Headline Hukum Nasional

Sabtu, 16 Desember 2017 - 12:40 WIB

3 tahun yang lalu

Hakim Ketua saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.(TB-Online / GARRY ANDREW LOTULU)

Hakim Ketua saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.(TB-Online / GARRY ANDREW LOTULU)

Daftar “Mereka” yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP

TB-Online,  JAKARTA – Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP.

Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa.

Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sekira bulan Juli hingga Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011. Salah satunya soal anggaran proyek e-KTP.

Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pelaksana proyek beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI.

Kemudian disetujui anggaran senilai Rp 5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya disepakati 51 persen dari anggaran digunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk dibagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR RI, dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Dalam kasus ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, 877.700 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura.

Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.(TB-Online / GARRY ANDREW LOTULU)

Sementara itu, Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830 dollar AS.

Selain memperkaya diri sendiri, para terdakwa juga memperkaya orang lain. Berikut daftarnya berdasarkan dakwaan yang disusun jaksa KPK:

  1. Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri) sejumlah 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta
  2. Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dollar AS dan Rp 22,5 juta
  3. Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP) sejumlah 615.000 dollar AS dan Rp 25 juta
  4. Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah 50.000 dollar AS
  5. Husni Fahmi sejumlah 150.000 dollar AS dan Rp 30 juta
  6. Anas Urbaningrum sejumlah 5,5 juta dollar AS
  7. Melcias Marchus Mekeng (saat itu Ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juta dollar AS
  8. Olly Dondokambey sejumlah 1,2 juta dollar AS
  9. Tamsil Linrung sejumlah 700.000 dollar AS
  10. Mirwan Amir sejumlah 1,2 juta dollar AS
  11. Arif Wibowo sejumlah 108.000 dollar AS
  12. Chaeruman Harahap sejumlah 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar
  13. Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dollar AS
  14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah 1,047 juta dollar AS
  15. Mustokoweni sejumlah 408.000 dollar AS
  16. Ignatius Mulyono sejumlah 258.000 dolla AS
  17. Taufiq Effendi sejumlah 103.000 dollar AS
  18. Teguh Juwarno sejumlah 167.000 dollar AS
  19. Miryam S Haryani sejumlah 23.000 dollar AS
  20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Djamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing 37.000 dolla AS
  21. Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan 13.000 dollar AS
  22. Yasonna Laoly sejumlah 84.000 dollar AS
  23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah 400.000 dollar AS
  24. M Jafar Hafsah sejumlah 100.000 doar AS
  25. Ade Komarudin sejumlah 100.000 doar AS
  26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Yastriansyah Agussalam, dan Darman Mappangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar
  27. Wahyuddin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp 2 miliar
  28. Marzuki Alie sejumlah Rp 20 miliar
  29. Johannes Marliem sejumlah 14.880.000 dollar AS dan Rp 25.242.546.892
  30. Sebanyak 37 anggota Komisi II yang seluruhnya berjumlah 556.000 dollar AS. Masing-masing mendapat uang berkisar antara 13.000 hingga 18.000 dollar AS
  31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta
  32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260
  33. Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102
  34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022
  35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122
  36. PT LEN Industri sejumlah Rp 20.925.163.862
  37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231.289.362
  38. PT Quadra Solution sejumlah Rp 127.320.213.798,36

Artikel ini telah dibaca 1382 kali

Baca Lainnya