Kemenkumham Siapkan Petugas & WBP Siap Pakai di Bidang Jasa Konstruksi

0
196

TB-Online, Nusakambangan – Kementerian Hukum dan HAM terus berkomitmen melakukan optimalisasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Super Maximum Security, khususnya terkait infrastruktur di Pulau Nusakambangan. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono, Jumat (27/7) di Nusakambangan, Cilacap.

MoU antara kedua belah pihak terkait peningkatan kapasitas petugas dan Waga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di bidang jasa konstruksi. Apalagi salah satu core business Pemasyarakatan adalah pembinaan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat mengoptimalkan potensi-potensi besar akan sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan, khusus dibidang jasa konstruksi bagi WBP sebagai tenaga kerja siap pakai,” harap Yasonna.

Apalagi sebelumnya telah dibentuk pasukan merah putih narapidana pada setiap lapas di seluruh Indonesia yang dilatih pertukangan dan bangunan. “Semoga setelah mereka dilatih dan menjadi mahir akan ikut berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti membangun/memperbaiki rumah ibadah, bedah rumah, memperbaiki jembatan, serta taman rekreasi yang ada di lingkungan masyarakat,” tambah Yasonna.

Saat ini Pulau Nusakambangan memiliki luas ±216 km² atau 21.600 hektar yang saat ini terdapat tujuh lapas, yaitu Lapas Terbuka, Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Narkotika, Lapas Kembang Kuning, Lapas Permisan, dan Lapas Pasir Putih dengan total petugas 501 orang yang harus tinggal di Nusakambangan dengan sarana prasarana yang ada di Pulau Nusakambangan.

“Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat ikut serta meningkatkan dan menenuhi kebutuhan sarana prasarana di Pulau Nusakambangan diantaranya perbaikan jalan, pembangunan poliklinik, serta pembangunan rusus atau rusun di Kawasan Karang Anyar bagi petugas Lapas Super Maximum Security,” ucapnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Madimuljono, juga menyampaikan bahwa target kerjasama yang baru ini tidak hanya ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan tetapi juga ditujukan untuk para petugas pemasyarakatan.

“Saya harap pembangunan ini akan selesai pada akhir tahun 2018. Kami akan membangun rumah susun sebanyak 2 tower, terdiri dari 3 lantai untuk type 36 dan 4 lantai untuk type 24 yang mampu menampung 92 KK, sedangkan untuk rumah khusus dibangun sebanyak 28 unit untuk type 36. Tentunya para pekerja yang membangun rusun dan rusus ini telah dilakukan sertifikasi tenaga kerja terampil kelas 3 dengan menggunakan pola uji langsung (on site) kepada lebih kurang 200 tenaga kerja,” ujar Basuki.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi ini yang menjadi tumpuan utamanya terletak pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusianya, baik itu para pengelola maupun tenaga kerjanya.

“Semoga kerja sama ini dapat diimplemetasikan dengan baik pada setiap lapas di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas dan WBP sehingga kedepannya mampu mendukung dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemajuan pembangunan nasional, khususnya di bidang infrastruktur serta mewujudkan narapidana menjadi manusia seutuhnya yang bertanggung jawab, mandiri, dan produktif,” harapnya.

Penandatanganan MoU peningkatan kapasitas petugas dan WBP di bidang jasa konstruksi juga dirangkaikan dengan peninjauan Lapas Super Maximum Security Karang Anyar, penandatanganan prasasti lapangan tembak dan guest house serta penyerahan sertifikat secara simbolis dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada perwakilan WBP peserta pelatihan jasa konstruksi, serta peninjauan proyek pembangunan rusus sekaligus melihat simulasi dari WBP peserta pelatihan jasa konstruksi. (RSG/ISK)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of