Dikaitkan Jejaring Mafia Anggaran, Walikota Tasikmalaya Diperiksa KPK

0
973

TB- Online, Jakarta

Langit cerah menyambut kedatangan beberapa aktivis anti korupsi asal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat di gedung anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa sore (14/8/2018).

Membawa bentangan spanduk bertuliskan dukungan penuh kepada KPK untuk mengusut tuntas dugaan mafia anggaran yang melibatkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kementerian Keuangan, terkait dugaan suap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. “Kami datang untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK agar mengusut tuntas dugaan tipikor yang melibatkan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman. Aksi serentak digelar juga di Tasikmalaya,” imbuh Zoy, salah seorang aktivis.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sedang menunggu di lobi gedung KPK (sumber foto : Liputan 6)

Menurut Zoy, dengan ditangkapnya Yaya Purnomo ini dapat menguak jejaring mafia anggaran yang melibatkan orang pusat dan kepala daerah yang selama ini terjadi namun sulit diungkap. “Tidak serta merta dan kebetulan bila dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Yaya Purnomo oleh KPK ditemukan proposal usulan APBN P 2018 dan usulan 2019 untuk dana perimbangan daerah yang berasal dari Kota Tasikmalaya. Kemungkinan besar terdapat uang pelicin maupun hadiah dan janji yang pernah diberikan melalui Yaya Purnomo agar permohonan tersebut dapat berjalan mulus. Apalagi keduanya (Wali Kota Budi Budiman dan Yaya Purnomo -red) sudah lama saling kenal, artinya tidak tertutup kemungkinan pada dana perimbangan  (DBH, DAK maupun DAU -red) yang mengucur ke Kota Tasikmalaya pada tahun sebelumnya terdapat jejak Yaya Purnomo”.

Selain itu Zoy bersama himpunan aktivis anti korupsi Kota Tasikmalaya juga meminta agar KPK memeriksa secara khusus kekayaan Wali Kota Budi Budiman. “Ini dapat menjadi alternatif atau pintu masuk bagi KPK,” katanya. Lebih lanjut Zoy menegaskan ia bersama aktivis lainnya tidak akan pernah surut memberi dukungan kepada KPK  untuk mengusut dugaan mafia anggaran ini. “Kami akan terus melakukan aksi untuk memberi dukungan kepada KPK, ini demi wibawa dan kehormatan Kota Tasikmalaya,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun Target Buser dilokasi, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman tiba digedung KPK pukul 14.00 WIB bersama Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya, Adang Mulyana.

Sebelum memeriksa Budi Budiman hari ini, pada Rabu 7 Agustus kemarin terlebih dahulu KPK memeriksa empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Tasikmalaya. Diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tasikmalaya Cecep Zaenal Kholis, Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Adang Mulyana, Sekretaris Wali Kota Galuh Wijaya, dan Ajudan Wali Kota Pepi Nurcahya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK sedang menggali lebih jauh hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemeriksaan para saksi. “Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka YP [Yaya Purnomo, pejabat nonaktif Kementerian Keuangan],” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah lewat keterangan tertulisnya. Menurut Febri, pembahasan usulan dana perimbangan pada dasarnya melibatkan proses interaksi antara instansi terkait di pemerintah pusat dan daerah. “Kita dalami proses penganggaran di DPR dan bagaimana hubungan kepentingan pihak instansi pusat dan daerah, serta sejauh mana pengetahuan mereka. Apakah ada aliran dana terkait proses penganggaran itu,” ujar Febri. redaksi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of