Jangan Lupa Tanggal 9 Desember 2020 Coblos Nomor 1 Adjo Sardjono – Iman Adinugraha

Oase

Jumat, 20 November 2020 - 10:43 WIB

2 minggu yang lalu

Di Sinyalir Belanja Modal Beberapa SKPD Terkait Infrastruktur TA 2019 Menyimpang

TBOnline [Sukabumi] — Belanja modal terkait infrastruktur tahun anggaran 2019 patut di pertanyakan, pasalnya anggaran negara yang di kelola oleh eksekutif pada pemerintahan daerah harus transparan baik dalam perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan, dan pembayaran atas belanja modal pada infrastuktur harus patuh pada perundang undangan yang berlaku, sehingga publik tidak menduga duga dalam hal itu.

Dalam beberapa peraturan diantaranya ;

1). Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2). Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Pemerintah Daerah sebagai dasar
penentuan pagu anggaran pada APBD/Perubahan APBD dan sebagai pedoman
bagi PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Namun dalam pelaksanaannya, di sinyalir masih terdapat HPS yang disusun tidak berpedoman kepada
acuan penyusunan HPS di bidang infrastruktur yang update.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah telah menggambarkan tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan wewenang bagi setiap unit kerja, Struktur organisasi tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, salah satu Struktur Organisasi Pemerintah
Kabupaten Sukabumi adalah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Tanggungjawab dan wewenang menyangkut pembagian tugas, tanggungjawab dan pendelegasian wewenang sebagaimana diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja OPD, Tugas dan fungsi masing-masing OPD yang telah dimuat dalam organisasi dan tata kerja diturunkan menjadi tugas dan wewenang sampai pada tingkat pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan, Pembagian tugas dan tanggungjawab pada umumnya telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya di sinyalir para pejabat dan pegawai belum sepenuhnya melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya secara baik, Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukannya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Kebijakan dan praktik Sumber Daya Manusia (SDM) menyangkut pengelolaan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan pegawai, proses penyadaran pegawai atas tugas dan tanggungjawabnya, serta pengawasan terhadap pegawai tersebut, Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terdapat KPA/PPK yang merupakan jabatan yang melekat pada jabatan struktural seperti pada Kepala Bidang di Dinas, Dengan demikian, personil tersebut dituntut melaksanakan kegiatan/program pada bagian yang dipimpinnya selain mengendalikan, melaksanakan dan mengawasi penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Pemerintah Daerah telah memiliki pengawas internal yang ditempatkan pada kedudukan yang tepat di organisasi yaitu Inspektorat Kota/Kabupaten, Inspektorat Kota maupun Kabupaten telah melakukan pengawasan dan reviuw atas kegiatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Sedangkan pengawasan melekat atas setiap kegiatan pada masing-masing OPD dilaksanakan secara berjenjang oleh PA, KPA/PPK, PPTK, Pengawas Lapangan dan Panitia/Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan, alhasil di sinyalir masih adanya KPA/PPK, PPTK, Pengawas Lapangan dan Panitia/Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang belum optimal dalam melaksanakan pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya, Hal ini terlihat dengan masih adanya permasalahan-permasalahan di lapangan yang tidak diantisipasi sebelumnya, antara lain adanya dugaan keterlambatan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Aktivitas pengendalaian meliputi kebijakan dan prosedur pengendalian untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah dilaksanakan, Pimpinan harus menyelenggarakan kegiatan pengendalian
sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi entitas yang
bersangkutan, Dengan risiko-risiko yang telah diuraikan, pimpinan harus menetapkan kegiatan pengendalian agar proses pencapaian tujuan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil penelaahan atas aktivitas pengendalian menunjukkan, diduga belum seluruh
kegiatan yang dilakukan mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, antara lain masih adanya kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, selisih harga, dan keterlambatan pekerjaan.

Pimpinan Umum TBOnline : Fauzan Ali (Iwan)

Bersambung . . .

Artikel ini telah dibaca 92 kali

Coblos Nomor 3 KH. Abu Bakar – Sirojudin Tanggal 9 Desember 2020
Baca Lainnya