Nasional

Sabtu, 7 Desember 2019 - 13:09 WIB

8 bulan yang lalu

Alexander Fransiscus, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung [foto: tribun]

Alexander Fransiscus, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung [foto: tribun]

Konflik Usaha Tambak Udang di Babel, Efektifkah Perizinan Elektronik [OSS]?

TBOnline [JAKARTA] – Penolakan warga atas pembangunan tambak udang milik CV Budidaya Hamparan Lestari di wilayah Sungai Pasir dan Sungai Perepat, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, cukup menyita perhatian publik.

Sang pengampu usaha, CV Budidaya Hamparan Lestari diketahui sudah memiliki Izin Lokasi untuk usaha tambak udang ini, berdasarkan perizinan berusaha secara elektronik [OSS] yang dikeluarkan pada 22 November 2018, perusahaan tersebut memiliki luas lahan 10 hektar yang terletak di Jalan Sungai Pasir, RT 01 / Lingkungan 006, Kelurahan Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Alat berat milik perusahaan ketika pembangunan tambak udang [foto: andi]

Namun mengapa dilapangan masih terdapat penolakan warga atas pembangunan tambak udang ini, dan apakah perizinan secara elektronik [OSS] yang dikembangkan pemerintah pusat —atas dasar Perda RDTR [Rencana Detail Tata Ruang]— untuk memangkas birokrasi perizinan, dalam pelaksanaannya sudah memenuhi harapan semua pihak.

Alexander Fransiscus, anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung, yang dimintai pendapatnya terkait hal ini mengungkapkan bahwa tujuan pemerintah pusat mengeluarkan izin usaha secara elektronik [OSS] adalah baik, namun bila terdapat keluhan dari masyarakat, maka dapat dikomunikasikan ke pemda terkait.”Kalau menurut saya perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission [OSS] adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Tujuan pemerintah bagus untuk mempermudahkan perizinan bagi pelaku usaha. Menurut saya sekiranya nanti memang banyak keluhan dari masyarakat, berarti mesti adanya komunikasi dengan pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah mentok bisa minta bantuan kami di pusat untuk mempelajari, mengkaji dan menindaklanjutinya,” jelas nya, Jum’at [6/12].

Terkait Rencana Detail Tata Ruang [RDTR] yang diterbitkan pemerintah daerah, Alex melihat harus ada manfaat nya bagi masyarakat. “RDTR ini kan berkaitan tentang tata ruang. Harusnya daerah sudah mensosialisasikan ke masyarakat terutama di Bappeda. Desa misalnya bisa menyampaikan ke gubernur. Kalau soal miss bisa ditelusuri dari kabupaten sampai provinsi, kami pusat akan melihat apakah menguntungkan masyarakat atau pengusaha. Kalau tidak menguntungkan masyarakat, perlu dipertanyakan ke gubernur,” katanya.

Izin secara elektronik [OSS] yang dimiliki CV Budidaya Hamparan Lestari untuk usaha tambak udang di Belinyu, Kabupaten Bangka [foto: andy mulia]

Selain di Belinyu, potensi konflik pembangunan usaha tambak udang antara pengusaha dan warga juga terjadi di wilayah Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Meski penolakan warga tidak sebesar di Belinyu.

Penelusuran TBO, lokasi tambak udang di Rambat masuk dalam lokasi APL [Areal Penggunaan Lain], sementara masih banyak pemukiman warga sekitar yang berdiri diatas lahan hutan lindung [HL] dan hutan produksi [HP]. “Kebetulan kita di Komite 2 masuk di bidang kehutanan, kelak akan mengusulkan ke kementerian pusat tentang pemukiman warga tersebut dan sudah masuk program kita,” tutup Alex. redaksi ***

 

 

Artikel ini telah dibaca 1460 kali

Baca Lainnya