Headline Metropolitan

Senin, 8 Februari 2021 - 08:45 WIB

4 minggu yang lalu

Diduga Diatas Lahan PHU, Proyek Perumahan di Batu Belah Jagakarsa ‘Libas’ Aturan

TBOnline [JAKSEL] — Proyek perumahan mewah yang berada di Jalan Batu Belah, RT13/RW05, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa-Jakarta Selatan, diduga berdiri di atas tanah zona hijau atau peruntukan hijau umum (PHU) yang dilarang keras digunakan untuk pemukiman komersil dan rumah tinggal.

Staf di Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kecamatan Jagakarsa saat dikonfirmasi TBO mengaku pihaknya sudah memberikan surat peringatan (SP) terhadap pengembang atau pemilik perumahan Batu Belah ini pada tahun 2020.

“Untuk Batu Belah sudah ada penindakan, sudah kita SP (Surat Peringatan), Segel dan SPB (Surat Perintah Bongkar) pada tahun 2020, ada 10 atau 14 perumahan,” katanya, Senin (01/02/21).

Staf ini mengaku bahwa IMB perumahan di Batu Belah ini sudah dikeluarkan pihak PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu), sedangkan pihaknya hanya bagian penertiban, bahkan sepanjang tahun 2020 terdapat 170 Surat Peringatan yang sudah dikeluarkan.

“Kita hanya menertibkan karena tidak sesuai IMB,” imbuhnya.

Ketika diminta menunjukan SP dan realisasi teguran yang sudah dikeluarkan CKTRP Kecamatan Jagakarsa terhadap proyek perumahan di Batu Belah, staf ini menganjurkan agar TBO melakukan permohonan tertulis yang ditujukan ke Sudin CKTRP Jakarta Selatan.

Di lokasi pembangunan perumahan yang sudah dipagari seng dan berbatas dengan sungai ini, TBO belum dapat mengkonfirmasi pengembang, di lokasi hanya terdapat para pekerja.Pengamat Perkotaan Zulkarnain, ketika dikonfirmasi menduga izin proyek perumahan di Jalan Batu Belah, RT13/RW05, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa-Jakarta Selatan ini aspal (asli tapi palsu).

“Berdasarkan apa bisa keluar IMB nya, jika diduga AMDAL tidak ada dan berdiri dilahan PHU. Ada indikasi kecurangan, karena berdasarkan pertimbangan teknis (Pertek) semua keputusan mencakup di komisi 9 yang memutuskan layak tidaknya suatu lahan dijadikan atau berdirinya suatu proyek,” katanya.

Adapun Komisi 9, lanjut Zul, terdiri antara lain : BPN, Camat, Satpol PP, Sekda, Lurah, Polsek, Koramil dan lain-lain.

“Mereka secara prosedural ditembusi keputusan bersama dalam komisi 9. Kasihan dengan konsumen yang akan membeli rumah mewah tersebut nantinya,” imbuhnya.

Sedangkan area perumahan Batu Belah itu ditujukan untuk ditanami pepohonan rindang sebagai pasokan oksigen dan ruang terbuka anak dan keluarga, semakin berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) membuat pasokan udara segar menipis.

Diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan ruang wilayah dimaksud untuk mewujudkan masyarakat wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2013 sebagai acuan peta rencana tata ruang, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem fungsi utama kawasan wilayah administratif dan dinilai strategis kawasan.

Sementara AMDAL adalah dokumen lingkungan hidup yang wajib dimilki oleh pemegang usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting.

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL) merupakan syarat diterbitkannya izin lingkungan, sementara izin lingkungan adalah syarat diterbitkannya izin lainnya seperti IMB, izin usaha industri dll.

“IMB tersebut adalah untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum di dalam penyelenggaraan bangunan dan gedung. IMB ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005,” kata Zul. Sopian

Artikel ini telah dibaca 310 kali

Baca Lainnya