Nasional

Jumat, 9 Oktober 2020 - 06:44 WIB

3 minggu yang lalu

Demo Tolak Omnibus Law Sudah Chaos, Pemerintah Sarankan Judicial Review

TBOnline [JAKARTA] — Meski demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law marak terjadi di berbagai daerah, yang bahkan sudah menjurus chaos, namun pihak istana belum memiliki pilihan untuk membatalkan atau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas UU yang dianggap kontroversi ini. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, mengarahkan agar pihak yang keberatan, menempuh dengan jalur judicial review di MK.

“Pemerintah belum mempertimbangkan opsi itu. Jadi yang saat ini mungkin adalah jalur konstitusional, yakni JR (judicial review ke MK). Artinya bagi yang keberatan, silakan mengajukan JR ke MK, ya. Biar nanti MK yg memutuskan nanti pemerintah mengikutinya,” kata Donny, Kamis (8/10).

Meski demikian, Donny melanjutkan, pemerintah akan mendengar setiap aspirasi publik mengenai polemik UU Cipta Kerja.

Dia juga menghargai masukan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu. Namun, Donny mengingatkan sejauh ini opsi Perppu belum dipertimbangkan.

“Saya tidak tahu ke depan seperti apa, tetapi sementara opsi itu belum jadi bahan pertimbangan,” jelas dia.

Saat disinggung aksi unjuk rasa sudah mengarah chaos di sejumlah daerah, Donny hanya mengingatkan kepada demonstran bahwa saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19.

“Negara kita sedang susah karena covid. Jadi kami mengimbau agar pendemo tidak melakukan kekerasan dan merusak yang akhirnya yang rugi rakyat sendiri,” jelas dia. Iar 

Artikel ini telah dibaca 31 kali

Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A
Baca Lainnya