Berita Daerah

Rabu, 13 Oktober 2021 - 05:15 WIB

4 hari yang lalu

Kusairin, Kepala Desa Basuang saat memberikan klarifikasi terkait realisasi anggaran PKTD di wilayah nya (Foto : Tbo)

Kusairin, Kepala Desa Basuang saat memberikan klarifikasi terkait realisasi anggaran PKTD di wilayah nya (Foto : Tbo)

Ini Penjelasan Kades Basuang Terkait Realisasi Anggaran PKTD TA 2021

TBOnline [KOTABARU] —  Kusairin, Kepala Desa Basuang, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru-Kalimantan Selatan, memberikan klarifikasi terkait jumlah pagu anggaran dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk budidaya tanam bibit padi lokal TA 2021 di wilayah nya yang memantik pro kontra karena dianggap tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima petani.

“Jadi terkait pagu anggaran sebesar Rp501.312.500 yang digunakan untuk area tanam padi sawah seluas 65 hektar, masing-masing petani itu mendapatkan bantuan senilai Rp6.700.000, untuk setiap hektar nya. Hal ini sesuai hasil rapat disaat pembagian yang dilaksanakan Pemdes Basuang, Kecamatan Sampanahan,” kata Kusairin, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga : Bantuan Tak Sesuai Pagu, Petani Pertanyakan Anggaran PKTD di Desa Basuang

Ditambahkan kepala desa yang baru menjabat 4 bulan ini, terkait kelebihan sebesar Rp1.012.500 yang dipersoalkan petani, dana tersebut tidak hilang namun akan dibelanjakan untuk kebutuhan pupuk dan obat-obatan. “Selain itu juga untuk perawatan dan administrasi,” jelas nya kepada TBO.

Terus terang di tahap pertama (I) baru disalurkan Rp2.700.000 untuk tiap 1 hektar, dan sementara ini masih menunggu tahap kedua (II) karena dana nya belum cair.

Program Nasional Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Basuang, dalam ‘Budidaya Tanam Bibit Padi Lokal’ diduga bermasalah (Foto : Tbo)

“Pihak Pemdes Basuang sendiri sudah menyampaikan hal ini dalam pertemuan yang dihadiri petani pada saat dilaksanakan pembagian dan juga dijelaskan bahwa dana di tahap kedua belum cair, dan itu ada data hasil yang disampaikan ke petani,” kata Kusairin.

“Mungkin saja ada petani tadi yang tidak hadir, sehingga berasumsi bahwa masih ada sisa sekitar Rp1.012.500, dan dana tersebut itu hilang. Padahal dana tersebut tidak hilang dan sisa dana yang ada itu untuk belanja pupuk dan obat-obatan,.

Kusairin menegaskan bahwa PKTD yang dianggarkan melalui dana desa (DD) sebesar Rp501.312.500 dengan luas 65 hektar, dan setiap petani mendapatkan Rp6.700.000 merupakan kebijakan yang sudah ada. “Kita hanya melanjutkan apa yang sudah ada saja,” tandasnya. Run

Artikel ini telah dibaca 59 kali

Baca Lainnya