Nasional

Rabu, 2 Desember 2020 - 15:49 WIB

5 bulan yang lalu

Diberitakan Tidak Sesuai Fakta, Kepala KSOP Pangkal Balam Siap Tempuh Jalur Hukum

TBOnline [BANGKA BELITUNG] — Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkal Balam Izuar, mengklarifikasi pernyataan terkait izin bongkar muat 73 kontainer zirkon, sebagaimana dipublish media online disini , yang dipublish seolah sebagai penyataan dirinya, sebagai informasi yang menurutnya tidak berdasar dan mengada-ada.

“Saya tidak pernah mengatakan bahwa KSOP Pangkal Balam belum mengeluarkan izin bongkar muat 73 kontainer zirkon,” tegas Izuar saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin, (30/11/2020).

Kepala KSOP Pangkal Balam ini menjelaskan bahwa menyangkut izin ekspor maupun dokumen lainnya bukan tanggung jawab KSOP, namun kalau menyangkut izin bongkar muat, KSOP Pangkal Balam hanya sementara mengecek kelengkapan dokumen.

“Karena yang berhak mengeluarkan dokumen tentang ijin eksport adalah bea cukai, jadi bukan kewenangan KSOP. Karena KSOP cuma mengeluarkan SPB, apabila dalam pengecekan dokumen dinyatakan lengkap,” ujarnya.

Menurut Izuar, ia tidak pernah menyatakan belum mengeluarkan izin, hanya dokumen masih di cek pegawai karena ia tidak berada di kantor, apalagi jumlah kontainer yang di beritakan tidak benar jumlahnya.

Terkait pemberitaan yang menurutnya tidak sesuai fakta ini, Izuar mengaku tengah berkoordinasi dengan penasehat hukumnya.

“Kita akan melakukan upaya hukum melalui penasehat hukum yang tergabung dalam Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Provinsi Babel,” katanya.

Karena menurutnya, tindakan yang dilakukan oknum wartawan dan media tersebut sudah tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dan pedoman UU Pers 40/1999.

“Karena memberitakan tidak sesuai fakta,” ujarnya.

Sementara itu, tim penasehat hukum yang tergabung di FPII Setwil Provinsi Bangka Belitung, yang terdiri dari Sapta Qodria,. SH, Bujang Musa,. SH, MH, dan Agus Purnomo, SH, menyatakan bahwa mereka baru saja mendapat Informasi dan akan mempelajari berita tersebut, apabila ditemukan adanya unsur pelangaran hukum, mereka akan menindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Memang benar, kami baru mendengar adanya pemberitaan tersebut, kami akan mempelajarinya dulu, kalau memang dalam pemberitaan yang di muat media online lokal okeyboz.com terdapat unsur pelangaran hukum, pastinya sebagai penasehat hukum FPII kami akan menindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” jelas Sapta Qodria. Andi Mulya

 

 

Artikel ini telah dibaca 193 kali

Baca Lainnya