Berita Daerah Headline Laporan Utama

Friday, 24 November 2017 - 14:23 WIB

2 years yang lalu

Derasnya “Fulus” Mata Air Sukabumi (Bagian 1)

Wak Tarbus : “SSSTTT, Yang Penting Kondusif, Semuanyakan Kebagian. Ari Ente?”

Aqua Golden Mississippi (AGM) yang mendedah air di Kabupaten Sukabumi beserta perusahaan bentukannya diketahui mampu menimba air melebihi 133 liter/detik. Dari sini bisa dibayangkan berapa kubik air dalam satu hari yang dihisap perusahaan AMDK ini dari wilayah tersebut. Muncul tanya, apa kegiatan ini sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemprov Jawa Barat terkait besaran volume air dalam Izin SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah) atau Surat Izin Pengambilan & Pemanfaatan Air (SIPPA) yang berada dipermukaan.

Mungkin hanya sedikit orang tahu, perusahaan asing tersebut memiliki 4 (empat) titik sumur artesis dan sumber air permukaan yang menjadi pangkalan utama bisnisnya. Tentu,  semuanya memiliki nilai selangit tidak hanya bagi perusahaan, tetapi untuk masyarakat setempat dan daerah penghasil tentunya, bisa dibayangkan betapa kayanya Sukabumi bila semua pihak pengampu kebijakan mau transparan akan hal ini. Kenyataannya publik seperti dibutakan berapa sebenarnya harga dasar air yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Seharusnya PT. Aqua Golden Missisipi (AGM) dan perusahaan yang berasosiasi dengannya mau lebih terbuka, agar publik mengetahui berapa sebenarnya volume air yang diambil dari jeroan alam Sukabumi? Hitungan ringkasnya ialah bila Harga Dasar Air (HDA) dikalikan Volume Air, maka kita akan mendapatkan hasil dari Nilai Perolehan Air (NPA). 

Usaha Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan sidak ke PT Tirta Investama (TIV), salah satu perusahaan pemegang merk Aqua, pada Agustus 2016 lalu patut kita apresiasi.  Namun sangat disayangkan, dalam perjalanannya para anggota dewan ini bersikap seperti tidak ajeg dalam berprinsip. Dikatakan demikian, karena pada awalnya Komisi 1 sudah menyatakan bahwasanya PT TIV beroperasi tanpa izin selama 22 tahun, dan mendesak  agar perusahaan ini ditutup !!! Dewan lantas membuat Panitia Kerja (Panja) yang kemudian ber PRD pun memKontan saja ini membuat publik terperangah sembari juga bertanya-tanya, apa betul Komisi 1 DPRD punya taji menutup operasional PT TIV ? Kenyataannya seperti sudah banyak diperkirakan, dalam perjalanannya kasus ini seperti mati angin ditangan Komisi 1. Ketimbang malu, alhasil Pansus hanya menghasilkan kata mustajab “REKOMENDASI” dan melempar bola panas kepada Pemkab Sukabumi dan institusi terkait.

“REKOMENDASI” ini ringkasnya hanya sekedar memberikan saran dan petunjuk, termasuk didalamnya fungsi pengawasan. Sebetulnya espektasi masyarakat kepada DPRD khususnya Komisi 1, dalam kasus sumber daya air di Sukabumi ini lebih dari sekedar “REKOMENDASI”. Karena permasalahan ini kita ketahui sudah sangat lama dan hingga kini belum juga ada penyelesaiannya. 

Sepertinya Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi wajib diingatkan kembali berapa fulus yang dihasilkan PT TIV selama 22 tahun menyesap air dari dalam tanah Sukabumi secara ilegal. Bila dihitung, ini tentu sebuah penjarahan yang kelewat besar. Dan seharusnya apa yang dikerjakan perusahaan ini selama 22 tahun dengan cara-cara inkonstitusional terhadap SDA tersebut wajib dipertanggungjawabkan. Disinilah galibnya wakil rakyat mengambil peran.

Karena bila hanya membuat keputusan dengan “REKOMENDASI”, bolehlah kita menaruh curiga suatu saat ini bakalan menjadi bancakan oknum-oknum tertentu, karena sudah merasa pernah menaruh jasa. Modusnya ialah siap menjadi penengah yang memfasilitasi setiap masalah yang dihadapi perusahaan besar sekelas Aqua ini, utamanya bila terjadi silang selisih dengan Pemkab Sukabumi dan dinas terkait.   

Tidak berlebihan bila aktivis mahasiswa, Yanyan Hendayana sempat mengatakan bahwa inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi ke pabrik yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua, yakni PT Tirta Investama di Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu beberapa waktu lalu hanya dijadikan bargaining saja.

Toh, kini kita harus menerima kenyataan, karena keputusan Pansus DPRD sudah diketuk.  Alhasil “bola panas” Sumur Aqua kini ditangan Pemkab Sukabumi dan masyarakat pun berkewajiban mengawasinya, karena sesungguhnya hal ini belum selesai.

 

 

Kamis siang dipenghujung Agustus 2016 itu, dengan langkah mantap rombongan Komisi 1 DPRD kabupaten Sukabumi  bersama Camat Cidahu Ade Kusnadi, Kadis Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Adi Purnomo serta Kapolsek Cidahu AKP Simin dan para awak media menyusuri Kampung Pojok, Babakan Sari, Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Rupanya rombongan besar ini secara mendadak menerabas kawasan milik PT Aqua Golden Missisipi (AGM), sejurus menggeruduk salah satu pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) milik perusahaan air mineral kenamaan ini. Begitu tiba didalam, rombongan langsung mengarah ke sumber air Aqua yang digunakan PT Tirta Investama (TIV), sebuah perusahaan pemegang merk Aqua. “Sidak ini terkait adanya keluhan dari warga mengenai izin dan lainnya,” tukas Asep Suherman, Ketua Komisi 1 kala itu.

Rupanya sidak pada Kamis (25/8) itu mencatat keputusan mencengangkan, siapa sangka PT Tirta Investama (TIV) tidak memiliki Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) semenjak berdiri pada tahun 1994. Artinya selama 22 tahun beroperasi, PT TIV menyedot air warga Sukabumi secara illegal. DPRD Sukabumi merasa kecolongan, karena selama ini tiga sumber air yang dikelola PT TIV adalah milik PT Aqua Golden Missisipi (AGM). “PT TIV seharusnya memperoses dahulu izin SIPA. Padahal sudah puluhan tahun beroperasi,” tambah Asep.

Tidak kalah seru dengan koleganya, Sekretaris Komisi 1 DPRD Deni Gunawan bahkan menegaskan PT TIV merupakan perusahaan “bodong”, alias tidak memiliki izin pengolahan. Selain merugikan negara juga melanggar aturan. ” Saya bersama tim Komisi I DPRD akan merekomendasikan kepada Bupati, atau pemerintah untuk tegas, bahkan jika perlu menutupnya. Sebelum kelengkapan izin terpenuhi,” katanya.

Rupanya Aqua menampik hasil sidak DPRD. Melalui Direktur PT Aqua Golden Mississippi Yanie Setionegoro dan Direktur Komunikasi Danone Indonesia Arif Mujahidin dalam rilisnya menyatakan, empat poin terkait kunker dan sidak yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, yaitu pertama kami menghormati kunjungan anggota Komisi I DPRD Sukabumi serta menghargai masukan-masukan yang diberikan. Kedua mengenai perizinan sumur Pabrik Aqua di Sukabumi, perlu kami sampaikan bahwa sumur bor yang kami gunakan sudah mendapatkan Surat Ijin Pengambilan Air Tanah (SIPA) atas nama PT Aqua Golden Mississippi karena sumur bor tersebut berada di tanah milik PT Aqua Golden Mississippi. Ketiga, PT Aqua Golden Mississipi dan PT Tirta Investama berada dalam satu kelompok usaha yaitu Aqua Grup dan PT Tirta Investama memproduksi air minum merek Aqua atas pesanan dari PT Aqua Golden Mississippi. Teknis penggunaan sumur oleh PT Tirta Investama ini sudah diinformasikan serta dikoordinasikan kepada pihak-pihak otoritas terkait.

Namun DPRD tidak bergeming atas penjelasan pihak PT AGM, kemudian munculah hasil sidak yang tak kalah pedas, DPRD merekom agar bupati tegas bahkan bila perlu menutup operasional PT TIV. Tidak sampai disitu, gebrakan DPRD Kabupaten Sukabumi paska sidak Agustus tersebut ialah, membentuk Panitia Khusus (Pansus) kasus Aqua. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi, pansus terdiri dari 16 anggota termasuk ketua dan tiga wakilnya. “Pansus terdiri dari seluruh perwakilan fraksi dan komisi terkait. Dukung kinerjanya agar bisa memberi hasil terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ujarnya kala itu.

Sementara, Ketua Pansus DPRD terkait Pengelolaan Sumber Daya Air, Deni Gunawan, menyebut terdapat 20 rekomendasi untuk pengelolaan air, dan khusus untuk Aqua yakni sebanyak 5 poin. Salah satunya yakni pengajuan izin baru bagi PT TIV. Rekomendasi itu keluar setelah dilakukan penelusuran yang diketahui PT TIV melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 121 Tahun 2015 pasal 17 ayat 2 yang melarang perusahaan tidak boleh memindahtangankan, menyewakan sebagian atau seluruhnya izin yang diberikan. Di mana, selama ini PT TIV memakai perizinan PT AGM. “Rekomendasi poin ini opsinya yakni bisa TIV diganti nama menjadi AGM,” tegas Deni.

Rekomendasi kedua, Aqua bisa beraktivitas bisnis di wilayahnya, sesuai PP No 121 Pasal 243 ayat 2, tentang kewajiban bagi perusahaan untuk mengeluarkan 15 persen dari batas debit air yang diberikan kepada perusahaan untuk masyarakat terdekat. Rekomendasi ketiga, Aqua bisa mengairi 2000 sambungan air langsung kepada masyarakat, terutama di wilayah Desa Babakansari, Kecamatan Cidahu, dan Desa Mekarsari, Caringin, di Kecamatan Cicurug. “Untuk biaya pemasangan, bisa dibebankan oleh pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),” tutur Deni. Keempat, PT AGM dapat merencanakan program CSR (corporate social responaibility-red), sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014, tentang Kemitraan Perusahaan Dalam Membina Lingkungan. Kelima, Pemda membuat perjajian kerjasama dengan PT AGM berkaitan dengan bantuan pembangunan yang masuk di dalam nomenklatur bantuan lain yang sah, untuk pembangunan di desa penyangga di sekitar Aqua.

Dijelaskan Deni, Pansus Pengelolaan SDA seluruhnya mengeluarkan 20 rekomendasi untuk 114 perusahaan, 5 di antaranya yakni untuk Aqua.

Sementara itu, Falzan Naigoro, pegiat sosial di Kabupaten Sukabumi  menyoal keluar masuk kendaraan besar yang membawa air minum dalam kemasan (AMDK) milik pemegang merk Aqua dan setelah keluar pabrik menjadi milik 3 (tiga) distributor, sudah tidak lagi melihat jam operasional yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Sukabumi (Perda 17 tahun 2013-red). Fauzan  melanjutkan, ini belum lagi transportasi melalui kereta api, yang jelas kondisi ini menghilangkan hak-hak pengguna dan pejalan kaki, tepatnya dipertigaan Cidahu Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug. “Karena jelas jalan tersebut bukan kelas atau golongan jalan yang sesuai untuk digunakan kendaraan besar perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) tersebut. Apakah pajak jalan tesebut sudah sesuai oleh aturan yang berlaku yang dilalui oleh truk-truk dan kontainer berkapasitas lebih dari 8 ton,” tegasnya. Ia menambahkan, apakah  pemerintah pusat, pemerintah daerah mengetahui atau pura-pura tidak tahu (apatis). “Padahal payung hukumnya sudah jelas, ada Undang-Undang Nomor  11 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor 01/prt/m/2016,  Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2013 terkait Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 serta Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor  17 Tahun 2013. Semua Peraturan tersebut sudah lengkap akan tetapi jangan hanya menjadi hiasan belaka, pemerintah harus berani ambil sikap tegas bagi perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Kabupaten Sukabumi”.

Tim Litbang TaBu

 

 

 

 

 

 

Nestapa Dua Kecamatan Berkubang Perusahaan

Di Kecamatan Cicurug dan Cidahu terdapat 12 mata air dan 32 titik sumber air yang telah dikuasai oleh 21 perusahaan pengguna air. Padahal  fungsi mata air tersebut sangatlah penting untuk menjamin keberlangsungan masyarakat di 2 kecamatan tersebut.

Perubahan lingkungan fisik yang terjadi akibat ekstraksi air bawah tanah yang berlebihan adalah matinya beberapa sumber air, turunnya debit mata air, turunnya permukaan sungai. Secara rinci terdapat 8 (delapan) dampak negatif akibat penguasaan dan pemanfaatan air oleh puluhan perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Cicurug dan Cidahu;

 

  1. Warga tidak dapat atau sulit memanfaatkan air secara langsuung dari mata air yang telah dikuasai /dieksploitasi perusahaan karena sumber tersebut telah ditutup sehingga akses ke mata air sangat terbatas. Ini dilakukan PT. Aqua Golden Missisippi dan PT.Tirta Investama dengan melakukan pemagaran disekeliling lokasi titik mata air. Tembok yang menjulang tinggi serta satuan pengaman yang berjaga 24 jam.
  2. Turunnya muka air tanah pada sumur gali milik warga yang berkisar 1-8 m serta kekeringan sumur warga di Kecamatan Cidahu, menjadi salah satu dampak yang ditemukan di 6 (enam) desa yang mencakup kurang lebih 20 kampung, sementara di Kecamatan Cicurug berdampak penurunan muka air tanah pada sumur warga yang ditemukan di 4 (empat) desa.
  3. Sumber-sumber air alternatif, air pancuran dan air rembasan yang biasa dimanfaatkan warga untuk MCK mengalami kekeringan atau penurunan debit air.
  4. Mata air yang dieksploitasi perusaahan mengalami kekeringan penurunan debit pada musim kemarau sehingga warga tidak dapat memanfaatkan sumber air tersebut.
  5. Debit air sungai menurun secara drastis pada musim kemarau sehingga warga tidak dapat dan sulit memanfaatkan air untuk MCK.
  6. Saluran air selokan yang melewati perkampungan warga mengalami kekeringan karena kecilnya pasokan air dari mata air.
  7. Terhentinya aliran air menuju ke rumah warga akibat pengurasan sumber air yang dilakukan perusahaan.
  8. Jumlah debit air dari mata air  yang tersedia atau yang dapat dimanfaatkan oleh warga desa, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga, padahal kebutuhan air bersih untuk setiap rumah sebesar 204,6 kubik /KK/tahun. Berdasarkan penelitian dapat dihitung total jumlah kebutuhan air bersih untuk rumah tangga warga di 12 desa adalah 4.519.203m kubik/ tahun, sementara total jumlah volume air yang diekploitasi oleh 27 perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Cidahu dan Cicurug selama tahun 2006 lebih besar daripada jumlah kebutuhan air bersih untuk rumah tangga warga. Hal ini berdasarkan hasil studi Widarti 1995 didalam laporan akhir kegiataan inventarisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam (balai TNGHS-JICA).

(diolah dari berbagai sumber)

Artikel ini telah dibaca 863 kali

Baca Lainnya