Headline

Selasa, 3 Oktober 2017 - 13:53 WIB

3 tahun yang lalu

Kisah “Tipu-Tipu” Rearing Sapi Bunting (Bagian Kesatu)

Modus Gampang Sikat Bantuan

Kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan ratusan ekor sapi senilai miliaran rupiah, dalam program kerjasama rearing atau pembesaran pedet sapi perah betina antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi c.q Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi dengan Kelompok Tani Goalpara, Kelompok Tani KPS Gunung Gede dan Kelompok Tani Gembira pada tahun 2006, 2007 dan 2008 kini nyaris senyap dari peredaran. Sementara oknum Kadis yang ikut bertanggungjawab terkait gagalnya program kerjasama ini diduga melenggang dengan jabatan baru sebagai salah satu staf ahli bupati. Dari ketiga Koptan pun hanya Goalpara yang sempat merasakan “nyali” penegak hukum, sedangkan KPS Gunung Gede dan Koptan Gembira diduga lepas dari radar periksa. Lebih dari itu, upaya pihak-pihak tertentu agar kasus pidana penggelapan sapi ini menjadi ranah perdata pun semakin kentara. Dus, ratusan sapi inipun lenyap entah kemana rimbanya.

Hal ini diungkapkan Ilham Akbar, Sekjen DPP LSM MAK (Masyarakat Anti Korupsi) beberapa waktu lalu. Menurut Ilham, kasus dugaan penggelapan sapi ini sebetulnya sudah janggal sedari awal, karena dinilai kurang transparan. “Seperti penunjukan kelompok sapi, karena diduga Kelompok Tani KPS Gunung Gede dengan Koptan Gembira hanya berbeda nama saja, namun penanggungjawab beserta alamatnya sama. Jadi sebetulnya penerima bantuan hanya dua Koptan,” ujarnya. Hal ini, lanjut Ilham mengindikasikan terdapat kongkalingkong antara penguasa dengan pengusaha dengan memilihkan kelompok tani penerima bantuan terlebih dahulu sebelum kue proyek terealisi. Selain itu, sumber pengadaan sapi ini pun masih simpang siur, selain hibah dari Kementan dan alokasi DAK Non DR (Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi), terdapat juga informasi bahwa sebagian dana merupakan sharing dengan Pemda setempat dan swasta. Pemkab Sukabumi sendiri menggelontorkan lebih kurang Rp 750 juta yang diambil dari APBD. “Hal ini terungkap dalam wawancara mantan Bupati Sukmawijaya di Majalah Trubus edisi tahun 2006,” katanya. Selain itu pedet sapi yang diserahkan kepada kelompok tani pun disangsikan asal usulnya.

Lebih fantastis, penanganan hukum dalam kasus ini pun dinilai Ilham tidak maksimal dan terkesan lamban, meski kasus ini bukanlah tergolong perkara yang sulit. Karena setelah riuhnya pemberitaan media dan desakan dari LSM untuk segera menyelesaikan tindak pidana korupsi dalam kasus bantuan sapi ini, barulah aparat hukum menggeliat. “Ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka Nomor : 75/0.2.32/Fd.1/01/2016 pada tanggal 12 Januari 2016 oleh Kejari Cibadak terhadap Fina Rosdiana (FR) dari pihak Koptan Goalpara, namun belum sempat dieksekusi Fina Rosdiana diduga keburu kabur dan masuk DPO Kejari Cibadak. Jelang beberapa bulan kemudian setelah situasi agak mereda, Fina Rosdiana kembali dan mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangkanya dengan nomor gugatan: 2/Pid.Pra/2016/PN Cbd pada tanggal 3 Agustus 2016. Syahdan, gugatan Fina ini dikabulkan pengadilan, maka pupuslah status tersangka Fina,” beber Ilham.

Diketahui, sebelumnya Fina sempat menggugat perdata Pemkab Sukabumi di PN Cibadak terkait perjanjian kerjasama antara Pemkab Sukabumi dengan Koptan Goalpara pada tahun 2006 dan 2007 yang menguatkan alibinya bahwa kerugian disebabkan karena faktor ketidaksengajaan sehingga menjadi tanggungjawab bersama antara pihaknya dengan Pemkab Sukabumi. Gugatan bernomor 25/Pdt.G/2015/PN Cbd, ini dimenangkan Fina Rosdiana. Pemkab Sukabumi pun melakukan banding. Kemudian pada 21 November 2016 putusan banding bernomor: 489/PDT/2016/PT.BDG keluar dan menguatkan putusan PN Cibadak nomor: 25/Pdt.G/2015/PN Cbd. Sampai disini informasi terakhir Pemkab Sukabumi kembali mengajukan kasasi.

Menurut Ilham, proses hukum terhadap penanganan kasus dugaan penggelapan sapi program kerjasama rearing ini hanya memalingkan perhatian publik belaka. “Seolah-olah tampak aparat hukum sedang bekerja, namun sebetulnya perkara tipikor berupa hilangnya ratusan sapi dengan nilai miliaran rupiah ini dibiarkan perlahan menguap. Ini terbukti dengan tanggalnya status tersangka FR, sedangkan putusan perdata hanya menghasilkan kerugian yang ditanggung masing-masing pihak. Ini seperti sebuah kejahatan terorganisir. Penegak hukum masih saja memakai logika bahwa sapi tersebut nantinya akan dikembalikan, padahal kenyataannya hingga kini dari 451 ekor sapi yang dikerjasamakan, hanya dikembalikan 23 ekor sapi. Padahal jatuh tempo pengembalian sudah lewat. Yang jelas Ini perkara korupsi bukan hutang piutang,” tegasnya.

Untuk itu, LSM MAK dalam waktu dekat akan segera melaporkan dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan sapi dalam program kerjasama rearing ini kepada pihak Kejaksaan Agung. “Kita minta agar Kejagung segera mengambilalih penanganan kasus ini,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi melalui surat bernomor: 524/469.A/DISNAK tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani Kadis Iwan Karmawan, sebagai jawaban surat klarifikasi Target Buser sebelumnya. Pada angka 8 menerangkan bahwasanya jumlah ternak yang baru dikembalikan kepada pihak Pemda Kabupaten Sukabumi baru sejumlah 23 ekor (14 ekor dari Koptan Goalpara, 5 ekor dari KPS Gunung Gede dan 4 ekor dari Koptan Gembira), ternak yang diserahkan tersebut masih dipelihara Dinas Peternakan dan tercatat sebagai aset tetap. Kemudian pada angka 9, disebutkan bahwa perkara program kerjasama rearing tersebut menjadi ranah perdata yang akan ditindaklanjuti penyelesaian perjanjiannya melalui mediasi kembali. Adapun pada angka 10, Disnak menyatakan ketiga permasalahan kerjasama tersebut saat ini sudah dan masih menjadi materi penyelidikan ditingkat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Kemudian pada angka 11, Distan menyarankan Target Buser agar menghubungi Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan informasi lebih jelas.

Ade Suryaman, Kepala Bagian Hukum Setda ketika dihubungi lewat telepon menyatakan bahwasanya putusan ditingkat pertama (gugatan nomor: 25/Pdt.G/2015/PN Cbd-red ) tidak jelas sehingga Pemkab melakukan banding. “Ditingkat banding putusannya menguatkan pihak penggugat, makanya nanti dikoordinasikan kembali, karena kasusnya kan perdata,” katanya. Menurut Ade pihaknya akan berkoordinasi dengan BPK untuk penghitungan kembali jumlah seluruh sapi. Dalam pembicaraan ditelepon ini, Ade berkali-kali menegaskan dan coba meyakinkan bahwa kasus kerjasama program rearing sapi ini masuk dalam ranah perdata.

  • Ilham AR, Zulkarnain, Jo Hutabarat

Kerjasama Program Rearing dengan Kelompok Tani Goalpara (Tahap 1)

Perjanjian Nomor: 524.1/400 A-Prod/Disnak/2006 Tanggal 20 Juli 2006. Diserahkan 120 ekor pedet sapi senilai Rp 538.824.000. Kerjasama ini berakhir pada 31 Desember 2013.

Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, terungkap hingga 31 Desember 2016 baru dikembalikan sebanyak 14 ekor sapi. Sehingga  tersisa 106 ekor sapi lagi senilai Rp 475.961.200.

(Penanggungjawab kerjasama ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi)

 

Kerjasama Program Rearing dengan Kelompok Tani Goalpara (Tahap 2)

Perjanjian Nomor: 524.1/449 A-Prod/Disnak/2007 Tanggal 1 Agustus 2007. Diserahkan 231 ekor pedet sapi senilai Rp 1.140.678.000. Kerjasama ini berakhir pada 31 Desember 2014.

Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, terungkap hingga 31 Desember 2016 belum ada pengembalian. Sehingga jumlah sapi masih utuh 231 ekor senilai Rp 1.140.678.000.

(Penanggungjawab kerjasama ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi)

Kerjasama Program Rearing dengan Kelompok Tani KPS Gunung Gede

Perjanjian Nomor: 524.1/424-Prod/Disnak/2008 Tanggal 20 November 2008. Diserahkan 50 ekor pedet sapi senilai Rp 344.500.000. Kerjasama ini berakhir pada 31 Desember 2015.

Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, terungkap hingga 31 Desember 2016 baru dikembalikan sebanyak 5 ekor sapi. Sehingga tersisa 45 ekor sapi lagi senilai Rp 310.050.000.

(Penanggungjawab kerjasama ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi)

Kerjasama Program Rearing dengan Kelompok Tani Gembira

Perjanjian Nomor: 524.1/424-Prod/Disnak/2008 Tanggal 20 November 2008 kemudian diperpanjang masa kerja sama dengan perjanjian Nomor 524.1/846-Prod/Disnak/2011 Tanggal 30 Desember 2011. Diserahkan 50 ekor pedet sapi senilai Rp 744.500.000. Kerjasama ini berakhir pada 31 Desember 2014.

Berdasarkan audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, terungkap hingga 31 Desember 2015 baru dikembalikan sebanyak 4 ekor sapi. Sehingga tersisa 46 ekor sapi lagi senilai Rp 684.940.000.

(Penanggungjawab kerjasama ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi)

 

 

Artikel ini telah dibaca 859 kali

Baca Lainnya