Bidik Kasus Metropolitan

Minggu, 10 Oktober 2021 - 08:54 WIB

3 bulan yang lalu

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan Sekretaris Jenderal Data Wardana, saat menerima laporan dari perwakilan dan kuasa petani KOPSA M, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau (foto : mpginews)

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan Sekretaris Jenderal Data Wardana, saat menerima laporan dari perwakilan dan kuasa petani KOPSA M, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau (foto : mpginews)

IPW Desak Bareskrim Polri Usut Mafia Tanah di PT. Langgam Harmuni

TBOnline [JAKARTA] — Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Bareskrim Polri menuntaskan perampasan lahan 390 hektar milik petani Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau oleh mafia tanah yang bernaung dalam perusahaan PT. Langgam Harmuni, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Polri jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah dan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah. Demikian bunyi siaran pers yang diterima TBO melalui Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Minggu (10/10/2021).

Bareskrim Polri sendiri sudah turun ke lapangan namun dikatakan bahwa tanah yang dikuasai PT. Langgam Harmuni tersebut berasal dari hibah kepala suku atau Ninik Mamak. Padahal, Ninik Mamak sudah membantah tidak pernah memberikan hibah ke perseorangan.

“Ninik Mamak hanya memberikan hibah kepada Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) melalui surat mandat dari 4 suku Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau tertanggal 25 Juni 2001. Kemudian, Ninik Mamak dari 4 suku tersebut mengeluarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat seluas 4.000 hektar kepada 997 petani sawit. Termasuk di dalamnya, lahan 390 hektar yang dirampas oleh PT. Langgam Harmuni yang dimiliki oleh 200 petani anggota KOPSA-M,” jelas Sugeng.

Bahkan dari kasus perampasan lahan petani tersebut, lanjut Sugeng, Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur Anthony Hamzah ditersangkakan oleh Polres Kampar, Polda Riau karena dianggap menyuruh dan membantu menyediakan sarana melakukan ancaman kekerasan terhadap PT. Langgam Harmuni.

Tim Advokasi Keadilan Agraria-Setara Institute yang mewakili 200 petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) menunjukkan surat laporan penyerobotan tanah 400 hektare di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis 27 Mei 2021 (foto: beritasatu)

Perampasan lahan itu sendiri, dilaporkan oleh Disna Riantika ke Bareskrim Polri dengan nomor: LP/B/0337/V/2021/Bareskrim tertanggal 27 Mei 2021 dengan Terlapor Endrianto Ustha selaku penjual ke PT. Langgam Harmuni dengan Direktur Utama Hinsatopa Simatupang. “Pasal yang dikenakan yakni pasal 266 KUHP mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik dan pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak,” kata Sugeng.

Hanya kurang dari sebulan, Bareskrim Polri telah turun ke Riau berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/891/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 dan Surat Tugas Nomor: SP.Gas/892/VI/2021/Dittipidum tertanggal 15 Juni 2021.

Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau Institusi Polri mengawal kebijakan Presiden Jokowi membasmi mafia tanah dari bumi Indonesia, sehingga Polri harus memproses dan membela rakyat dari tangan-tangan kejam mafia tanah.

“Sebab, dengan perampasan yang dilakukan oleh PT. Langgam Harmuni itu, jelas menyengsarakan ekonomi masyarakat petani. Pendapatan mereka seolah ‘tertimpa tangga’, sudah terkena dampak akibat Covid-19 juga tidak menerima pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarganya,” tutup Sugeng. Ilham

Artikel ini telah dibaca 332 kali

Baca Lainnya