Headline Hukum Nasional

Sunday, 18 February 2018 - 01:30 WIB

2 years yang lalu

Kontroversi Pengesahan UU MD3 “DPR Imun Dan Anti Kritikus”

TB-Online, Jakarta – Bunyi Sederet Pasal Kontroversial di UU MD3 yang Baru Direvisi DPR melalui rapat paripurna mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD). Di dalamnya, terdapat sejumlah pasal kontroversial. Berikut selengkapnya.

Peran Polri untuk Panggil Pihak untuk Hadir di DPR

Pasal 73 UU MD3 mengatur tentang pemanggilan pihak-pihak ke DPR. Dalam ayat 4 huruf b Pasal 73 UU MD3, Polri disebut wajib mengikuti perintah DPR untuk memanggil paksa. Bahkan, di ayat 5, Polisi disebut berhak melakukan penahanan.

Pasal 73:

  1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
  2. Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah diapnggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  5. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;
  6. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan
  7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  8. Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf `b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dianggap mengistemewakan anggota dewan, Kemudian UU MD3 yang Baru Saja Disahkan itu mendapat Respon yang cepat dari (FKHK) dan Resmi menggugat ke MK.

Penggugat UU MD3 ini ialah Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK) yang terdiri dari beberapa advokat dan akademisi hukum. Mereka menggugat pasal tentang pemanggilan paksa yang tertuang di pasal 73, pasal 122 tentang kritik ke anggota DPR dan pasal tentang imunitas anggota dewan pasal 245.

“UU MD3 Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1),” ujar kuasa hukum penggugat, Irmanputra Sidin, kepada TB-Online, Kamis (15/2/2018).

Irman mengatakan, gugatan itu telah didaftarkan Rabu (14/2), dengan nomor registrasi 1756/PAN.MK/II/2018. Mereka berharap gugatan itu dikabulkan oleh MK.

“Oleh karenanya kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi dan dapat segera memutus permohonan sesegera mungkin atau setidak-tidaknya Mahkamah dapat memberikan putusan provisi (menerima permohonan provisi),” ujarnya.

Irman menganggap, pasal yang dilakukan pengujian merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara. Dia menilai pasal-pasal itu memberikan perbedaan dalam perlakuan hukum antara warga biasa dengan anggota dewan.

“Pasal-pasal itu memberikan perbedaan untuk diperlakukan sama di dalam hukum, hak untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat,hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran, yang dengan demikian telah bertentangan dengan UUD 1945,” ungkapnya.

Formappi Diskusi Polemik UU MD3 di Warung Daun, Cikini Foto : (Tsarina Maharani/detikcom)

Tidak hanya FKHK yang bereaksi Formappi yang mengeluarkan Statement “Ada Strategi Licik DPR”, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut DPR sejak dulu memang tidak pernah peduli terhadap kritik. Hal ini disampaikan terkait revisi UU MD3 yang terkesan membuat DPR antikritik dan kebal hukum.

“Dari dulu memang nggak ramah kritik. Bahkan nggak peduli terhadap kritik. Jadi, kalau bicara, DPR tidak mau, tapi mereka tidak tahu mana yang kritik dan yang bukan,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, dalam diskusi Polemik di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Ia menilai revisi terhadap Pasal 122 huruf k dalam UU No 17/2014 itu makin meneguhkan ketidakpedulian DPR terhadap kritik masyarakat. Lucius juga menyebut revisi tersebut memperlihatkan rasa sakit hati anggota Dewan atas kritik yang disampaikan kepadanya.

“DPR memang menganggap kritik sesuatu yang mereka tidak pedulikan dan mau meresmikan sikap mereka yang nggak peduli itu. Ini makin memperlihatkan bahwa mereka benar-benar nggak peduli dan sakit hati terhadap kritik yang berulang-ulang,” sebutnya.

Selain itu, Lucius menyoroti proses pembahasan revisi UU MD3 oleh DPR sebelum disahkan pada Senin (12/2). Menurutnya, DPR terlihat sengaja tak melibatkan publik dalam pembahasan pasal-pasal penting.

“Kami kritik itu soal prosesnya. Partisipasi publik dalam pembahasan UU MD3 ini sama sekali tidak terlihat. Kami melihat ada strategi licik dari DPR dalam pengesahan ini,” tutur Lucius.

Ia pun menuding DPR tak memiliki landasan akademik dalam merevisi pasal dalam UU MD3 itu, khususnya terhadap Pasal 122 huruf k, yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memidanakan pihak yang dianggap merendahkan kehormatan anggota DPR.

“Saya yakin tidak ada naskah akademik yang dibahas di DPR untuk membahas UU MD3. Saya pikir ini lewat wangsit yang menurut mereka baik untuk mereka,” tukasnya.

Anggota Fraksi PPP Arsul Sani, saat dimintai pendapat tentang UU MD3

Kemuadian, Anggota Fraksi-PPP Arsul Sani  Angkat Bicara Pascapengesahan UU MD3, DPR dihujani tuduhan sebagai lembaga antrikritik dan kebal hukum karena memuat sejumlah pasal kontroversial. Anggota F-PPP Arsul Sani menegaskan DPR tetap membutuhkan kritik dari masyarakat.

“Anggota Dewan memang harus dikritik. Dikritik saja kita masih suka ngantuk dan tidur, apalagi kalau nggak ada kritik. Ngorok jangan-jangan kami. Itu gunanya kritik supaya kita terbangun juga,” kata Arsul saat hadir dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Namun anggota Komisi III DPR ini mengingatkan publik harus bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Arsul pun mengimbau agar masyarakat tidak menyampaikan kritik dengan cara yang kasar.

Dan dalam rapat paripurna penutup pada Rabu (14/2), Bamsoet bahkan sengaja mengenakan pakaian serba hitam. Ia mengaku sedih terhadap kondisi DPR setelah meresmikan UU MD3 yang isi pasalnya dianggap kontroversial.

Dalam pidatonya, Bamsoet menepis tudingan dan menyebut DPR justru menjadikan kritik sebagai pemacu kinerja. Dia juga menyatakan kritik dari publik menjadi dasar pengambilan keputusan DPR, “Justru kita harus menjadikan kritik sebagai vitamin yang dapat menyegarkan kehidupan demokrasi,” kata Bamsoet dalam pidatonya.

Ridwan/Iar/Jo.Barat dan sumber : Detik.com

Artikel ini telah dibaca 513 kali

Baca Lainnya