Ketua Tim Nawacita Soroti Kisruh PPDB di Sumsel : Pendidikan Hak Asasi dan Negara Wajib Melindungi

Ruri Jumar Saef (kanan) Ketua Team Nawacita Presiden Jokowi, soroti masalah PPDB 2024 di Sumatera Selatan (Ist)

TBOnline, SUMSEL ¦ Ruri Jumar Saef, Ketua Team Nawacita Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, mencermati persoalan pendidikan di Sumatera Selatan yang belakangan ini ramai dikritisi, khususnya terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024 yang dinilai tidak mencerminkan kearifan lokal dan tidak berpihak pada kebebasan anak dalam memilih pendidikan.

Ruri yang aktif membela kepentingan masyarakat bawah menilai persoalan PPDB di Sumatera Selatan ini menjadi masalah krusial karena gelombang aksi masyarakat yang tidak surut.

Bacaan Lainnya

“PPDB 2024 yang disetarakan oleh Dinas Provinsi Sumatera Selatan ini terkesan banyak menyalahi aturan, banyak orang susah gara-gara hal semacam ini. Kami mendesak agar persoalan ini menjadi atensi khusus Pemprov dan Dinas Pendidikan Sumsel, karena pendidikan adalah hak asasi sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan,” tegas Ruri, Senin (10/6/24) malam.Terkini, terdapat sebuah flyer berisi seruan aksi yang ramai di media sosial warga Sumatera Selatan, dalam poster ini para aktivis, LSM, NGO, mahasiswa serta penggiat pendidikan, yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Selatan, berencana akan melakukan aksi di Halaman Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pada Selasa (11/6/2024) besok.   

Dalam tuntutannya, koalisi masyarakat ini menyampaikan : Pertama, Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera membatalkan dan mengulang kembali PPDB 2024 karena dinilai tidak fair dan diduga terindikasi sarat kepentingan, serta membuka data penerimaan PPDB 2024 secara transparan. Kedua, Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera mencabut Surat Keputusan Pj. Gubernur Sumatera Selatan No. 234/KPTS/DISDIK/2024 dan mengembalikan Pergub No. 13 tahun 2021 karena sesuai dengan kearifan lokal di Sumatera Selatan; Ketiga, Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera merekomendasikan mengganti Pj. Gubernur Sumatera Selatan serta mengganti Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Plh. Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Kabid SMA, Kabid SMK, Kasi SMA dan Kasi SMK; Keempat, Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menindaklanjuti 3 poin tuntutan-tuntutan di atas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *