Headline Nasional

Senin, 28 September 2020 - 23:56 WIB

4 minggu yang lalu

Kompensasi KIP Pantai Remodong Dituding Tak Adil, Panitia Mengaku Tak Ambil Upah

TBOnline [BANGKA BELITUNG] — Buntut kehadiran Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di Perairan Remodong, kini menyasar pembagian kompensasi oleh Panitia KIP yang diduga tidak fair bagi masyarakat lain yang ikut terdampak aktivitas kapal pengepul timah dari laut ini.

Sebagian warga nelayan di perairan Belinyu dan pesisir pantai penyusuk, yang berbatas dengan Pantai Remodong, merasa punya hak juga mendapatkan bagian dari kompensasi kehadiran KIP Sentosa 99 yang beroperasi sejak 5 Agustus 2020 ini.

Ilustrasi : Nelayan yang pulang hingga petang hari (foto : ist)

“Masak kita ikut kena imbas pencemaran tidak mendapat kompensasi,” ungkap salah seorang warga nelayan penyusuk.

baca juga : Berebut ‘Fulus’ di Laut Kusam [Dokumentasi Kegiatan Ilegal PIP di Wilayah Tangkap Nelayan]

Kekecewaan juga diungkap warga nelayan di Tanjung Gudang, Belinyu.

“Jangan pilih kasih, nanti mereka lebih susah jika melaut keluar dari wilayah pesisir Remodong, pihak nelayan lain juga akan mencekal apabila nelayan menangkap ikan keluar dari Remodong. Kami pesan kepada panitia Remodong jangan main-main dengan kami,” katanya.

Nelayan Belinyu yang tidak ingin namanya disebut ini, juga membandingkan kepengurusan panitia KIP.

baca juga : KIP di Laut Terentang dan Pantai Lepar Tetap Operasi, Nelayan ‘Amsiong’ dan Gigit Jari

“Sangat jauh berbeda dengan panitia dari Forum Pantura yang menangani kompensasi KIP. Semua nelayan mulai dari nelayan Penyusuk, Remodong dan nelayan Belinyu menerima kompensasi tanpa memandang batas wilayah pesisir operasi KIP. Panitia Remodong harusnya belajar dengan Panitia Forum Pantura,” tukasnya.

Panitia Mengaku Tak Mau Terima Kompensasi

Jailani, Lurah Remodong Indah yang ditanyai terkait tidak merata nya kompensasi dari aktivitas KIP Santosa 99 ini, enggan berkomentar banyak, ia hanya menyarankan agar TBO langsung menghubungi panitia.

“Silahkan biar lebih lengkap dan jelas agar menghubungi panitia,” kata nya.

Sementara itu, Ketua Panitia KIP wilayah Remodong, M Andi yang ditemui di kediamannya, mengaku kompensasi yang diterima dari KIP Santosa 99 hanya khusus diberikan kepada warga Dusun Remodong.

“Kompensasi dari KIP Santosa 99 sebesar Rp3 ribu setiap kilogram. Dan dibagikan Rp2 ribu untuk warga, termasuk di dalamnya nelayan Remodong dengan jumlah 90 KK. Kemudian Rp200 untuk dana tastis dan Rp800 untuk bangunan Masjid Remodong,” katanya pada (17/9) lalu.

M. Andi dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa pihak panitia tidak mau menerima upah dari dana kompensasi KIP ini.

Direktur LKPI Bangka Belitung yang juga pengacara nelayan, Bujang Musa SH,.MH (Foto : TBO)

Direktur LKPI Bangka Belitung yang juga pengacara nelayan, Bujang Musa SH,.MH menyatakan kompensasi untuk wilayah operasi tambang wajib diterima nelayan yang terdampak penambangan.

“Panitia harus pro aktif dan terbuka terhadap penerimaan kompensasi. Terkait pernyataan panitia tidak mau menerima upah dari mengurus kompensasi, itu tergantung dari orang dalam panitia sendiri. Namun sangat miris apabila mereka tidak mau menerimanya, dan itu nanti kita cek langsung ke pihak PT Timah (Tbk) dan pihak pengusaha KIP dalam waktu dekat ini. Kita juga akan mempertanyakan jumlah kompensasi yang diterima nelayan terdampak,” pungkas Bujang Musa. (Andi)

Artikel ini telah dibaca 1276 kali

Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A
Baca Lainnya