Headline Hukum Nasional

Kamis, 1 Oktober 2020 - 14:19 WIB

3 minggu yang lalu

Lahan usaha tambak udang vaname milik PT BAP di Bakit, Parittiga, Bangka Barat, yang sebagian diduga terkena garis batas sempadanan pantai (Foto : TBO)

Lahan usaha tambak udang vaname milik PT BAP di Bakit, Parittiga, Bangka Barat, yang sebagian diduga terkena garis batas sempadanan pantai (Foto : TBO)

Konflik Lahan Tambak Udang Vaname di Bakit Parittiga, Jalan Saja Dulu Izin Kemudian

TBOnline [BANGKA BARAT] — Konflik lahan dalam usaha tambak udang vaname dengan area seluas ± 5 hektar, milik PT Bumi Anugrah Perkasa (BAP) yang berada di Desa Bakit, Kecamatan Jebus Parittga-Bangka Barat, hingga kini belum juga berujung.

Sebagian lahan milik PT BAP yang diduga keras masuk dalam daerah batas sempadan pantai yang tidak boleh diakses demi kepentingan alam, lingkungan hidup dan ruang publik —Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, kemudian dijelaskan dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, pada 14 Juni 2016— namun hingga kini usaha tambak udang vaname tersebut diduga masih beroperasi.

Pihak PT BAP melalui Shelly, ketika dihubungi meminta agar TBO menghubungi Humas PT BAP.

“Tolong hubungi humas saya ya. Thanks,” singkat Shelly sambil mengirimkan nomor humas PT BAP, ketika dikonfirmasi TBO terkait lahan usaha tambak udang vaname milik PT BAP yang diduga masuk dalam garis batas sempadan pantai, Rabu (23/9/2020).

Humas PT BAP, Ricky P yang diklarifikasi TBO menjelaskan, bahwa terkait tambak PT BAP semua masyarakat setempat dan wartawan di Jebus pasti sudah tahu bahwa perizinan dalam proses dan untuk izin rekomendasi dari Pemkab Bangka Barat sudah perusahaan kantongi.

“Saat ini pihak PT BAP masih menunggu berkas perizinan dari Pemprov Babel, dan perlu diketahui tambak itu dulunya bukan milik Ibu Selly atau bukan orang yang merintis tambak tersebut. Tentu adinda tahu sejarah tambak disitu,” katanya melalui WA pada Rabu (23/9) malam.

Sementara itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bangka Barat menjelaskan lahan tambak udang PT BAP yang direkom hanya seluas 2 hektar.

“Luas area nya 5 hektar, yang direkom hanya 2 hektar, karena yang 3 e kena sepadan pantai. Sekarang posisi nya ada di satu pintu (Dinas PMPPTSPTKT -red),” kata Amar, staf DPUPR Babar.

Anggota DPRD Bangka Barat Somad, kepada TBO menyampaikan bahwa  kegiatan usaha tambak udang tak berizin di Bangka Barat sangat berimplikasi pada penerimaan daerah.

“Jelas dirugikan, karena kontribusi daerah (PAD) tidak ada,” katanya.

Anggota DPRD Babar lain, Adi Sucipto menambahkan bahwa setiap kegiatan usaha harus melapor ke daerah untuk membuat izin, karena terdapat dalam perundang-undangan.

“Kita memiliki perda, dan izin dikeluarkan setelah memenuhi syarat termasuk tata ruang, untuk kegiatan usaha, kawasan atau lain sebagainya. Izin lokasi itu jelas, dan bila ada yang melanggar daerah berhak menyetop kegiatan itu. Atau apabila kegiatan usaha ada keterkaitan dengan hukum dan perundang-undangan, maka menjadi wewenang penegak hukum,” kata politisi Komisi 3 DPRD Babar ini, Kamis (1/9/2020).

Selain mengakibatkan hilang nya PAD dalam kegiatan tambak udang tak berizin ini, Adi Sucipto juga menyoal urusan ketenagakerjaan.

“Jelas, tenaga kerja lokal tidak terserap dalam kegiatan tak berizin ini, karena tidak bisa di data,” pungkas nya.

Adi Sucipto bahkan menohok kurang tegasnya Bupati Bangka Barat dan perangkatnya, yang mengakibatkan marak nya kegiatan usaha tambak udang tanpa perizinan di Bangka Barat.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman yang dikonfirmasi terkait lahan  usaha tambak udang vaname milik PT BAP yang ditengarai masuk dalam garis sempadan pantai, menyarankan agar TBO menghubungi TPRD (Tim Penataan Ruang Daerah).

“Silahkan ke Tim TPRD Pak Sekda,” saran nya, Jum’at (25/9/2020). Red

(ikuti penelusuran TBO selanjutnya terkait konflik lahan tambak udang vaname PT BAP selanjutnya)

 

 

Artikel ini telah dibaca 388 kali

Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A
Baca Lainnya