Headline Kabupaten Sukabumi Nasional

Minggu, 1 November 2020 - 08:51 WIB

3 bulan yang lalu

Iklan Pilkada dan Verifikasi Media, Begini Penjelasan Ketua KPU Kabupaten Sukabumi

TBOnline [SUKABUMI] — Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman buka suara terkait aturan kerjasama media untuk memperoleh belanja iklan kampanye di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020.

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman saat acara penetapan dan pengundian nomor urut peserta Pilkada Sukabumi di Grand inna Samudra Beach Hotel (SBH) Palabuhanratu (Foto : TJ)

“Aturannya ialah media harus terdaftar atau terverifikasi dewan pers, lamun aya verifikasinya sok wae, anu boga surat. Kan nanti ada iklan kampanye di media cetak dan elektronik, hanya aturannya seperti itu harus legal,” kata Ferry, yang dijumpai TBO di kantornya pekan lalu.

Peraturan KPU RI Nomor : 11 Tahun 2020, yang berisi beleid terkait iklan kampanye media daring (Foto : Ist)

Menurut Ferry pihaknya hanya mengikuti aturan kerjasama berdasarkan peraturan KPU RI tersebut, sebagai penyelenggara pilkada yang menggunakan anggaran negara, KPU Kabupaten Sukabumi akan mempertanggungjawabkan laporan keuangan ke BPK.

“Kita sih mau nya mengakomodir semua, kita menghargai ada pemberitaan, kalau misalnya hanya sebatas ikut sosialisasi dan sebagainya silahkan, semua ada 10 media yang masuk (ikut sosialisasi -red), karena anggaran kita terbatas. Saya hanya sebatas rekomendasi, eksekusinya ada di keuangan, ada di sekretariat,” ungkap Ferry.

Tiga pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi (Foto : KPU)

Sebelumnya, terkait aturan iklan kampanye melalui media daring, sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU RI Nomor 11/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4/2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota —khususnya pada Pasal 47A, Ayat 2 dan 4 (huruf a dan b)— yang memuat ketentuan penayangan iklan kampanye di media daring yang mesti terverifikasi dewan pers (DP) ini menjadi perhatian serius DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI).

Surat SPRI kepada Arief Budiman Ketua KPU RI berisi permohonan revisi PKPU Nomor: 11 Tahun 2020, khususnya Pasal 47A Ayat 2 dan 4 (Foto : TBO)

SPRI bahkan melayangkan surat kepada Ketua KPU RI Arief Budiman pada 28 Setember 2020 atau 6 hari setelah Arief Budiman menetapkan peraturan ini pada 22 September 2020, isi surat SPRI ialah agar KPU RI segera merevisi PKPU 11/2020, khususnya Pasal 47A Ayat (2) dan (4) yang berisi beleid media terverifikasi dewan pers (DP).

Dalam surat kepada Arief Budiman ini, SPRI menjelaskan peraturan ini sebagai bentuk diskriminasi KPU RI terhadap media daring yang berbadan hukum Indonesia dan belum terverifikasi dewan pers, yang jumlahnya bahkan mencapai puluhan ribu media.

Dewan Pers, dalam isi surat SPRI, berkali-kali memuat propaganda negatif tentang media daring yang belum terverifikasi lembaganya, bahkan menyatakan jika pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan media yang belum terverifikasi DP akan menjadi temuan BPK, padahal kebohongan itu sudah terbantah melalui surat klarifikasi BPK kepada SPRI.

Heintje G. Mandagie, Ketua Umum SPRI (Foto : TBO)

“Maka setiap perusahaan pers yang bersertifikat DPI atau perusahaan pers yang berbadan hukum PT atau Yayasan segera membuat surat penawaran ke masing-masing pasangan calon kepala daerah untuk jasa pemasangan iklan kampanye di media masing-masing dan juga kepada KPU untuk iklan sosialisasi tahapan pilkada. Surat tanda terima dibuat agar dapat digunakan sebagai bukti untuk dilampirkan nanti pada gugatan terhadap peraturan KPU yang merugikan secara finansial. Perhitungan kerugian sesuai harga iklan di masing-masing media,” tukas Heintje G Mandagie, Ketum SPRI dalam siaran pers nya.

Sementara itu Ilham Akbar, Pemimpin Redaksi TBO menyatakan frasa ‘media daring yang terverifikasi dewan pers’ dalam Pasal 47A Ayat 2 dan 4 (huruf a dan b) dalam PKPU Nomor 11/2020 sebagai bentuk pengungkapan jati diri dewan pers (DP) sesungguhnya.“Beginilah sesungguhnya ‘wajah’ DP di zaman dan era pers industri ini. Jadi sebetulnya DP ini mau membela kepentingan siapa, wartawan atau semata-mata korporasi media tertentu yang menjadi konstituennya. Belanja iklan itu ruh bagi eksistensi media. Semoga DP sadar dan tak perlu masuk urusan teknis terlalu dalam. Verifikasi media oleh DP ini sebetulnya pembahasan lama, muncul jika berurusan dengan kerjasama, maupun iklan dan advertorial khususnya di institusi pemerintah. Dan selama itu pula DP membantah membuat edaran kepada institusi pemerintah baik di pusat maupun daerah agar tidak melayani kerjasama media yang belum terverifikasi DP. Karena memang bukan perintah UU, jadi tidak ada dasar hukumnya,” tukasnya.

Menurut Ilham, Pemilu baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada merupakan pesta bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk media, jadi DP jangan seperti ingin memonopoli.

“Terlebih di masa pendemi dan era new normal ini, ekonomi semakin terdampak, termasuk industri media. Saya tidak tahu, apa KPU RI sudah benar-benar menjaring seluruh aspirasi atau ada tekanan, titipan atau bahkan karena ketidaktahuan tentang situasi dan kondisi arus utama media di Indonesia, sehingga muncul pasal sisipan 47A dalam PKPU Nomor 11/2020 tersebut. Padahal untuk menentukan media mana yang berhak untuk mendapatkan belanja iklan itu bukan domain DP, tidak ada urusan dengan verifikasi DP. Sekedar saran misalnya sah-sah saja, tapi jangan masuk urusan teknis, aturan dan edaran yang dibuat DP itu tidak mengikat. Sementara aturan yang dibuat Ketua KPU itu kan diikuti oleh seluruh KPUD di wilayah yang menggelar pilkada,” kata Ilham.

Tanggapan BPK RI atas surat Ketum DPP SPRI, perihal audit BPK atas kontrak kerjasama dengan media yang belum terverifikasi Dewan Pers (Foto : TBO)

Terakhir Ilham memberi saran, agar para kontestan atau peserta di Pilkada serentak 2020, khususnya di Kabupaten Sukabumi agar membuka diri bagi semua media. Kemudian, kepada rekan-rekan pemilik media agar dapat mengikuti saran dan pendapat Ketum SPRI Heintje Mandagie apabila dirugikan dengan munculnya PKPU Nomor: 11 Tahun 2020 tersebut. red

Artikel ini telah dibaca 588 kali

Baca Lainnya