Demo Polisi di Halmahera Selatan – Dede Farhan Aulawi [Kompolnas]: Harus Tahu Dulu Duduk Persoalannya

0
171
Suasana Demo Anggota Polisi Polres Halmahera Selatan (Foto: pantau.com)

TBOnline (MALUT) | Video polisi berdemo di halaman Markas Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara, viral di media sosial. Mereka menuntut agar honor pengamanan Pemilu 2019 segera dibayarkan. Dus, sebuah ban dibakar.

Aksi itu dilakukan Senin (29/4/2019) pagi usai apel, sekitar pukul 08:00 WIT. Meski Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto membenarkan video tersebut, ia menegaskan kalau semua hanya perkara miskomunikasi saja yang bisa diselesaikan segera.

Suroto berdalih keterlambatan pembayaran terjadi lantaran waktu penyelenggaraan pemilu di wilayahnya molor dari jadwal yang dikeluarkan KPU. Ia juga membantah ada pemotongan honor untuk anggota polisi yang bertugas. “Ternyata pelaksanaan pemilu disini hingga tanggal 28 April. Jadi mereka kira kami tidak transparan, padahal meleset dari jadwal awal. Harusnya dianggarkan untuk 6-7 hari tapi ternyata lebih lama,” jelas Suroto.

Berdasarkan informasi, per anggota mendapat uang Rp171 ribu per hari saat bertugas. Ini terdiri dari uang saku Rp53 ribu, uang makan Rp97ribu, jasa angkut logistik Rp12 ribu, dan bekal kesehatan Rp9 ribu.

Meski hanya kesalahpahaman, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menyatakan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) akan tetap memeriksa perkara tersebut. “Pasti nanti ada pemeriksaan terhadap Kapolres, Wakapolres, Kabag Ops, dan semuanya [yang terlibat] akan dilakukan pemeriksaan yang bertujuan mengkonfirmasi kejadian itu benar atau tidak,” kata Asep di Mabes Polri.

Asep menyayangkan kejadian tersebut, sebab itu membuat pelayanan kepolisian sempat terhenti. Meski begitu, ia mengatakan setiap polisi berhak menuntut. Demo tersebut berawal dari empat anggota polisi yang mempertanyakan masalah uang pengamanan di grup WhatsApp, kata Asep.

Kemudian Kapolres memanggil keempatnya dan diduga mengancam akan memutasi meraka. Untuk yang terakhir masih dalam proses pendalaman. “Pernyataan itu tersebar di media sosial, kami masih mendalami soal itu. Seorang kepala satuan wilayah tidak serta merta dapat bicara demikian, karena hak dia terbatas dalam memutasi personelnya,” jelasnya.

Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi (Foto: istimewa)

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional RI (Kompolnas), Dede Farhan Aulawi yang dihubungi TBO hari ini (30/4) menjelaskan bahwasanya terkait dugaan demo anggota Polres Halmahera Selatan perlu diketahui pokok persoalannya dulu sehingga dapat dicarikan solusinya. “Ini bukan bicara benar atau tidak, harus jelas duduk persoalannya dulu. Divisi Propam sedang melakukan pemeriksaan, apakah benar ada pemotongan atau hanya masalah miss komunikasi saja. Jadi harus di cek, baik berdasarkan keterangan langsung maupun data-data. Dari sini baru dicarikan solusi,” ujarnya.

Menurut Dede Farhan Aulawi, pada institusi kepolisian terdapat aturan disiplin dan etika, makanya ada sidang disiplin maupun etika. Secara etis, lanjut Farhan memang kurang patut [polisi demo] karena ada pengaduan formil, salah satunya rapat rutin. “Pada rapat rutin ini bisa dipertanyakan bila ada hal-hal yang kurang berkenan,” terangnya.

Terkait sanksi, menurut Farhan bisa saja terjadi, tinggal menunggu bagaimana pemeriksaan. “Baiknya menunggu pemeriksaan dulu”. Hutabarat

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of