TB- Online, DEPOK
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy memberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) diserahkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) masing-masing daerah. Berbagai tanggapan dari kalangan pendidik tentang hal ini menimbulkan polemik pro kontra dan plus minusnya dipelajari, menghapus PR perlu kajian khusus, mengingat banyak faktor yang harus dipertimbangkan.
Menurut Kepala Sekolah SDN Depok Jaya 2 Lamria Nababan, S.Pd, penghapusan PR dianggap menjadi tidak membebankan bagi anak di rumah, saya jawab tidak juga !, yang jelas PR itu dibuat tetap harus ada akan tetapi jangan dari akademiknya sendiri. “Ada komunikasi kepada orangtua atau keluarga, sebaiknya dibuat semacam wawancara antara anak dan orangtua semacam tanya jawab berbagai pertanyaan,” tuturnya kepada Target Buser Online di ruang kerjanya, belum lama ini.
Penghapusan PR masih merupakan wacana dan belum disosialisasikan kepada masyarakat, jadi dapat disimpulkan penghapusan PR sebagai ganti pemberian tugas di rumah, agar tidak menjadi miss communication antara anak dan orangtua. “Memberikan bahan pertanyaan materi yang telah diajarkan hari ini, jika tidak dipelajari kembali di rumah, anak-anak akan lupa, paling tidak akan mengingat jika ditanya guru akan tidak lupa walaupun hanya satu baris kalimat,” ungkapnya.
Menurutnya, wacana tersebut tidak dihilangkan tapi tetap diberikan cuma soal yang dikasih jangan banyak-banyak, wajar saja kalau 5 atau 10 soal. Pada prinsipnya memberikan siswa PR juga bukan merupakan hal yang salah. Sepanjang guru benar-benar membuat sendiri soal dan tugas yang diberikan kepada siswa. “Rencana kami jika sekolah ini sudah full day, Senin-Jumat, bukan tidak mungkin sekolah akan menghapus PR , tetapi diberikan tugas belajar, mencari materi yang ditugaskan guru untuk dipelajari keesokan harinya,” tukasnya.
Diketahui SDN Depok Jaya 2 sedang membangun 3 RKB, rampung pada bulan Desember 2018, yang akan diiisi oleh kelas siang, sehingga KBM akan pagi semua. Freddy
