Ketua Team Nawacita Presiden RI Apresiasi Kejagung RI, Sikat dan Miskinkan Mafia Tambang di Bangka Belitung

Ilustrasi kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. [inzet] Ketua Team Nawacita Presiden RI Ruri Jumar Saef (baju putih) bersama Wakil Pemimpin Perusahaan Tbo Alhideman.

TBOnline, BANGKA BELITUNG ¦ Team keluarga Presiden Jokowi, Ruri Jumar Saef yang sejak 2014 di kenal kalangan media nasional sebagai Ketua Team Nawacita Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah mengungkap dan menangkap mafia tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini disampaikan Ruri dihadapan Team Kajian Astacita Indonesia bersama relawan pemenangan Prabowo-Gibran, dan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Periode 2024–2029. 

“Kegiatan dan aktifitas mafia tambang ini sungguh sangat sulit diungkap mata rantainya, karena melibatkan banyak pihak dari tingkat desa, kabupaten, provinsi bahkan di tingkat pusat, semua pasti ada bekingnya. Mereka (mafia, red) bergerak bagaikan ular yang sangat berbisa, sehingga untuk memberantas mafia ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat negara yang memiliki integritas, konsisten dan berani dalam penegakan hukum seperti Jaksa Agung Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. dan jajarannya,” ungkap Ruri Jumar Saef, dalam siaran pers yang diterima Tbo, Selasa (21/5/2024).

Bacaan Lainnya

Ia menambahkan, bahwa langkah cepat dan berani dalam pengungkapan kasus mafia tambang yang dilakukan pihak Kejagung, hendaklah juga bersinergi dalam proses penuntutan dan putusan hukum nantinya. “Karena kerugian yang ditimbulkan harus benar-benar kembali kepada negara, perampasan aset untuk memiskinkan pelaku kejahatan dan reklamasi akibat penambangan pun harus juga disegerakan dalam sebuah putusan hukum pengadilan,” kata pegiat anti korupsi kelahiran Bangka Belitung ini.

Ruri pun sangat mengapresiasi langkah luar biasa dan tindakan konkrit yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam mengungkap jaringan mafia tambang timah Bangka Belitung yang telah puluhan tahun beroperasi tanpa tersentuh hukum, terlebih dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal ini sangat merugikan ekonomi negara dan lingkungan ekosistem masyarakat.

“Dampak dari kejahatan penambangan tersebut menimbulkan kerugian dan kerusakan luar biasa besar yang terbagi ke dalam tiga klaster. Pertama, terkait dengan kerugian lingkungan atau ekologis sebesar Rp183,70 triliun. Kedua, dalam kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,47 triliun. Ketiga, terkait dengan kerugian dalam kewajiban pemulihan lingkungan senilai Rp12,15 triliun. Sehingga total kerugian negara dari kerusakan lingkungan hidup total Rp271.069.688.018.700 (Rp271,06 triliun),” jelasnya.

 “Dari paparan yang disampaikan Prof. Bambang Hero Saharjo, menampakkan bahwa sebagian besar lahan yang ditambang oleh para pelaku kejahatan masuk dalam kawasan hutan lindung dan area bekas tambang yang seharusnya dipulihkan dengan melakukan reklamasi, tetapi tidak dilakukan malah di tinggalkan begitu saja. Karena tidak ada reklamasi di areal yang telah di tambang menimbulkan bekas lubang-lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat bagi lingkungan masyarakat, kalau kita melihat dari atas pesawat terbang maka sangat tampak mengerikan keadaan daratan pulau Bangka Belitung, hamparan lobang besar dan dalam di segala penjuru kerusakannya sungguh luar biasa, perbuatan penambangan ilegal yang mafia tambang ini lakukan dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku penambang tidaklah menjadikan negara dan masyarakat mendapatkan penghasilan yang signifikan malah sangat merugikan, karena seluruh hasil tambang rakyat yang mestinya bijih timah di jual ke PT Timah sebagai BUMN pemilik IUP malah di kelabui dengan cara membuat sejumlah perusahaan boneka yang langsung membeli hasil tambang rakyat tersebut dan lebih hebatnya lagi kegiatan ini sudah berlangsung puluhan tahun,” bebernya.

Ruri menegaskan, rakyat harus mendukung penuh dan bersyukur masih ada aparat penegak hukum negara kita yang masih memiliki integritas dan rasa nasionalisme untuk menegakan hukum, walau banyak tekanan dan rintangan dari berbagai pihak akibat kasus korupsi pertambangan timah.

“Kita menaruh harapan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan yang sangat merugikan bangsa dan negara ini. Mari bersama kita kawal dan dukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah berani dan konsisten dalam melakukan penegakan hukum memberantas mafia tanah, mafia pangan dan mafia pertambangan. Jayalah Bangsaku, Jayalah Negeriku,” tegas Ruri.

Sekedar informasi, menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Bambang Hero Saharjo total kerugian akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pada perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp271,06 triliun, berdasarkan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *