Headline Hukum Nasional

Saturday, 28 September 2019 - 09:40 WIB

2 months yang lalu

Suasana aksi mogok kerja karyawan PT SAMS, April 2019 lalu terkait pembentukan serikat pekerja dan permasalahan seputar pekerjaan [Foto: Istimewa]

Suasana aksi mogok kerja karyawan PT SAMS, April 2019 lalu terkait pembentukan serikat pekerja dan permasalahan seputar pekerjaan [Foto: Istimewa]

Buruh PT SAMS Memburu Keadilan, SP-BUN 2014 Mewakili Siapa?

TBOnline [ROKAN HULU] – Ratusan karyawan PT SAMS [Sumber Alam Makmur Sentosa], perusahaan sawit yang berlokasi di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu – Riau, mesti mengubur dalam-dalam keinginan untuk memiliki serikat pekerja yang sahih secara hukum guna melindungi hak mereka sebagai buruh.

Pasalnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit itu kabarnya sudah memiliki serikat pekerja sejak 2014 silam, hal ini bahkan dibuktikan dengan kemunculan pencatatan serikat pekerja perkebunan [SP-Bun] PT Sumber Alam Makmur Sentosa [SAMS] yang dikeluarkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rokan Hulu pada 29 Desember 2014. “Kami baru mengetahuinya setelah mencoba mendaftarkan serikat pekerja hasil musyawarah bersama para buruh PT SAMS ke dinas tenaga kerja setempat. Namun menurut pihak dinas bahwa PT SAMS sudah memiliki serikat pekerja sejak tahun 2014, padahal kami sama sekali tidak pernah merasa dilibatkan dalam pembentukannya, apalagi merasakan manfaatnya, kita malah baru tahu bahwa sudah pernah ada serikat pekerja disini,” ungkap Darma Budianto Saragih, Senin [23/09/2019].

Dalam email yang diterima redaksi, Saragih yang merupakan pekerja senior PT SAMS ini melampirkan bukti berita acara pembentukan dan pemilihan pengurus SPBP-BUN [Serikat Pekerja Buruh Perusahaan – Perkebunan] PT SAMS bertanggal 1 Maret 2019, lengkap dengan struktur organisasinya. Selain itu, ada juga surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan PT SAMS, tanggal 25 Maret 2019,  ihwal ajakan musyawarah membahas pembentukan serikat pekerja.

Menurut Saragih, pembentukan serikat pekerja perkebunan PT SAMS ini mutlak harus ada mengingat banyaknya hak pekerja yang tidak bisa dipenuhi pihak perusahaan, selain tentunya merupakan kewajiban dalam undang-undang ketenagakerjaan. “Banyak hak kami yang tidak bisa diberikan perusahaan, seperti BPJS Ketenagakerjaan yang kartunya tak pernah diberikan kepada karyawan kemudian slip gaji mulai dari pabrik beroperasi tahun 2010 tak pernah diterima, tanah wakaf tak layak dipergunakan sehingga apabila ada karyawan / keluarga yang meninggal dunia kita numpang di desa trans sekitar. Bahkan ada kasus beberapa kali karyawan mau berobat ke rumah sakit sering dipersulit memakai kendaraan perusahaan. Atas semua kejadian ini, kami merasa bingung harus mengadu kemana, setidaknya bila terbentuk serikat pekerja, permasalahan kami bisa sedikit didengar pihak perusahaan,” tukas Saragih.

Bukti pembentukan SP-Bun milik PT SAMS pada tahun 2014 yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Rokan Hulu dan dianggap tidak mewakili pekerja [Foto: Saragih]

Akumulasi kekecewaan para pekerja perkebunan PT SAMS ini terjadi pada April 2019, ketika jalur perundingan menemui jalan buntu, pihak perusahaan diduga tidak memberikan lampu hijau pembentukan serikat pekerja. Alhasil, saat itu ratusan buruh PT SAMS melakukan aksi mogok kerja agar tuntunan mereka dipenuhi perusahaan. “Namun sepertinya pihak perusahaan tidak mau mendengarkan, kami seperti hanya sapi perahan saja. Makanya kita berinsiatif membentuk serikat pekerja, sehingga nantinya dibuatkan PKB [Perjanjian Kerja Bersama] antara pekerja dengan perusahaan, agar para buruh memiliki jaminan dalam bekerja,” katanya.

Terkait serikat pekerja yang dibentuk pada 2014, Saragih coba mengingat dan menduga bahwa hal itu kemungkinan hanya akal-akalan semata demi memperoleh sertifikasi standar nasional minyak sawit [ISPO] bagi perusahaan. “Kalau saya tidak salah, salah satu klausul mendapatkan ISPO ini yakni harus memiliki serikat pekerja, makanya dibuat seolah serikat pekerja di PT SAMS ini sudah berdiri, padahal keberadaannya tidak diketahui para pekerja. Ini kan sebetulnya berbahaya karena legalitas hanya diatas kertas saja,” ungkapnya.

Guna memperjuangkan pendirian serikat pekerja yang dibentuknya sekaligus membatalkan serikat yang dibentuk pada tahun 2014, Saragih mengaku telah mengirimkan permohonan pencatatan ke Dirjen AHU [Administrasi Hukum Umum] Kemeterian Hukum dan HAM dengan tembusan Kementerian Tenaga Kerja, hal ini menurutnya agar pemerintah pusat mengetahui permasalahan yang tengah dihadapi buruh PT SAMS. “Memang ada petunjuk untuk mencatatkan ke dinas tenaga kerja setempat, namun apabila masih terbentur kami akan mengirimkan surat ke komisi perlindungan tenaga kerja, lembaga advokasi buruh bahkan Komnas HAM karena menyangkut hak tenaga kerja,” katanya.

Sementara itu, beberapa petinggi pihak perusahaan yang dikonfirmasi Target Buser terkait polemik serikat pekerja di PT SAMS, hingga berita ini naik belum memberikan klarifikasinya.

Sanksi Bagi Pelanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan

Advokat senior yang juga aktivis sosial dan HAM, Dudung Badrun yang dihubungi Target Buser pada Rabu [25/09/2019] lalu, menjelaskan secara gamblang UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur hubungan di antara pemangku kepentingan, yakni pengusaha, pekerja, dan pemerintah. “Didalam UU tersebut juga diatur beberapa sanksi yang harus juga diketahui pihak perusahaan, diantaranya sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sedangkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan mengambil posisi sebagai regulator atau pengatur saja,” jelasnya.

Advokat senior Dudung Badrun siap membantu hubungan industrial antara karyawan dan pimpinan perusahaan PT SAMS [Foto: Istimewa]

Dalam sanksi administratif, lanjut Dudung, dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan penjara atau denda. “Dalam kasus PT SAMS misalnya, bila benar apa yang disampaikan para pekerja, maka perusahaan dapat dikenai sanksi administratif karena tidak membentuk lembaga kerjasama bipartit sesuai aturan [Pasal 106]. Kemudian sanksi administratif juga dapat diberlakukan apabila pengusaha tidak mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan, hal ini terdapat pada Pasal 126 Ayat [3],” ungkapnya.

Untuk itu Dudung bahkan bersedia bila diminta para pekerja perkebunan PT SAMS yang tengah berjuang dalam mencari keadilan. “Ini tidak semata masalah hukum saja, namun juga kemanusiaan. Seharusnya hal pertama yang dilakukan memang dialog, namun apabila menemui jalan buntu kita bersedia melakukan advokasi bagi pekerja PT SAMS untuk mendapatkan hak nya, tentunya harus sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya. Redaksi ***

 

 

Artikel ini telah dibaca 38 kali

Baca Lainnya