Nasional

Tuesday, 5 November 2019 - 07:17 WIB

2 weeks yang lalu

Wakil Bupati Bangka Syahbudin saat menerima warga Mendo Barat terkait aktivitas lahan PT SAML yang warga anggap tumpang tindih dengan lahan mereka [foto: antara]

Wakil Bupati Bangka Syahbudin saat menerima warga Mendo Barat terkait aktivitas lahan PT SAML yang warga anggap tumpang tindih dengan lahan mereka [foto: antara]

Konflik Lahan Perusahaan Sawit Versus Warga, Bupati Bangka Diminta Cabut Izin PT SAML

TBOnline [BANGKA] – Ratusan warga Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka – Bangka Belitung, mendatangi Kantor Bupati Bangka pada Senin siang [4/11/2019]. Aksi para warga ini  meminta agar bupati segera mencabut izin usaha perkebunan PT Sinar Agro Makmur Lestari [SAML] yang saat ini seluas 700 hektar, yang justru masuk dalam lahan dan perkebunan warga, namun ekspansi PT SAML ini dilakukan tanpa proses ganti rugi kepada warga.

Selain masuk dalam lahan dan perkebunan warga, aksi tolak PT SAML yang dilakukan warga Mendo Barat ini juga karena tidak ada sosialisasi pihak perusahaan sebelumnya kepada warga sekitar perkebunan. “Tercacat lebih dari 200 hektar lahan yang direncanakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh PT. SAML, namun sampai izin diterbitkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2018, tidak dilakukan sosialisasi ke seluruh warga masyarakat hanya melalui sejumlah warga yang ada di masjid,” ujar seorang warga.

Dikutip dari Antara, Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengatakan dirinya akan segera mengundang pihak terkait untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat. “Persoalan ini harus diselesaikan dengan bijak dan hati yang dingin.Saya akan segera mengundang pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan sehingga tidak berlarut-larut,” katanya.

Wabup mengatakan dirinya tidak akan langsung menandatangani tuntutan masyarakat tersebut untuk mencabut izin perusahaan itu yang secara sah sudah melakukan pendaftaran.

PT SAML Klaim Sesuai Izin dan Sudah Sosialisasi

Warga Mendo Barat, Kabupaten Bangka saat menyampaikan aspirasi dihalaman Kantor Bupati Bangka. Salah satu tuntutan arga ialah agar bupati mencabut izin perkebunan sawit milik PT SAML diwilayah mereka [foto: andi]

Sebelumnya Direktur PT SAML, Datuk H Ramli Sutanegara menjelaskan bahwa PT SAML memiliki izin lokasi di Desa Mendo, Kecamatan Mendobarat, Kabupaten Bangka seluas 700 Ha berdasarkan surat izin yang dikeluarkan Bupati Bangka Nomor: 188.45/1285/DinperKPP/2018. Mengenai adanya persoalan lahan yang diperjualbelikan itu sudah disampaikan perangkat desa ke Polres Bangka, dan menurutnya PT SAML membuka perkebunan perlu mendapat dukungan dari masyarakat dalam perjanjian sistem plasma.”PT SAML mau membuka kebun sawit melalui cara yang sah. Kita tidak mau membuka lahan perkebunan sawit dengan cara yang tidak sah,” katanya.

Senada, Okto Heriyanto yang mewakili Direktur PT SAML juga menjelaskan bahwa PT SAML melakukan sosialisasi pada tanggal 3 September 2019 yang dihadiri Dinas Pertanian Bangka, BLH Bangka, Bagian Hukum Pemkab Bangka, Dinas PUPR, Camat Mendobarat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta perangkat Pemdes Mendo dan masyarakat.

Namun memang, lanjut Okto pihaknya belum menggarap lahan perkebunan kelapa sawit, hanya baru merintis batas-batas sesuai dengan izin yang telah diberikan kepada PT SAML, namun menurutnya lahan PT SAML tidak ada tumpang tindih. “PT SAML mengacu pada UU Pertanian membangun kebun 20 persen pola plasma untuk masyarakat,” ujar Okto.

Kepala Dusun II Desa Mendo Harmoko membenarkan bahwa sudah dilakukan sosialisasi PT SAML kepada masyarakat Desa Mendo tanggal 3 September 2019. “Pada waktu itu warga yang hadir menyetujui kehadiran PT SAML,” katanya. Andi Mulia /[bapos]

 

 

Artikel ini telah dibaca 115 kali

Baca Lainnya