Metropolitan Nasional

Sabtu, 4 Juni 2022 - 11:40 WIB

2 bulan yang lalu

Tangkapan layar video polisi lempar pendemo dari atas truk di Rokan Hulu  [Ist/suara]

Tangkapan layar video polisi lempar pendemo dari atas truk di Rokan Hulu [Ist/suara]

IPW Tuding Aparat Polres Rokan Hulu Brutal Saat Kawal Unras

TBOnline, JAKARTA ¤ Aksi penanganan massa dari Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP) Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) saat melakukan demo di pintu masuk PT. Karya Sarno Mas di Desa Teluk Air, Kecamatan Rambah Sarno, Rokan Hulu, oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu (Rohul), pada Senin (30/5) dikecam Indonesia Police Watch (IPW).

Dalam siaran pers yang diterima TBO pada Jum’at (3/4), IPW mendesak Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mencopot Kapolres Rokan Hulu yang tidak mampu mengendalikan kebrutalan anggotanya dalam menangani aksi massa demonstran tersebut.  

“Pasalnya, aparat keamanan Polres Rokan Hulu sangat arogan dengan melempar dari truk dan mencekik peserta demo dari FSPPP-KSPI,” kata IPW.

Lembaga yang aktif menyoroti kinerja aparat penegak hukum ini juga menilai telah terjadi pelanggaran HAM oleh Polres Rokan Hulu dalam penanganan aksi demo ini. Sehingga, Kapolres Rokan Hulu AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito harus dicopot, kemudian agar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM terjun ke lapangan untuk menelusuri perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri dari Polres Rokan Hulu.

“Tindakan aparat Polres Rokan Hulu sangat bertentangan dengan pasal 28 E ayat 3 dan pasal 28 F UUD 1945. Kemudian pasal 15 dan 25 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.2/2002 tentang Polri. Disamping itu, Polres Rokan Hulu telah melanggar pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Juga Peraturan Kapolri (Perkap) 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kemudian ada pelanggaran terhadap Perkap 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkap 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Perkap 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas dan Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Hura Hara. Serta bertentangan dengan Perkap 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum,” tulis IPW. Ilham

Artikel ini telah dibaca 95 kali

Baca Lainnya