Headline Nasional

Monday, 9 December 2019 - 10:05 WIB

1 month yang lalu

ILUSTRASI - Sengketa lahan antara warga dengan perkebunan kelapa sawit [PKS] di Indonesia [foto: kbr.id/tribun]

ILUSTRASI - Sengketa lahan antara warga dengan perkebunan kelapa sawit [PKS] di Indonesia [foto: kbr.id/tribun]

BUKAN GANTI UNTUNG MALAH JADI RUGI – Penguasaan Lahan Warga Oleh Kebun Sawit PT SSS Masuk Babak Baru

TBOnline [BENGKALIS] – Polemik penguasaan lahan warga ex transmigrasi oleh PT Sinar Sawit Sejahtera [SSS]  di Dusun Air Masuk, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau- bakal memasuki babak baru.

Hal ini setelah aktivitis lingkungan dari Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia [LPLHI] yang mengadvokasi warga menilai terdapat dugaan manipulasi dalam perkara lahan dengan pola kemitraan ini. “Makanya kami mendorong masyarakat untuk segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], karena ditengarai terdapat kesalahan administrasi dan lain-lain dalam penguasaan lahan warga Dusun Air Masuk oleh PT SSS,” ungkap Noben Darma. SP, Sekjen LPLHI melalui rilis yang diterima TBO, Sabtu [7/12].

Surat LPLHI [Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia] ke Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] agar menindaklanjuti dugaan kerugian negara dalam sengketa lahan di Dusun Air Masuk, Bandar Jaya, Bengkalis [foto: istimewa]

Menurut Noben Darma, diduga kasus alih fungsi kawasan Areal Penggunaan Lain [APL] yang peruntukan awalnya untuk pemukiman masyarakat tersebut belum memiliki izin pelepasan dari Kementerian Kehutanan. “Izin lokasi untuk PT SSS pada tahun 2007 diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan ditandatangani Wakil Bupati Bengkalis sehingga berubah fungsi jadi perkebunan kelapa sawit [PKS]. Makanya kita dorong agar KPK melakukan penyelidikan terkait alih fungsi ini. Semua bukti-bukti akan kita sampaikan,” katanya.

Mujiman dan Mukadi, warga eks transmigrasi di Dusun Air Masuk, menerangkan bahwasanya warga memiliki surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil pada tahun 2008. “Saat itu Kades nya adalah Joko Suseno, dan kami masyarakat Dusun Air Masuk menduga bahwa Kades Joko Suseno ada terlibat dalam kasus lahan ex-transmigrasi ini. Sebab ada keterangan dari beberapa nara sumber bahwa kades telah menjual lahan yang menjadi hak masyarakat tersebut kepada pihak perusahaan,” ungkap keduanya.

Ditambahkan kedua nya, bahwa masyarakat Dusun Air Masuk, Kecamatan Siak Kecil hanya ingin memperjuangkan hak, karena warga juga dulunya membeli lahan tersebut lewat Kades Joko Suseno dan Sahi yang kini menjabat sebagai Bendahara Koperasi Tani Hutan Wana Jaya. “Makanya kami juga akan membuat laporan ke Polda Riau terkait pembelian lahan yang uang nya telah kami serahkan kepada mantan Kades Joko Suseno dan pak Sahi, namun sampai saat ini tidak ada ujung penyelesaiannya”.

Gugatan Warga di PN Bengkalis

Sebelumnya pada Kamis [26/9] lalu, masyarakat Dusun Air Masuk, melalui kuasa hukum dari Kantor Lukmanul Hakim & Rekan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum [PMH] kepada PT Sinar Sawit Sejahtera [SSS] di Pengadilan Negeri [PN] Bengkalis.

Di lokasi, kuasa hukum Lukmanul Hakim menyatakan bahwa yang digugat warga ialah PT. Sinar Sawit Sejahtera [Tergugat I], Koperasi Tani Hutan Wana Jaya [Tergugat 2] dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis [Tergugat 3]. “Karena ternyata antara Tergugat I dan Tergugat II ada memiliki hubungan kerjasama dalam bidang pengembangan perkebunan kelapa sawit [PKS] dengan sistem pola kemitraan. Dimana lahan yang dikuasai Tergugat II menjadi bagian dari lahan yang akan dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit sehingga Tergugat I merasa lahan milik para penggugat juga merupakan bagian dari milik Tergugat II. Sedangkan hubungan kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir,” jelas Lukman.

Akibat perbuatan para tergugat tersebut menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi para penggugat, yaitu para penggugat tidak dapat menguasai lahan tersebut sehingga para penggugat tidak dapat memperoleh manfaat dari lahan tersebut. “Dan atas kerugian material dan imaterial yang dialami para penggugat tersebut, patut dan beralasan Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian material yang dimaksud secara tunai dan sekaligus sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang,” sambungnya.

Selain itu, warga melalui kuasa hukum nya juga meminta kepada pemerintah daerah dan provinsi agar mencabut izin prinsip yang telah diberikan kepada Tergugat I karena sudah jelas bahwa Tergugat III mengetahui bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah lahan cadangan transmigrasi yang merupakan lahan para penggugat dan bahwa perbuatan Tergugat III tergolong merupakan perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Mujiman dan Mukadi, dua orang perwakilan warga masyarakat Air Masuk yang  ikut dalam mendaftarkan gugatan ke PN Bengkalis tersebut mengungkapkan harapannya agar hak-hak warga dapat segera terealisasi. “Kami hanya menuntut hak, bukan hal yang macam-macam,” tutur Mujiman.

Saat pendaftaran gugatan warga Air Masuk di Pengadilan Negeri [PN] Bengkalis ini, terdapat 12 awak media nasional dan local, juga 5 LSM yang turut serta mendampingi warga. red *** 

 

 

Artikel ini telah dibaca 121 kali

Baca Lainnya