Headline Laporan Utama Nasional

Sunday, 3 November 2019 - 19:52 WIB

2 weeks yang lalu

RS Haji Jakarta, yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur digugat pengelolaannya oleh IPHI [foto: istimewa]

RS Haji Jakarta, yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur digugat pengelolaannya oleh IPHI [foto: istimewa]

Kendali Tak Sesuai SKB Menteri – PP IPHI Gugat Pengelolaan RS Haji

TBOnline [JAKARTA] – Sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia [PP IPHI] terkait pengelolaan RS Haji Jakarta yang berkedudukan di Pondok Gede – Jakarta Timur, dengan nomor perkara: 479/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim dilangsungkan di Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Timur, Rabu 30 Oktober 2019.

Hadir dalam sidang perdana ini penggugat yang diwakili kuasa hukum H. Dudung Badrun SH., MH., H. Rahman., SH., MH., Bagus Zuhri., SH., MH., Supriyadi Syarief., SH dan Dyah Arum Puspita Sari, SH.,  Sementara dari pihak tergugat hanya dihadiri turut tergugat II. “Sidang bakal digelar kembali pada Selasa, 5 November 2019 untuk perbaikan serta melengkapi beberapa pihak tergugat,” ujar Dudung Badrun.

Dudung Badrun,. SH,. MH salah satu kuasa hukum PP IPHI dalam gugatan terkait pengelolaan RS Haji Jakarta [foto: dokumentasi MK]

Dalam dokumen gugatan IPHI yang diterima TBO disebutkan masing-masing tergugat, antara lain: PT Rumah Sakit Haji Jakarta q.q likuidator [Tergugat I], Direksi Rumah Sakit Haji Jakarta q.q Dr. dr. Syarief Hasan Lutfie. Sp KFR [Tergugat II], Direksi PT Rumah Sakit Haji Jakarta q.q DR. Supriyanto Riyadi, MPA, Phd, Dr. Bambang Widyatno, Dr. Prima Evita [Tergugat III], Negara Republik Indonesia q.q Pemerintah Republik Indonesia q.q Kementerian Agama RI [Tergugat IV], Negara Republik Indonesia q.q Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta [Tergugat V], Negara Republik Indonesia q.q Pemerintah Republik Indonesia q.q. Kementerian Kesehatan RI [Tergugat VI], Koperasi Karyawan Rumah Sakit Asrama Haji Jakarta [Kopkar Usaha Pratama] sebagai [Tergugat VII], Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta [Turut Tergugat I] dan Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta [Turut Tergugat II].

Diketahui, ide pembangunan RS Haji Indonesia ini pada mulanya untuk mengenang tragedi meninggalnya 631 jamaah haji asal Indonesia pada musibah Terowongan Al-Muaisim, Mina, Arab Saudi pada 2 Juli 1990/1410 H.

Gagasan yang diprakarsai IPHI dan pemerintah RI ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama [SKB] oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI pada tahun 1991 dengan membentuk panitia pembangunan Rumah Sakit [RS] Haji Indonesia untuk daerah embarkasi Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan.

Pembangunan RS Haji di 4 daerah embarkasi ini selesai dibangun dan diresmikan Presiden Soeharto, masing-masing pada: 4 Juni 1992 untuk RS Haji di Medan, RS Haji Ujung Pandang pada 16 Juli 1992, RS Haji Surabaya pada 17 April 1993 dan pada 12 November 1994 RS Haji Jakarta diresmikan.

Setelah pembangunan dan peresmian Rumah Sakit Haji Indonesia [RSHI] rampung, kemudian  untuk pengelolaan dan pengoperasian rumah sakit ini, kembali Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI menandatangani Surat Keputusan Bersama [SKB] terkait pengelolaan RSHI, yang dalam salah satu butir pasalnya menyebutkan –Untuk Pelaksanaan Keputusan Bersama ini Perlu Dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Indonesia-. “Kedudukan penggugat dalam hal ini Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia [PP IPHI] merupakan bagian pendiri dari Rumah Sakit Haji Indonesia [RSHI] sekaligus Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta yang dibentuk pada 1997. Yayasan ini dibentuk sebagai pelaksanaan SKB dari 3 menteri untuk pengelolaan dan pengoperasian rumah sakit,” sebut Dudung Badrun.

Kemunculan Perda Pemantik Gugatan

Sidang gugatan IPHI terhadap pengelolaan RS Haji Jakarta digelar di PN Jakarta Timur [foto: istimewa]

Alkisah, dalam perjalanannya kemudian, pengelolaan 4 Rumah Sakit Haji Indonesia [RSHI] ini tidak berjalan sesuai ketentuan SKB [Surat Keputusan Bersama] yang diteken menteri, yang merupakan cikal bakal dan aturan dasar dalam pendirian dan pengoperasian rumah sakit.

Tercatat kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masuk dalam pengelolaan RS Haji Jakarta melalui yayasan yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta, kemudian RS Haji Makasar yang dikendalikan  Pemprov Sulsel, Pemkot Surabaya yang kemudian menyerahkan pengelolaan RS Haji Surabaya ke Pemprov Jawa Timur dan RS Haji Medan yang dikelola bersama antara Pemprov Sumut dengan IPHI Medan.

Khusus untuk RS Haji Jakarta, pada awalnya untuk menjalankan SKB 3 menteri, PP IPHI bersama pihak Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, hal ini berdasar akta pendirian oleh Notaris Sutjipto / Nomor: 20 Tanggal 5 Maret 1997. Sedangkan untuk pengelolaannya dijalankan IPHI bersama-sama Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta.

Namun kemudian pada tahun 2004 muncul peraturan daerah [Perda] DKI Jakarta Nomor: 13 Tahun 2004 tentang perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta dari semula yayasan menjadi perseroan terbatas [PT], yang kemudian dicatat dalam akta notaris bernomor: 71 Tanggal 17 September 2004 tentang pendirian PT Rumah Sakit Haji Jakarta, dan pada 14 Desember 2004 terbit akta perubahan nomor: 73. “Perda Pemprov DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2004 sebagai payung hukum pembentukan PT RS Haji Jakarta ini kemudian di Yudisial Riview ke Mahkamah Agung RI, yang mana dalam salah satu putusannya menyebutkan bahwa Perda Nomor 13 Tahun 2004 tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku untuk umum. MA memberikan perintah kepada termohon dalam hal ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar mencabut Perda 13/2004 tersebut,” jelas Dudung Badrun.

Namun permasalahan pengelolaan RS Haji Jakarta setelah putusan Yudisial Review MA dan Perda pengganti, tidak serta merta surut. Setelah itu, lanjut Dudung muncul lagi permasalahan dalam pengelolaan RS Haji Jakarta, terlebih setelah dilakukan RUPS [Rapat Umum Pemegang Saham] PT RS Haji Jakarta sebagai turunan akta pendirian perseroan, nomor: 71/2004, yang justru mengakibatkan kerugian bagi kliennya. “Untuk itu kita minta agar majelis hakim PN Jakarta Timur mengabulkan gugatan PP IPHI dan memutuskan bahwa akta nomor 71/2004 beserta akibat dan peraturan turunannya dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu kita minta agar majelis hakim menyatakan penggugat bersama turut tergugat I berhak mengelola RS Haji Jakarta sekaligus menyempurnakan organisasi Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, ” tegas Dudung. redaksi ***

 

 

Artikel ini telah dibaca 1076 kali

Baca Lainnya