Kabupaten Sukabumi

Senin, 27 Juli 2020 - 13:34 WIB

2 bulan yang lalu

Distribusi Tak Libatkan RT, Bansos Gubernur Jabar Tahap Kedua Rawan Salah Administrasi

TBOnline [SUKABUMI] — Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat tahap kedua bagi warga terdampak Covid 19 yang di distribusikan langsung petugas Kantor Pos Cabang Sukabumi di Aula Desa Palasarigirang, Rabu pagi [22/07] justru menimbulkan syak wasangka pada sebagian warga, karena pembagian bantuan sosial berupa satu kardus sembako lengkap dengan uang tunai sebesar Rp150 Ribu ini terkesan dadakan dan secara administrasi berbeda dari data penerima bantuan tahap pertama.

Kades Palasarigirang, Ujang Ma’mun mengaku kegiatan pendistribusian bansos gubernur ini justru membuat bingung para perangkat desa dan para ketua RT di desa nya. “Karena data penerima hari ini tidak sinkron dengan data bantuan tahap pertama dan selisih penerimanya juga tidak sedikit. Apalagi di desa lain di Kabupaten Sukabumi ada yang menolak bantuan tersebut, supaya tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” tutur Ujang Ma’mun.

Salah seorang Ketua RT kepada TBO bahkan menarik diri dan enggan terlibat jauh dalam pendistribusian ini. “Kita tidak mau ambil resiko biarkan saja petugas  pos nya yang langsung ngantar sendiri ke rumah warga penerima, agar kita para RT tidak disalahkan oleh warga dan kami berharap semoga saja tidak memicu konflik di lingkungan,” sebut Ketua RT yang minta namanya tidak disebut ini.

Yang menjadi kekhawatiran Ketua RT ini ialah karena banyak warga penerima bantuan gubernur di tahap pertama sudah tidak terdata lagi pada bantuan tahap kedua ini. “Alih-alih yang mendapat bantuan pada tahap kedua ini justru penerima yang tidak ada datanya pada tahap sebelumnya, inilah salah satu kekhawatiran kami para Ketua RT dalam penditribusian bantuan yang terkesan dadakan dan dipaksakan di tahap kedua ini,” tukasnya.

Padahal, lanjutnya, bila berbicara anjuran dan juga peraturan pemerintah selalu ditegaskan betapa pentingnya selektif administrasi agar tidak terjadi tumpang tindih data atau over lap. Terlebih lagi pada saat input data agar proses nya berjalan lancar ke seluruh warga masyarakat penerima bantuan. “Guna mencegah terjadinya penggandaan data penerima bantuan, sudah semestinya data yang digunakan itu betul-betul data yang di validasi oleh RT, karena lebih mengetahui kondisi di lapangan. Namun apa mau dikata bantuan hari ini dilakukan tidak seperti biasanya,” katanya.

Sandi, salah seorang petugas pelaksana pendistribusian bansos selaku BKO Pos Cabang Sukabumi ketika ditanyakan mengapa tidak melibatkan pihak desa dan RT dalam distribusi bansos Gubernur Jawa Barat ini, menyampaikan bahwa pihaknya hanya petugas biasa. “Kami hanya menjalankan tugas dari pimpinan secara mandatory  dari provinsi ke Kabupaten Sukabumi yang dalam realisasi pendistribusian diharapkan rampung sebelum Idul Adha mendatang,” katanya. Dedy Cobra 

Artikel ini telah dibaca 978 kali

Baca Lainnya