Oase

Selasa, 25 Agustus 2020 - 09:35 WIB

4 minggu yang lalu

Dramaturgi Kekuasaan dan Fitrah Manusia Dalam Pilkada Serentak 2020

Oleh ; Fauzan Ali /[I-One] *

Pemilu Kepala Daerah [Pilkada] serentak tahun ini yang diselenggarakan di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di seluruh Indonesia, sejatinya merupakan pesta / hajat demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Pesta yang berlangsung dalam lima (5) tahun sekali ini adalah saatnya bagi rakyat/masyarakat untuk menentukan idola kepemimpinan dan figur yang berahlak, sehingga dapat dijadikan jembatan komunikasi, baik langsung ataupun tidak langsung bagi rakyat/masyarakat itu sendiri.

ILUSTRASI – Persaingan kekuasaan dalam Pemilukada 2020 [foto: ist]

Tidak hanya bagi pasangan calon, konstelasi juga dilakukan dari kelompok pendukung, bahkan dengan menghalalkan segala cara agar tercipta impian impian yang akan menguntungkan pribadi maupun golongannya, namun ada juga yang mendukung berdasarkan hati nurani, dengan harapan mendapatkan pemimpin daerah yang pro rakyat/masyarakat kecil, sehingga tercipta perekonomian yang baik.

Dalam pesta demokrasi tidak menutup kemungkinan dugaan-dugaan politik uang [money politic] untuk memuluskan syahwat politik itu sendiri, karena pilkada adalah ajang untuk menguji kekuatan finansial dan mengadu popularitas serta menjelma sebagai ajang adu gengsi, nama besar, dan pertaruhan marwah partai politik.

Jelang perhelatan pilkada, publik disajikan dengan menjamurnya baliho yang terpampang di setiap sudut jalan, bahkan di pelosok kampung. Dus, bermacam rupa wajah dan figur-figur baru bermunculan, ada pula yang tampil bargaining agar dilirik petahana, ada pula yang hadir dengan jargon sebagai penantang untuk melawan petahana.

Penantang hadir dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, menebar pesona dan klaim kekuatan basis massa yang real sehingga berkeyakinan dapat mengalahkan political power petahana.

para kandidat, baik petahana maupun penantang bergerak dengan propaganda (Psywar Politik) pada setiap safari politiknya.

ILUSTRASI – Persaingan keras bahkan dengan menghalalkan segala cara demi kekuasaan, diantara manusia atau kandidat dalam pilkada dimaknai sebagai homo homini lupus atau manusia memakan sesama [foto: ist]

Jika dilihat dari riwayat pelaksanaan pilkada, hegemoni petahana cukup nampak dan terasa, hingga tidak jarang penantang merasa phobia atas kedigdayaan petahana, meski begitu tidak jarang persepsi kedigdayaan ini justru dimaknai terbalik, berubah menjadi spirit dan menumbuhkan motivasi bagi penantang untuk tampil dengan starategi yang apik demi menumbangkan petahana.

Petahana memang selalu menjadi momok bagi penantang dalam perhelatan pemilihan.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, petahana dijelaskan dari kata “TAHANA” yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, sedangkan dalam Bahasa Inggris petahanan dipadankan dengan kata “INCUMBENT”, istilah asing ini kemudian diserap dalam bahasa politik, lebih jauh incumbent dimaknai sebagai orang yang sedang memegang jabatan dan mengikuti kembali pemilihan untuk mempertahankan jabatannya, artinya jika ada incumbent maka asumsinya ada beberapa penantang yang hendak merebut jabatan tersebut, jika pemilihan hanya diikuti oleh satu calon tunggal maka istilah incumbent tidak relevan untuk disematkan.

Political power yang dimiliki incumbent tidak bisa dianggap remeh, selain kesiapan finansial, mengendalikan kekuasaan ditahun berjalan, sehingga menjadikan berpotensi menguasai banyak lini, bahkan cenderung membuka peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan, praktik-praktik unfair dalam bentuk manajemen birokrasi yang menempatkan orangnya pada posisi strategis, dugaan melakukan intimidasi pada perangkat pemerintahan, mutasi atau pergantian posisi jabatan seenak hati, kadang banyak mengotori pesta dan menggerogoti nilai demokrasi.

Sejarah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) tercatat hampir sama tuanya dengan berdirinya sebuah negara, pada institusi negara melekat makna kekuasaan yang sangat rentan untuk disalahgunakan, kekuasaan yang dimaksud dilihat dari sisi persaingan yang tidak sehat antar manusia, memberikan keuntungan bagi yang kuat dan mengorbankan pihak yang lemah.

Thomas Hobbes dalam buku leviathan memberi istilah bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus), yang dalam familiarnya dikenal dengan prinsip hukum rimba, bahwa siapa yang kuat ialah pemenang.

Penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin untuk memuluskan kepentingan politik, dan mengawetkan kekuasaan, seperti jalur istimewa yang dibungkus dalam kemasan alasan-alasan klise penguasa, secara implisit, penyalahgunaan kekuasaan bisa dimaknai serupa korupsi kekuasaan, tidak jarang oknum yang gila kekuasaan bisa menghalalkan segala cara (permisivisme), cenderung demoralisasi dan mempertontonkan cara hidup yang kurang beradab secara politik, diperdaya bahkan ditaktisi secara dramatis lebih dulu, padahal sejatinya kekuasaan merupakan rahmat dan mandat religius, yang dalam mengembannya dituntut tanggung jawab dan amanah utuh semata mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa. ALLAH SWT berfirman “Sesungguhnya Tuhan memerintahkan kamu (penyelenggara negara supaya menyampaikan amanah kepada rakyat diantara manusia supaya menjatuhkan vonis hukuman yang adil, sesungguhnya Tuhan memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Tuhan maha mendengar dan maha mengetahui” (Qs. An-Nisa: 58).

Pada ayat selanjutnya ALLAH SWT menegaskan, “Hai orang-orang yang beriman, taatlah pada hukuman Tuhan dan Rosulnya serta Ulil Amri diantara kamu maka apabila timbul pertentangan paham dalam suatu persoalan diantar kamu, maka kembalikanlah kepada Tuhan dan Rosul yang demikian itu lebih baik dan sebagus-bagus pendirian” (Qs An-Nisa: 59).

Dalam ayat tersebut ALLAH SWT memberikan perintah secara tegas kepada kita semua untuk memelihara keadiilan yang amanah dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan, bukan malah berlaku sewenang dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan.

* Pemimpin Umum Target Buser

Artikel ini telah dibaca 302 kali

Baca Lainnya