Bidik Kasus Headline Nasional

Minggu, 3 Mei 2020 - 18:45 WIB

2 bulan yang lalu

ILUSTRASI - Korban pemutusan hubungan kerja [PHK] akibat pandemi corona [foto; suaranasional]

ILUSTRASI - Korban pemutusan hubungan kerja [PHK] akibat pandemi corona [foto; suaranasional]

Demi Efisiensi Ditengah Pandemi, Buruh Kontrak UPDB PT Timah Dirumahkan

TBOnline [BANGKA BELITUNG] — Tepat Kamis 30 April 2020, atau 1 hari jelang momen hari buruh se- dunia 1 Mei 2020, adalah hari terakhir Dadang bersama puluhan rekan-rekannya bekerja sebagai tenaga keamanan di Unit Penambangan Darat Bangka [UPDB] milik PT Timah [Tbk]. “Iya betul pak, saya sudah tidak bekerja lagi per 30 April 2020,” katanya pada Jumat [01/05/2020].

Sebagai buruh lepas dengan perjanjian kerja waktu tertentu [PKWT], Dadang tak kuasa menolak perjanjian kontrak kerja yang disodorkan PT ISS, perusahaan outsourching [alih daya] yang menerima pekerjaan pengadaan tenaga keamanan dari PT Timah [Tbk] pada 1 April 2020. Kontrak ini hanya berlaku selama 1 bulan dan praktis habis pada 30 April 2020.

Para buruh yang bekerja sebagai tenaga keamanan di UPDB PT Timah menerima surat pemutusan kontrak kerja [foto; zonapos.co.id]

Yang membuat Dadang dan puluhan rekan-rekannya kian resah ialah, pemutusan kerja ini terjadi pada saat bulan puasa ramadhan dan sebentar lagi akan menghadapi lebaran, dimana kebutuhan dapur bakal meningkat. Apalagi pada masa pandemi corona, jelas tidak mudah melamar pekerjaan di perusahaan lain. Hal inilah yang membuat Dadang keheranan dan berharap bisa diperkerjakan kembali oleh PT ISS, apalagi ia merasa selama bekerja tidak pernah mendapat masalah atau teguran dari pimpinan. “Alasan pemutusan kerja tidak transparan,” sergahnya.

Sebagai buruh kontrak dengan status PKWT, Dadang dan rekan-rekannya jelas tidak menerima pesangon maupun hak-hak pekerja yang setara dengan buruh berstatus karyawan, meski masa kerja mereka rata-rata sudah belasan tahun di PT Timah dan selayaknya memperoleh peningkatan status.

Dedi Hepi Hermanto, Recruitment Sumatera 3 PT ISS, yang menandatangani kontrak kerja para tenaga keamanan di UPDB PT Timah ini, ketika dikonfirmasi terkait aturan main dalam pengadaan tenaga keamanan di PT Timah, dus tanggungjawab PT ISS terkait buruh harian yang dirumahkan per 30 April 2020, mengarahkan TBO agar menghubungi Rahma, CorpComm [Komunikasi Perusahaan] PT ISS. “Selamat sore, mohon menghubungi CorpComm kami yah,” kata nya, Selasa [28/04/2020].

Sayang, hingga berita ini naik, Corp Comm PT ISS Rahma belum juga menjawab telepon maupun pesan TBO. Meski dalam layanan WhatssApp [WA] permohonan klarifikasi TBO terbaca.

Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah [Tbk] Anggi Siahaan menjelaskan pengurangan tenaga keamanan di area produksi perusahaan, merupakan situasi akibat pandemi corona. “Persoalan Trade War tahun lalu kemudian saat ini pandemi Covid 19 tentu memberikan efek yang besar bagi sektor usaha, tidak hanya PT Timah saja namun rata – rata industri terdampak dengan kondisi dunia yang saat ini sedang dilanda pandemi Covid – 19,” ujar Anggi.

Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah [Tbk] Anggi Siahaan [foto; antara]

Menurutnya, perubahan proses bisnis perusahaan menyikapi situasi saat ini mengakibatkan beberapa aktifitas operasi produksi berkurang sehingga kebutuhan tenaga kerja juga diatur kembali. Kemudian disamping itu beberapa pekerjaan yang sebelumnya dialih daya, saat ini dilakukan optimalisasi dengan dikerjakan sendiri oleh tenaga organik dari alat produksi yang sedang dilakukan stop operasi sementara, sehingga kemudian dilakukan komunikasi dengan mitra kerja selaku vendor tenaga kerja untuk penyesuaian terhadap kebutuhan. “Informasi yang kami terima, mitra kerja kami dalam hal ini vendor tenaga kerja melakukan test dan re assessment kembali untuk tenaga kerja yang akan ditempatkan kembali,” Jelas Anggi.

Namun, ketika ditanyakan prihal tanggungjawab PT Timah terkait tenaga keamanan yang dirumahkan meski sudah belasan tahun bekerja, termasuk bagaimana PT Timah melakukan proses pengadaan bagi setiap perusahaan vendor penyedia tenaga kerja, Anggi urung menjawab.

Meski Pandemi, PHK Sepihak Tak Dibenarkan

Kantor PT Timah [Tbk] di Pangkalpinang, Bangka Belitung [foto; radarbabel]

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia [Aspek] Mirah Sumirat mengatakan, pemberhentian karyawan secara sepihak tidak dapat dibenarkan. Alasan akibat dampak pandemi Covid-19 dinilai hanya untuk ”memanfaatkan” keadaan agar dapat mem-PHK karyawan. “Di masa sulit seperti ini seharusnya manajemen perusahaan lebih bersikap peduli kepada pekerjanya yang selama ini sudah memberikan kontribusi dan loyalitas terhadap perusahaan. Bukan dengan mem-PHK secara sepihak,” kata Mirah April lalu, sebagaimana dikutip dari kompas.id.

Aturan mengenai PHK dalam masa pandemi, lanjut Mirah, tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 151 Ayat [3] dikatakan, dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 164 Ayat [1] UU Ketenagakerjaan menegaskan, pengusaha dapat mem-PHK karena keadaan memaksa [force majeure] dengan ketentuan pekerja tetap berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang sudah diatur. Pada Pasal 165 disebutkan pula, perusahaan yang pailit juga tetap harus memenuhi hak pekerja atas uang pesangon dengan rincian yang sama dengan keadaan memaksa yang darurat.

Untuk itu, kata Mirah, semua pengusaha di Indonesia diminta bersama-sama memberikan perlindungan kepada pekerja, salah satunya dengan musyawarah antara perusahaan dan karyawan sebelum memutuskan PHK. ”Jangan malah memanfaatkan wabah Covid 19 untuk modus melakukan PHK sepihak yang melanggar UU,” ucapnya.

Status Buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu [PKWT]

Surat PT ISS, yang menjelaskan terkait pemutusan kontrak per 30 April 2020 [foto: TBO]

Dilansir dari hukumonline.com, berdasarkan Pasal 59 ayat [1] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 [tiga] tahun, Pekerjaan yang bersifat musiman, Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Kemudian, Pasal 59 ayat [3] UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui, paling lama 2 [dua] tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 [satu] kali untuk jangka waktu paling lama 1 [satu] tahun.

Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat [2] Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 tahun.

Juga dalam hal PKWT dilakukan melebihi waktu 3 [tiga] tahun, maka demi hukum perjanjian kerja tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu [PKWTT].

Sedangkan pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama, pembaruan PKWT ini hanya boleh dilakukan 1 kali dan paling lama 2 tahun. Pembaharuan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan. Ilham A.R & Andi Mulya

Artikel ini telah dibaca 2241 kali

Baca Lainnya