situs pencari Wikipedia, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2017. Proyek kota terencana tersebut berada di dekat Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Proyek tersebut rencananya menyasar kalangan menengah ke bawah. Pembangunan proyek tersebut sempat menuai protes dari beberapa pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Wakil Gubernur Jawa Barat ketika itu, Deddy Mizwar karena tidak memiliki izin untuk membangunnya.

Namun disokong pemerintah setempat, pengembang tetap melanjutkan proyek tersebut, hingga hari nahas itu terjadi.

Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 9 orang termasuk Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dalam dugaan suap menyuap pengurusan perizinan proyek Meikarta. Status ke 9 nya pun langsung ditingkatkan menjadi tersangka.

Selain Bupati Neneng, terdapat juga nama Direktur Operasional (Dir Ops) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) dalam pusaran suap menyuap ini. Tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ). Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR). “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief saat konpers di kantornya, di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektare yang dibagi dalam tiga tahapan. “Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas,” kata Syarief.

Syarief menambahkan, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas. “Keterkaitan sejumlah dinas dalam proses pe‎rizinan karena proyek tersebut cukup kompleks yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan,” ungkapnya.

‎Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Redaksi (Oz)

Bupati Bekasi Neneng Hasanah saat jalani pemeriksaan di KPK. (Foto tribun)

Kronologi OTT KPK

Berikut ini kronologi pada OTT yang dilakukan di Bekasi dan Surabaya, Minggu (14/10/2019), seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Laode Syarif, Senin (15/10/2018):

Minggu, 14 Oktober

-10.58 WIB

KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari konsultan Lippo Group bernama Taryudi kepada NR. Setelah penyerahan uang, keduanya, yang menggunakan mobil masing-masing, berpisah.

– 11.05 WIB

Di jalan area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang, tim mengamankan Taryudi seusai penyerahan uang. KPK menemukan uang SGD 90 ribu dan Rp 23 juta di mobil Taryudi.

– 11.00 WIB

Paralel, tim KPK lainnya mengamankan konsultan Lippo Group bernama Fitra Djaja Purnama di kediamannya di Surabaya. Tim KPK langsung menerbangkannya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

– 13.00 WIB

KPK mengamankan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi.

– 15.49 WIB

Tim KPK mengamankan pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, di kediamannya di Bekasi.

 

Senin (15/10/2018)

Berturut-turut hingga pukul 03.00 WIB, tim KPK mengamankan enam orang lainnya di kediaman masing-masing di daerah Bekasi. Mereka adalah:

– Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor

– Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati

– Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Asep Buchori

– Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Daryanto

– Staf DPMPTSP, Kasimin

– Kepala Bidang Penertiban dan Bangunan Dinas DPMPTSP Sukmawatty

Redaksi (Dtk)

 

11 Fakta Dugaan Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Neneng disangka menerima suap dari pengembang Lippo Group terkait perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain Neneng, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka. Berikut 11 fakta seputar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK hingga Senin (15/10/2018).

  1. PENYELIDIKAN SATU TAHUN – Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK telah menyelidiki kasus ini sejak satu tahun terakhir. KPK menunggu hingga terindentifikasi bahwa telah terjadi transaksi suap antara pengembang dan pejabat di Pemkab Bekasi.
  2. LIBATKAN BUPATI DAN TIGA KEPALA DINAS – Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas dan satu pejabat sebagai tersangka. Masing-masing yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.
  3. SEGEL RUANG DINAS PUPR – KPK menyegel sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi pasca-operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap penyelenggara negara di Bekasi. Kepala Seksi Pengamanan dan Penjagaan Satpol PP Kabupaten Bekasi Ricardo mengatakan, terdapat tiga ruang yang disegel KPK di lantai satu Kantor Dinas PUPR.
  4. BUPATI MEMBANTAH TERLIBAT – Beberapa jam setelah penangkapan sejumlah pejabat, Neneng Hasanah Yasin sempat mengaku kaget dan tidak tahu terkait penangkapan 10 orang dan penyegelan yang dilakukan KPK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) itu. Bupati mengaku kaget. “Demi Allah saya tidak tahu, saya tahunya (kabar OTT KPK) pas maghrib, lagi di rumah, dari kabar beredar saja di internet. Benar-benar tidak tahu saya,” kata Neneng saat ditemui di Kantor Bupati Bekasi, Senin (15/10/2018).
  5. BUKTI UANG RP 1,5 MILIAR DAN 2 MOBIL – Dalam operasi tangkap tangan, tim KPK mengamankan uang 90.000 dollar Singapura dan uang dalam pecahan Rp 100.000 sejumlah Rp 513 juta. Kemudian, KPK juga menyita dua mobil yang digunakan saat terjadi transaksi suap. Kedua kendaraan yang disita yakni Toyota Avanza dan Kijang Innova.
  6. BOS DAN PEGAWAI LIPPO GROUP JADI TERSANGKA – KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi. Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Masing-masing yakni Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group. Sementara satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group.
  7. BUPATI NENENG DITANGKAP – KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Neneng ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bupati tiba di Gedung KPK pada Senin malam pukul 11.30 WIB. Begitu sampai, Neneng langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
  8. BILLY SINDORO DITANGKAP – Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap KPK setelah diumumkan sebagai tersangka. Penyidik KPK menangkap Billy di rumahnya pada Senin malam. Setelah tiba di Gedung KPK, Billy langsung menjalani pemeriksaan
  9. BILLY SINDORO MANTAN TERPIDANA KORUPSI – Billy Sindoro pernah diganjar hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan oleh majelis hakim tindak pidana korupsi. Majelis hakim menilai Billy terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan kepada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M Iqbal. Saat itu, kasus yang melibatkan Billy juga ditangani KPK.
  10. NENENG KEPALA DAERAH KE-99 YANG DIPROSES KPK SEJAK 2004 – Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin merupakan kepala daerah ke-99 yang dijadikan tersangka oleh KPK sejak 2004. Kasus yang melibatkan Neneng merupakan operasi tangkap tangan ke-23 pada 2018. Sejak Januari hingga Oktober 2018, sebanyak 25 orang kepala daerah telah diproses secara hukum.
  11. SANDI “MERLIN” HINGGA “TINA TOON” – Dalam kasus suap ini, teridentifikasi penggunaan sejumlah kata sandi untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Kabupaten Bekasi. “Untuk menyamarkan nama-nama kepala dinas tadi itu, ada Merlin, Tina Toon, Windu, Penyanyi,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (15/10/2018).

(Kompas)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of