Hak Angket DPR Mengungkap Kejahatan Demokrasi, Dudung Badrun Tanggapi Pernyataan Prof Yusril

Advokat Dudung Badrun,.SH, MH., saat menolak upaya PUPN Jakarta bersama Satgas BLBI yang akan menyita Gedung Tamara Center milik PT Pantoru Mas (foto : ayobandung.com)

TBOnline, JAKARTA ¦ Praktisi hukum H. Dudung Badrun SH.,MH,. ikut mengomentari rencana penggunaan hak angket oleh anggota DPR RI terkait dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024 yang kini semakin kuat berhembus, menurutnya penggunaan hak angket untuk menguak kejahatan demokrasi (rechts demokratic) sudah sangat tepat, dan bahkan merupakan petunjuk siklus 20/25 tahunan dalam ketatanegaraan.  

“Peristiwa pelanggaran pemilu (wet demokratic) berbeda dengan kejahatan demokrasi (recht demokratic). Pengusulan hak angket oleh politisi PDIP dan Partai Nasdem tentang kejahatan demokrasi (rechts demokratic) sudah sangat tepat, hak angket ini bahkan bisa disebut sebagai petunjuk siklus ketatanegaraan 20/25 tahunan, dan ini sudah mulai muncul benihnya,” ujar advokat senior ini, Selasa (27/2/2024). 

Bacaan Lainnya

Dudung juga menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam video yang diposting akun instagram @andikaryawan. Menurut Yusril angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu, adapun jika tidak puas dipersilahkan lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

“Konstitusi itu mengatur bahwa hak angket ditujukan oleh DPR kepada pemerintah, sekarang yang melaksanakan pemilu itu siapa, dulu yang melaksanakan pemilu itu pemerintah, dan presiden adalah penanggungjawab pemilu, tapi setelah UUD 1945 di amandemen, pemilu itu dilaksanakan oleh KPU yang merupakan satu lembaga negara yang mandiri dan berada di luar pemerintah. Pertanyaannya apakah bisa dia (DPR) melakukan angket kepada institusi yang sebenarnya bukan bagian atau pemerintah itu sendiri,” terang Yusril.

Menanggapi pernyataan ini, Dudung Badrun menegaskan bahwa kapasitas Yusril bukan sebagai akademisi tetapi sebagai politisi atau tim hukum paslon nomor 2 (Prabowo-Gibran).

“Yang dibahas oleh Prof YIM itu wet demokratic, bukan rechts demokratic. Selain itu, pendapat Prof YIM bukan dalam kapasitas sebagai akademisi tetapi sebagai politisi yang kuasa hukum/tim hukum paslon nomor 2. Maka pendapatnya bukan mengaktualisasikan norma demokrasi tetapi dalil pembenaran dari suatu tindakan politik,” balas Dudung.

Sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2).

Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket. ilh /(kps)  

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *