Bom Waktu di Pulau Bangka, Saat Timah Tersandung Sementara Beras Melambung

Ativitas tambang timah tradisional di Bangka. (inset) La Arafat / penulis

Oleh : La Arafat *

SITUASI perekonomian di Pulau Bangka saat ini sedang tidak baik-baik saja, salah satu faktornya ialah nilai jual timah yang menjadi komoditi unggulan di wilayah kepulauan ini yang kian merosot, anjloknya harga timah ini ditengarai salah satunya karena sejumlah kolektor (penampung/pengepul) timah di beberapa wilayah di Pulau Bangka ditangkap aparat kepolisian, kondisi ini disinyalir sebagai buntut pengembangan kasus dugaan korupsi tata niaga timah oleh pihak Kejaksaan Agung, yang hingga kini masih berproses dan sudah menjerat 13 orang, baik yang berasal dari swasta (pengusaha) maupun eks petinggi PT. Timah sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.  

Kejadian ini nyatanya secara langsung mengguncang perekonomian masyarakat kecil di Pulau Bangka, yang memang sangat bergantung pada timah. Berdasarkan survey, lebih dari 65 % masyarakat di Pulau Bangka bekerja sebagai penambang / pendulang timah tradisional. Kesulitan di sektor pertambangan timah ini kian diperparah lagi dengan kenaikan harga beras yang makin menggila di pasaran, menyusul kini meroketnya harga bahan pangan lain seperti cabai dan bawang di Bangka Belitung.

Fenomena kekinian yang terjadi pada masyarakat Pulau Bangka ini seperti bom waktu dan tentunya perlu perhatian serius, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena masyarakat jelas butuh makan dan kepastian untuk bekerja kembali seperti biasa, terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan suci ramadhan, tentunya kebutuhan masyarakat semakin meningkat.  

Untuk itu pemerintah pusat dan daerah, maupun aparat keamanan dan pemangku kebijakan harus segera mengambil langkah konkrit, jangan sampai timbul kepanikan di tengah masyarakat Pulau Bangka. Untuk pertambangan rakyat (tradisional) misalnya, setidaknya jangan terus berdalih bahwa lahan yang dikerjakan masyarakat berstatus kawasan atau tidak ada izin pertambangannya (IUP), karena masyarakat kecil umumnya tidak terlalu paham dengan aturan perundang-undangan, tentunya ini memerlukan kebijakan atau solusi yang tidak melulu berpaku pada hukum positif. Karena yang masyarakat pahami, lahan yang mereka kerjakan adalah warisan atau peninggalan leluhur, begitu pun laut yang diarungi, buat mereka merupakan laut bersama, dan sebagai warga negara Indonesia mereka merasa punya hak atas bumi maupun kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ini lah yang perlu dipikirkan dan menjadi perhatian pemerintah, dengan tidak mengambil keputusan mendadak yang justru bisa memperparah keadaan rakyat di bawah, artinya kalau tidak boleh menambang, maka harus dicarikan alternatif lain, dan ini jangan hanya menjadi wacana. Selain itu, yang tak kalah penting ialah hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, jangan hanya tajam ke bawah sementara tumpul ke atas.

Bukankah sejatinya tugas negara adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan bangsa dan rakyatnya? Lantas, sudah sejahtera dan makmurkah masyarakat kecil di Pulau Bangka. Wallahualam

 * pemred ulasanfakta.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *