Kabupaten Sukabumi

Kamis, 20 Februari 2020 - 06:23 WIB

1 bulan yang lalu

Kakanwil Kemenkum HAM Jabar Apresiasi Penerapan Hukum di Sukabumi

TBOnline [SUKABUMI] — Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM [Kemenkum HAM] RI Liberti Sitinjak diterima Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami di Pendopo Sukabumi, Rabu [19/2/2020].

Maksud kedatangan Liberti untuk berdiskusi dengan Pemkab Sukabumi terutama mengenai tupoksi di wilayah Kemenkumham paska terbitnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Peraturan Pembentukan Perundang- undangan.

Dalam kesempatan ini, bupati memaparkan berbagai perkembangan Kabupaten Sukabumi, termasuk kaitan hukum dan HAM. Menurutnya, kondisi Kabupaten Sukabumi relatif aman. “Walaupun dalam kondisi wilayah heterogen, kondisi Kabupaten Sukabumi termasuk aman,” ujarnya.

Diterangkan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menggerakan  potensi Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, hal itu untuk menumbuhkembangkan sektor pariwisata dan pertanian. “Sabtu Minggu kita coba membuat berbagai event. Sehingga, banyak wisatawan ke Kabupaten Sukabumi, terutama ke daerah Geopark Ciletuh-Palabuhanratu,” ungkapnya.

Dirinya bersyukur dengan kondisi Kabupaten Sukabumi dalam perubahan sekarang. Apalagi Presiden Joko Widodo membangun sejumlah infrastruktur di Kabupaten Sukabumi. “Pak presiden membangun Sukabumi sebagai penunjang ibu kota. Kondisi ini bisa menjadikan Kabupaten Sukabumi penyuplai berbagai kebutuhan ibu kota,” terangnya.

Sementara, Liberti Sitinjak menyebut kehadirannya untuk membantu pemerintah daerah di Jabar. Apalagi, Kakanwil bertanggungjawab atas harmonisasi dan keluarnya perda-perda di daerah. Hal itu berkaitan UU Nomor 15/2019. “Kemenkumham, insititusi yang bertanggungjawab keluarnya UU tingkat pusat. Kakanwil bertanggunjawab tentang harmonisasi dan keluarnya Perda di daerah,” sebutnya.

UU No. 15/2019 tersebut menjadikan Kakanwil akan lebih banyak bertemu dengan Pemda kaitan sinkronisasi Perda. Baik yang sudah terbit ataupun yang masih dalam proses. “Ini yang didiskusikan dengan bupati dan Ketua DPRD terkait kehadiran instansi vertikal, dalam proses pembangunan segala aspek di bidang hukum, bisa membackup Pemda,” jelasnya.

Penerapan hukum di Kabupaten Sukabumi, menurutnya sudah cukup baik. Bahkan di daerah ber ikon penyu tersebut sudah ada duta hukum. Termasuk dua LBH yang terdaftar di Kanwil untuk bantuan pendampingan hukum terhadap orang tidak mampu. Penerapan HAM sampai saat ini di Sukabumi masih baik,” pungkasnya. red ***

Artikel ini telah dibaca 150 kali

Baca Lainnya